SWAFOTO: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berswafoto dengan kelompok buruh perempuan yang turut aksi peringatan Hari Buruh di Kantor Gubernur, Rabu (1/5). Duta/Humas

SURABAYA | duta.co – Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memberikan hadiah spesial bagi keluarga buruh di peringatan Hari Buruh atau May Day di Jatim, Rabu (1/5/2019).

Gubernur perempuan pertama Jatim itu memberikan kuota khusus masuk SMA/SMK negeri bagi anak-anak buruh atau pekerja yang tidak mampu di Jatim. Kuota yang diberikan Khofifah sebesar lima persen dan berlaku untuk semua SMA/SMK negeri di seluruh Jatim.

Hadiah itu sampaikan Khofifah di depan ribuan buruh yang hadir dalam aksi peringatan Hari Buruh di depan Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya.

“Saya sampaikan kepada mereka, kami ingin memberikan hadiah pada keluarga buruh, pekerja yang tidak mampu dan juga yang difabel, bahwa kita ada kuota 5 persen khusus bagi anak-anak mereka yang akan masuk ke SMA/SMK negeri di seluruh Jawa Timur,” kata Khofifah.

Wanita yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Kabinet Kerja Jokowi-Jusuf Kalla ini menyebut anak-anak buruh yang sudah di kelas 3 SMP atau MTs bisa memanfaatkan kuota khusus 5 persen ini untuk bisa masuk SMA/SMK negeri.

TUMPENGAN: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menikmati tumpeng bersama buruh yang hadir dalam aksi peringatan Hari Buruh di depan Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (1/5).
Duta/Humas

“Para anak buruh, pekerja, dan difabel ini akan diprioritaskan untuk bisa masuk SMA SMK negeri di Jawa Timur. Kuota khusus 5 persen ini akan kita luncurkan besok saat Hardiknas,” tegasnya.

Dikatakan Khofifah, dengan adanya kuota masuk SMA/SMK negeri, akan mempermudah para anak buruh dan pekerja tidak mampu untuk bisa mengakses pendidikan berkualitas.

Terlebih jika sudah masuk ke SMA/SMK negeri, mereka tidak akan terbebani soal biaya. Ini karena mulai tahun ajaran baru Juli 2019 mendatang akan diterapkan sekolah gratis untuk SMA/SMK negeri se Jawa Timur.

“Jadi sudah nggak pakai SPP. Kalau sudah masuk SMA SMK negeri, maka mereka akan mendapatkan dan menguasai pendidikan yang sesuai dengan revolusi industri 4.0,” tegasnya.

Pemberian kuota khusus ini menurut Khofifah sudah sesuai dengan aturan Permendikbud No 51 Tahun 2018. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dibolehkan untuk memberikan kuota pendidikan untuk keluarga tidak mampu dan masyarakat dengan disabilitas.

Syarat untuk bisa memanfaatkan kuota khusus anak buruh yang tidak mampu ini dikatakan Khofifah tidak berbelit. Cukup menunjukkan kepemilikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau surat tidak mampu. Jika tidak menggunakan kartu itu bisa juga menunjukkan kartu bukti menerima Program Keluarga Harapan. Yang bisa menjadi bukti bahwa mereka memng dari keluarga tidak mampu.

“Kalau tidak begitu maka kita bisa lakukan verifikasi,” tegasnya.

BERSAMA BURUH: Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa berbaur bersama ribuan buruh yang hadir dalam aksi peringatan Hari Buruh di depan Kantor Gubernur di Jalan Pahlawan, Surabaya, Rabu (1/5).
Duta/Humas

Pemanfaatan kuota khusus anak buruh tidak mampu ini bahkan sudah bisa diakses anak buruh dari keluarga tidak mampu mulai besok saat peringatan Hari Pendidikan Nasional besok.

Selain memberikan kuota khusus untuk anak buruh tidak mampu, dalam May Day kali ini Khofifah juga menyepakati 9 poin hal yang menjadi permintaan buruh.

Sembilan poin itu adalah kesepakatan untuk revisi PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, dan pencabutan Permenkes No. 51 Tahun 2018 tentang Pengenaan Urun Biaya dan Selisih Bayar dalam Program Jaminan Kesehatan.

Poin kedua adalah Gubernur akan membuat permohonan fatwa kepada Mahkamah Agung untuk melalukan revisi Surat Edaran (SE) Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2018 terkait rumusan Hukum Kamar Perdata.

Poin ketiga Gubernur sepakat membuat rekomendasi kepada Kemenaker RI agar ada perubahan komponen hidup layak untuk komponen pengupahan dintahun 2020.

Poin keempat yaitu Gubernur dalam menentapkan UMSK tahun 2020 berpedoman pada usulan kabupaten kota, dan gubernur akan membuat surat edaran ke kabupaten kota untuk mengusulakan UMSK.

Yang kelima, Gubernur akan melakukan peneguran pada perusahaan yang tidak memberikan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Yang keenam Gubernur sepakat untuk menertibkan PKWT dan tegas terhadap pelanggaran outsourcing pelanggaran terkait pekerja harian atau pekerja lepas di Jatim.

Ketujuh Gubernur akan membuat Badan Pengawas Rumah Sakit dan petugas, dan kedelapan Gubernur berkomitmen untuk pengawal tenaga kerja harus segera diperbaiki. Dan yang terakhir adalah di Jawa Timur akan berusaha dibuat regulasi terkait jaminan pesangon.

“Akan ada tim yang membahas ini detail. Jadi misalnya kalau soal revisi PP No. 78 Tahun 2015, kita tidak ingin hanya usul revisi saja, tapi harus dibuat pointer mana-mana yang ingin direvisi yang sesuai dengan aspirasi para pekerja di Jawa Timur, dan itu akan dibahas di tim,” kata Khofifah. zal

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.