PONOROGO | duta.co – Angka pertumbuhan balita yang mengalami kekerdilan atau stunting, di Kabupaten Ponorogo, ternyata masih tinggi. Setidaknya 20 persen dari 55 ribu balita yang ada di Ponorogo, menderita penyakit tersebut.
Namun angka 11 ribu ini dipastikan akan terus menurun dengan semakin membaiknya pemberian gizi kepada ibu hamil dan kesadaran sanitasi atau kesehatan lingkungan.
“Tahun 2017 stunting kita ada 25 persen, tapi pada bulan timbang tahun 2018 ini, turun 5 persen tinggal 20 persen sekian. Balita kita 55 ribu, penderira stunting merata di mana-mana, termasuk di kota (Kecamatan Ponorogo),” kata Rahayu Kusdarini, Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo, Selasa ( 27/11/2018).
Rahayu Kusdarini atau akrab dipanggil Irin menyebutkan, penyebab stunting adalah kekurangan gizi kronis. Dan stunting ini bisa diobati ketika balita dalam usia 0-18 bulan. Jika lebih dari usia 2 tahun maka akan sulit diobati.
Dan stunting ini diawali dari saat ibu hamil menderita kurang gizi utamanya zat besi . Sehingga untuk menekan angka itu maka pemerintah tahun 2019 mewajibkan seluruh remaja putri (calon ibu) untuk mengkonsumsi tablet zat besi.
“Ukurannya adalah zat besi. Anak usia 0-18 bulan kondisi stunting bisa diintervensi , lebih dari 2 tahun sulit. Program terus menerus pemberian fe (zat besi) pada remaja putri, 2019 seluruh remaja putri dapat fe.”
“Juga pendampingan ibu hamil resiko tinggi, latih kader posyandu untuk dampingi ibu hamil, penambahn skil kader,dll. Ketika ada gejala stunting segera kita lakukan intervensi,” ujar Irin usai menghadiri deklarasi ODF (Open Defecation Free) alias terbebas dari buang air besar yang tidak di jamban, di Pendopo Kecamatan Babadan, Ponorogo, Selasa (27/11).
Selain buruknya gizi ibu saat hamil, sanitasi atau kesehatan lingkungan juga sangat berperan. Seperti buang air besar (BAB) sembarangan juga bisa memicu penyakit ini. Sebab saat ini Ponorogo yang dinyatakan bebas BAB sembarangan (ODF) baru 3 kecamatan, yakni Ponorogo, Jetis dan Babadan.
Ada 157 desa/desa dari 307 desa/kelurahan yang dinyatakan ODF. Sedangkan 150 desa di 18 Kecamatan di Ponorogo atau 28 ribu lebih KK/keluarga ( 8,57 %) masih belum bebas ODF.
Kondisi Menyedihkan
Wakil Bupati Ponorogo yang hadir dalam deklarasi itu menyatakan sangat bersedih. Karena kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi ternyata belum sepenuhnya dipahami. Untuk itu pihaknya berharap tahun 2019 Ponorogo akan 100% ODF, alpalagi dalam progarm ini dibantu oleh TNI, Polri dan juga kelompok masyarakat.
“Keinginan ODF adalah mimpi kita, semoga bisa tercapai. Saya sangat sedih , harusnya ODF ini tidak pelu biaya, tapi perlu kesadaran. Saya yakin semua bisa, ayo semua semangat . Sudah tidak jamannya nongkrong di kali untuk buang hajat. Karena resikonya banyak utamanya kesehatan masyarakat terganggu seperti stunting,” kata Wakil Bupati Ponorogo, Soedjarno.
Menurut data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo, dari 28.012 keluarga yang belum bisa mengakses jamban sehat alias BABS ini, ada 2 kategori yaitu jauh dari ODF 75 desa (24,43%) dan sangat jauh 26 desa atau 8,47%.
“Yang sudah ODF ada 157 desa/kelurahan di tiga kecamatan (Jetis, Ponorogo dan Babadan) atau 51,14 persen. Yang berpotensi ODF ada 49 desa atau 15,96 persen. Yang masih jauh dari ODF ada 75 desa atau 24,43 persen dan yang sangat jauh ada 26 desa atau 8,47 persen,” jelas Irin. (sna)
