
LAMONGAN | duta.co – Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Kelas IIB Lamongan, Andi Hasyim, membantah keras dugaan praktik pungutan liar (pungli) sebesar Rp150 ribu terhadap pengunjung serta praktik jual-beli atau penyewaan fasilitas khusus bagi warga binaan senilai Rp4,5 juta di lingkungan Lapas Lamongan.
Bantahan tersebut disampaikan melalui surat klarifikasi bernomor WP.15/PAS.19/UM.01.01/90/2026 tertanggal 16 November 2026 yang ditujukan kepada Pokja Wartawan Lamongan.
Dalam surat tersebut, Andi Hasyim menegaskan bahwa seluruh tudingan yang dialamatkan kepada pihak Lapas tidak benar dan tidak terbukti.
Terkait dugaan pungli, Andi memastikan seluruh pelayanan kunjungan, baik secara langsung maupun daring, diberikan secara gratis. Pengunjung yang memiliki identitas resmi juga tidak diwajibkan tercantum dalam satu Kartu Keluarga (KK) dengan warga binaan.
Ketentuan tersebut, menurutnya, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI Nomor PAS-75.OT.02.02 Tahun 2025 tentang Standar Registrasi Tahanan dan Anak.
“Tidak ada pihak yang menawarkan atau menerima uang tersebut. Seluruh layanan pendaftaran kunjungan, baik langsung maupun daring, tidak dipungut biaya,” tegas Andi, Selasa (17/11/2026).
Selain itu, Kalapas juga membantah adanya praktik jual-beli maupun penyewaan fasilitas khusus senilai Rp4,5 juta. Ia menegaskan seluruh warga binaan mendapatkan hak dan fasilitas secara setara tanpa perlakuan istimewa.
Sementara terkait dugaan peredaran telepon seluler (ponsel) dan rice cooker di kamar hunian, pihak Lapas mengklaim telah menerapkan sistem pengawasan berlapis untuk mencegah masuknya barang-barang terlarang.
Pengawasan tersebut meliputi pemeriksaan barang bawaan menggunakan mesin X-Ray, pemeriksaan badan di Pos Pengamanan Pintu Utama (P2U), serta razia kamar hunian yang dilaksanakan dua kali dalam sepekan dan razia insidentil.
Andi juga menyampaikan bahwa Unit Layanan Pengaduan (ULP) telah melakukan pemeriksaan internal terhadap administrasi dan prosedur pelayanan kunjungan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pihaknya mengaku tidak menemukan indikasi pungli yang dilakukan petugas. (ard)






































