Oeh M Sholeh Basyari
SENIN 31 Agustus kemarin, Presiden Prabowo resmi menutup Muktamar ke-35 di Tambakberas, Jombang, sekaligus menerima kartu sebagai anggota NU (kartanu).
Seperti muktamar sebelumnya, muktamar kali ini juga menyedot perhatian istimewa secara nasional. Kenapa bisa begitu?
Pertama, peta demografi NU yang membuncah. Dengan peta demografi seperti ini, NU dipandang strategis. Dengan peta yang sama pula kadang NU menjadi ‘beban’.
Merujuk survei terbaru Lingkar Survei Indonesia (LSI), total pengikut NU sejumlah 59% total penduduk Indonesia. Dengan pengikut segede itu, para pebisnis, pelaku pemasaran, kalangan industri, penanggungjawab keamanan, logistik, energi dan tentu saja partai politik, tidak mungkin tidak melirik NU.
Kedua, budaya titip kepentingan, dalam konteks kontestasi setiap muktamar, tentu tidak lepas dari strategisnya NU di nyaris semua lini kenasyarakaran dan kenegaraan.
Sejumlah entitas bisnis, oliganki, korporasi yang berurusan dan beririsan dengan tata niaga energi, lahan maupun tambang, tumplek blek di Tambakberas Minggu lalu.
Ketiga, NU mewujud sebagai pseudo state, negara KW1. Kuatnya pengaruh politik yang mengakar kuat di masyarakat, yang dibangun secara berjenjang tidak hanya oleh struktur NU, tetapi juga secara kultural oleh pesantren besar. Pesantren-pesantren tersebut berikut jaringan alumninya, pada ujungnya membentuk jaringan kultural, membangun kekuatan yang powerful, menyerupai power negara.
Keempat, NU sebagai pasar jabatan dan pasar korporasi (corporate market). Pada banyak kasus, meski tidak tertulis, NU memiliki kapling dan slot pada nyaris semua kementerian, badan dan lembaga negara. Posisi ini, jauh lebih besar besar porsinya ketimbang yang dimiliki gabungan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Amanat Nasional (PAN).
Terkait hal ini, posisi NU nyaris sejajar dengan yang diperoleh oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) maupun Militer dan kepolisian.
Ujian Bayar Ijon
Pada akhirnya seperti yang kita saksikan di muktamar Tambakberas, Ketua Umum maupun Rois Aam terpilih adalah hasil kesepakatan elit.
Elit-elit energi, korporasi, oligarki maupun penanggungjawab tata lahan dan pengukurannya. Kekuatan “ekstra muktamirin” ini, “mengatur” tatib dan “memaksa” muktamirin dengan bisyaroh, agar tunduk pada kesepakatan tersebut. Kesepakatan untuk memberikan kursi ketua umum kepada Gus kikin.
Gus kikin dipilih sebab dipandang bisa memulihkan konflik tajam yang merugikan para “Pengijon”.
Untuk itu, ujian pertama yang menghadang Gus Kikin adalah (pinjem istilah Gus Yahya sebelum muktamar): “membayar dan melunasi utang-utang ke “Pengijon”.
Sejumlah Pengijon energi misalnya, telah menghitung “keuntungan” dari proyek memenangkan GK. Pengijon energi tersebut mengincar slot LPG yang menjadi “jatah” NU sekitar 1juta metrik ton. Jumlah ini setara dengan 10% kebutuhan LPG secara nasional.
Keuntungan yang didapat dari slot tersebut sekitar 12 triliun dalam setahun.
Dengan hitung-hitungan seperti ini, Pengijon yang “menginvestasikan” dananya dalam muktamar pada kisaran 100-200M, tidak terlalu besar nilainya dibanding keuntungan oligarki energi tersebut.
Hitung-hitungan terkait penguasaan maupun penataan lahan, juga tidak terlalu jauh nominal dan kapasitas nya dari slot 10% yang menjadi “kapling” NU.
Di samping kelompok oligarki energi, lahan, tambang dan komoditas pangan, secara invisible hand hadir pengaruhnya di arena maupun di luar arena muktamar. Mereka semua bicara NU dari perspektif masing-masing. Kajian, bahasan serta “nasib’ pesantren, madrasah maupun perguruan tinggi, absebt dari “para pengambil keputusan” di luar arena muktamar itu.
PKB tidak Terganggu
Sampai titik ini, kepentingan PKB sebagai ekosistem utama politik NU, tidak terganggu. Terpilihnya GK., otoritas di Raden Saleh tampaknya menyimak semua pergerakan, dinamika dan fragmentasi, baik di arena maupun di luar arena muktamar.
Raden Saleh melihat, bahwa Gerindra “agak” serius mengerahkan kekuatannya pada muktamar kali ini. Kecurigaan ini tidak bisa dibantah. Paralel dengan susah untuk menyebut bahwa istana netral. Tetapi, bukankah sebagian kekuatan Gerindra mulai pemilu 2014 ditopang oleh partai kebangkitan nasional ulama (PKNU)?, Partai sempalan PKB.
Penutup
Ujian pertama Gus Kikin begitu terpilih pada muktamar Tambakberas adalah “menyicil” investasi, dah “membayar utang” kepada para oligarki, korporasi maupun pemain energi dan pemain tata lahan dan hutan.
Menyusul berikutnya, Gus Kikin harus memenuhi semua komitmen pada pemerintahan Prabowo tanpa reserve, tanpa kritik.
Terakhir, setelah utang Pengijon lunas dan mendukung semua program pemerintah, jelang pemilu 3 tahun lagi, GK wajib memenuhi dan melunasi hutang-hutang politik khusus pada Gerindra. Wallahu a’lam
