GRESIK | duta.co – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gresik, Ir Sentot Supriyohadi, mengancam agen yang memotong bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) akan dihentikan. Ancaman ini menyusul kabar ada pemotongan uang pencairan bagi peserta PKH yang dilakukan oleh pihak agen, Bank Negara Indonesia (BNI) di beberapa Kecamatan diantaranya, di Kecamatan Gresik, Sidayu, dan Sangkapura, Bawean.
“Bantuan sosial (Bansos) termasuk PKH harus bebas potongan dengan dalih serta alasan apa-pun. Kalau ada diantara agen penyaluran bansos tersebut ditemukan melakukan pemotongan maka bisa dihentikan,” tegas Sentot di Kantornya, Jumat (24/2).
Awal tahun 2017 telah terjadi perubahan teknis pencairan. Dari pencairan sebelumnya dilakukan oleh PT Pos Indonesia, dan pencairan sesuai dengan jadwal yang ditentukan petugas di masing-masing Kantor Pos Kecamatan yang ditunjuk. Ketika, proses pencairannya selalu didampingi oleh masing-masing Pendamping PKH yang bertugas di wilayah Kecamatan.
Untuk memudahkan pencairan, bisa dicairkan sewaktu-waktu bagi pemegang kartu peserta PKH yang membutuhkan dan tanpa harus menunggu jadwal tertentu. Namun, kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah, masih saja dikeluhkan oleh para peserta PKH, karena ada pemotogan sebesar Rp 5.000 setiap kali ada transaksi pencairan, dengan dalih untuk biaya administrasi. Padahal, pencairan yang dilakukan oleh peserta PKH pada pihak Agen BNI itu, sebanyak 3 kali dalam 1 tahunnya.
Pengakuan yang disampaikan oleh Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Gresik, Abdul Hamid, tidak semua Kelurahan dan Desa yang ada di Kecamatan Gresik telah terjadi pemotongan saat pencairan dana PKH oleh agen BNI. “Laporan yang kami terima, ada pemotongan saat pencairan PKH ada di Kelurahan Sukodono, Lumpur, Kroman, Trate, dan Kauman, Gresik kota,” ungkap Hamid.
Menurutnya, “Kami menyesalkan, kenapa harus ada pemotongan sebesar 5 ribu rupiah untuk biaya admimistrasi, padahal untuk segala pembiayaan adminstrasi telah ditanggung oleh pihak BNI, dan tidak perlu lagi dibebankan kepada peserta PKH , “ Sesal Hamid.
Sementara itu, Koordinator Pendamping PKH Kabupaten Gresik, Lestari Widodo menjelaskan, total bantuan yang diberikan untuk Kabupaten Gresik hamper Rp 5 miliar, dalam setiap tahap, dan dalam 1 tahunya ada tiga tahap.
“Komponen bantuan itu terdiri dari bantuan tetap Rp 500 ribu, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui Rp 1,2 juta, pendidikan SD/sederajat Rp 450 ribu, pendidikan SMP/sederajat Rp 740 ribu, ditambah komponen baru yaitu, pendidikan SMA/sederajat Rp 1 juta, penyandang cacat berat Rp 3,6 juta, dan bantuan lansia umur 70 tahun keatas Rp 2,4 juta,” pungkasnya. mas/sal
