SURABAYA | duta.co – Dalam menjalankan tugasnya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan Pasal 28, diamanatkan untuk mempertahankan netralitasnya dalam ranah politik. Kapolsek Tenggilis Mejoyo, Kompol Masdawati Saragih, S.H., M.H., merupakan salah satu contoh implementasi netralitas Polri dalam mengelola kehidupan politik di wilayahnya.
Netralitas Polri dalam Politik Berdasarkan Pasal 28, Kepolisian Negara Republik Indonesia diwajibkan untuk bersikap netral dalam kehidupan politik. Kapolsek Tenggilis Mejoyo, Kompol Masdawati Saragih, S.H., M.H., menegaskan komitmennya terhadap netralitas anggota Polri dalam Pemilu. Ia menjelaskan,
“Polisi itu netral terkait dengan Pemilu. Saat ini, tidak ada berpihak kepada siapapun. Kita menuntut agar Pemilu berjalan damai, dan masyarakat menentukan pilihannya sesuai dengan hati nuraninya masing-masing,” kata Kompol Masdawati saat diwawancara, Rabu,(29/11/2023).
Kompol Masdawati Saragih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 yang melarang anggota Polri terlibat dalam kegiatan politik praktis. Poin ini diperkuat dengan Surat Telegram No: STR/246/III/OPS.1.3/2022 dan Surat Telegram Kapolri No: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 yang menekankan netralitas Polri dalam kehidupan berpolitik.
Dalam konteks Pemilu 2024, Kompol Masdawati Saragih menjelaskan bahwa Polrestabes telah menentukan anggota yang akan melaksanakan pengamanan di tempat pemungutan suara (TPS). Meskipun distribusi logistik Pemilu belum dilakukan di wilayahnya, mereka telah siap untuk melaksanakan pengamanan dan pendistribusian logistik begitu jadwalnya telah ditetapkan.
Terkait dengan sanksi bagi anggota yang melanggar aturan netralitas, Kapolsek Tenggilis Mejoyo menegaskan bahwa pimpinan polisi telah memberikan arahan melalui rapat-rapat dan surat-surat resmi. “Sanksi akan diberikan kepada anggota yang tidak mematuhi petunjuk dan pedoman yang jelas dari pimpinan,” ujarnya.
Pada akhir pernyataannya, Kapolsek Masdawati Saragih mengimbau masyarakat agar memilih dengan hati nurani dan menjamin bahwa pilihan boleh berbeda, tetapi tetap menjaga persatuan dan kerukunan dalam Pemilu. (gal)
