KEDIRI | duta.co –Setelah tertunda akhirnya 32 kepala desa (kades) terpilih dilantik Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno di Pendopo Kabupaten Kediri Jumat (21/12/2018).
Pada keterangan pers-nya di sejumlah media, plt. Kepala Kominfo Krisna Setiawan menyampaikan bahwa Pemkab Kediri tidak menyalahi aturan mengacu Perbup No. 28 Tahun 2016, bahwa paling lambat pelantikan 30 hari.
Meski demikian, terkait pelantikan kades sempat tertunda kemudian dikeluarkan Perbup Nomor 56 Tahun 2018 dianggap cacat hukum, mendapat sorotan pedas dari Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kediri, Antok Prapungka Jaya.
Menurutnya, seharusnya kades terpilih ini mendapat perlakuan istimewa karena mereka dipilih langsung rakyat dan tidak ada unsur partai.Kemudian terkait diterbitkankan Perbup baru, merupakan bentuk kekonyolan dalam tata pemerintahan di tubuh Pemerintah Kabupaten Kediri.
“Seharusnya yang dirubah Perda Nomor 5 Tahun 2017 perangkat desa. Kenapa justru muncul Perbup tanpa melakukan konsultasi dengan kalangan legeslatif,” jelasnya.
Dengan telah dilakukan sosialisasi atas Perbup ini, ditegaskan Antok Prapungka merupakan bukti nyata, pihak eksekutif melakukan keputusan tanpa meminta pertimbangan anggota DPRD.
“Jangan mengambil dan menjalankan keputusan tanpa berkonsultasi. Ini sudah aturan dan jelas melanggar etika,” tegasnya.
Meski demikian, plt Kepala Kominfo kepada sejumlah media menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja sesuati aturan Perbup yang berlaku. Dijelaskan bahwa paling lambat 30 hari setelah SK diterbitkan, kades terpilih harus sudah dilantik.
“Merujuk pada hal tersebut, mengingat SK Bupati diterbitkan tanggal 29 November, maka batas akhir pelantikan adalah tanggal 29 Desember 2018,” terangnya kepada sejumlah media.
Namun terkait sosialisasi atas dikeluarkan Perbup yang baru, hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. (nng)
