Oleh Chalid Tualeka*
PETA kekuatan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pasca-Muktamar NU ke-35 di Tambakberas, Jombang, mulai menjadi perhatian. Terutama jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU. Sejumlah nama disebut memiliki peluang mengisi posisi strategis dalam kepengurusan baru, salah satunya Juri Ardiantoro.
Nama Juri menarik karena berada di persimpangan antara jaringan Nahdlatul Ulama dan lingkar pemerintahan. Juri kini menjabat Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) RI. Sebelumnya, ia dikenal sebagai mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI serta memiliki rekam jejak aktivisme di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Pemuda Ansor.
Dalam perhelatan Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum (PPBU) Tambakberas, Juri juga disebut memberikan kontribusi dalam mendukung suksesnya agenda besar organisasi tersebut.Kombinasi pengalaman organisasi dan posisinya di pemerintahan inilah yang membuat nama Juri dinilai memiliki daya tawar tersendiri jika masuk dalam struktur PBNU.
Terlebih, posisi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBNU bukan sekadar jabatan administratif. Sekjen memiliki peran penting dalam menggerakkan roda organisasi, membangun koordinasi internal, sekaligus menjalin komunikasi kelembagaan dengan berbagai pihak.
Jika Juri dipercaya menduduki posisi tersebut, pengalaman panjangnya di pemerintahan dan organisasi berpotensi menjadi modal untuk memperkuat komunikasi antara PBNU dengan pemerintah.
Dari sini kemudian muncul spekulasi di tengah dinamika organisasi Juri Ardiantoro berpotensi menjadi “Penghubung istana” bagi PBNU.
Istilah tersebut tentu harus ditempatkan secara proporsional. Kedekatan atau posisi seseorang di pemerintahan tidak serta-merta berarti yang bersangkutan merupakan representasi pemerintah di dalam PBNU.
Sebaliknya, jika benar masuk dalam jajaran kepengurusan, keberadaan figur dengan pengalaman pemerintahan justru dapat dipandang sebagai peluang untuk memperkuat komunikasi antara organisasi keagamaan terbesar tersebut dengan negara.
Namun, sekali lagi, nama Juri Ardiantoro dalam bursa Sekjen PBNU masih sebatas dinamika dan spekulasi. Belum ada keputusan resmi yang memastikan siapa yang akan mengisi posisi tersebut.
Keputusan akhir tetap berada di tangan mekanisme organisasi dan tim formatur yang memiliki mandat menyusun kepengurusan PBNU periode mendatang.
Menariknya, pertarungan menuju kursi Sekjen PBNU kali ini bukan hanya soal siapa yang memiliki jaringan organisasi paling kuat. Lebih jauh, posisi tersebut juga menyangkut figur yang mampu menerjemahkan kepentingan organisasi, menjaga soliditas internal, sekaligus membangun komunikasi strategis dengan pemerintah.
Di titik inilah nama Juri Ardiantoro menjadi menarik untuk dicermati. Apakah Juri akan benar-benar masuk bursa Sekjen PBNU, atau hanya menjadi bagian dari dinamika politik pasca-Muktamar NU ke-35? Jawabannya masih menunggu keputusan tim formatur, Rois Aam dan Ketua PBNU terpilih.(*)
