SURABAYA | duta.co – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menggelar coffee morning bersama awak media di sebuah kafe di Surabaya, Sabtu (17/1/2026). Forum yang berlangsung dalam suasana santai dan terbuka itu menjadi ruang dialog untuk membahas berbagai isu kebangsaan, mulai dari arah politik partai pasca-Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026, kualitas demokrasi, hingga tantangan ekologis yang kian dirasakan masyarakat.
Dalam diskusi tersebut, Hasto menegaskan posisi PDI Perjuangan sebagai penyeimbang demokrasi dan penjaga kualitas tata kelola negara. Salah satu sikap politik yang disorot adalah komitmen partai untuk mempertahankan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.
“Pemimpin yang dipilih oleh rakyat punya legitimasi kuat. Pemilu itu tempat rakyat menaruh mandat,” ujar Hasto.
Namun demikian, ia menekankan perlunya pembenahan agar pilkada dapat dilaksanakan dengan biaya lebih rendah. Upaya itu, menurutnya, harus dilakukan melalui penguatan integritas penyelenggara pemilu, penegakan hukum pemilu yang konsisten, serta pengendalian praktik politik uang dan mahar politik.
“Pilkada langsung tetap perlu dipertahankan, tetapi pelaksanaannya harus lebih berbiaya rendah,” tegasnya.
Isu ekologis juga menjadi perhatian serius dalam diskusi tersebut. Mengacu pada rekomendasi eksternal Rakernas I PDI Perjuangan Tahun 2026, Hasto menyebut partainya mendorong langkah konkret pencegahan bencana melalui perbaikan kebijakan tata ruang, penghentian deforestasi, serta penindakan tegas terhadap kejahatan lingkungan.
“PDI Perjuangan mendorong langkah konkret, mulai dari perbaikan tata ruang, penghentian deforestasi, hingga penindakan tegas kejahatan lingkungan seperti illegal logging dan illegal mining,” katanya.
Selain itu, PDI Perjuangan juga mendorong pemulihan ekosistem, termasuk kawasan pesisir seperti mangrove, padang lamun, dan lahan basah. Menurut Hasto, persoalan lingkungan bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari warga, mulai dari banjir, longsor, krisis air bersih, hingga meningkatnya beban biaya hidup akibat bencana yang berulang.
Di sela diskusi politik, Hasto juga berbagi pengalaman personal selama menjalani masa penahanan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menuturkan bahwa kehidupan di rumah tahanan membentuk ritme keseharian yang disiplin, dengan olahraga pagi untuk menjaga kebugaran serta upaya menjaga ketenangan batin di tengah situasi yang penuh tekanan.
Ia juga mengisahkan pengalaman kecil yang sarat nilai kemanusiaan, termasuk solidaritas sesama tahanan yang kerap berbagi kopi dan teh. Bagi Hasto, hal tersebut menjadi pengingat bahwa nilai kemanusiaan tetap dapat hadir bahkan dalam kondisi yang keras.
Pada kesempatan itu, Hasto secara terbuka menyampaikan rasa syukur atas amnesti yang diterimanya. Ia mengapresiasi sejumlah tokoh yang disebut berperan dalam proses konstitusional pemberian amnesti tersebut.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, Presiden Prabowo Subianto, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad,” ungkapnya.
Menurut Hasto, amnesti tersebut menjadi momentum refleksi pribadi sekaligus penguatan komitmen untuk terus bekerja dalam koridor konstitusi dan kepentingan bangsa. Ia menegaskan bahwa politik membutuhkan kejernihan hati dan kedekatan dengan realitas rakyat.
“Pengalaman hidup yang berat menjadi pelajaran agar kerja politik dijalankan dengan kerendahan hati, sikap terukur, dan keberpihakan nyata pada persoalan masyarakat,” ujarnya.
Coffee morning tersebut turut dihadiri Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur sekaligus Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Bambang Yuwono Logos dan Didik Prasetyono, serta Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Eri Irawan.
Menutup diskusi, Hasto menegaskan komitmen PDI Perjuangan untuk terus menjaga ruang dialog yang terbuka dan sehat bersama media serta publik sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi. (Rid)
