
KH. Fahmi Amrullah Hadzik Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jomban
JOMBANG | duta.co – Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang, KH. Fahmi Amrullah Hadzik (Gus Fahmi), berharap Bupati Jombang segera menerbitkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai aturan teknis pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pesantren.
Menurut Gus Fahmi, penerbitan Perbup menjadi kebutuhan mendesak agar Perda yang telah disahkan DPRD tidak sekadar menjadi produk hukum, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat nyata bagi pondok pesantren serta para santri di Kabupaten Jombang.
Pengasuh Pondok Pesantren Putri Tebuireng ini menegaskan, tanpa aturan teknis yang jelas, implementasi Perda dikhawatirkan tidak berjalan optimal. Bahkan, regulasi tersebut berpotensi hanya menjadi dokumen tanpa dampak nyata bagi masyarakat pesantren.
“Perbup ini wajib segera dibuat. Jangan sampai Perda yang sudah disahkan justru menjadi muspro karena aturan teknis atau petunjuk pelaksanaannya tidak kunjung diterbitkan,” tegas Gus Fahmi. saat dikonfirmasi duta.co dirumah kediamannya. Selasa (17/11).
Ia mengibaratkan hubungan Perda dan Perbup seperti ibadah salat yang membutuhkan wudu. Perda menjadi landasan hukum, sedangkan Perbup merupakan pedoman teknis agar regulasi dapat dijalankan.
“Kalau mau salat harus wudu. Begitu juga Perda, harus ada Perbup sebagai pedoman teknis pelaksanaannya. Karena itu, kami berharap Bupati segera menindaklanjuti Perda yang telah dibentuk DPRD. Legislatif sudah membuat regulasi, sekarang menjadi kewajiban eksekutif untuk menyusun aturan teknisnya,” ujarnya.
Menurut Gus Fahmi, regulasi pesantren sangat penting bagi Kabupaten Jombang yang dikenal sebagai Kota Santri. Keberadaan pondok pesantren tidak hanya berperan dalam pendidikan dan pembentukan karakter generasi muda, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap pembangunan daerah dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Terlebih, perhatian pemerintah terhadap dunia pesantren di tingkat nasional semakin diperkuat melalui pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Penguatan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang menjadi landasan hukum bagi pengakuan, pemberdayaan, dan pengembangan pesantren di Indonesia.
Gus Fahmi berharap, kebijakan nasional tersebut diikuti langkah konkret Pemerintah Kabupaten Jombang. Melalui Perda dan Perbup, kebutuhan serta aspirasi masyarakat pesantren diharapkan dapat terakomodasi, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan pondok pesantren hingga pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar lingkungan pesantren.
Ia menegaskan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah tidak boleh berhenti pada pengesahan Perda. Kini, masyarakat pesantren menunggu langkah nyata pemerintah eksekutif untuk menindaklanjutinya.
“Harapannya, pesantren dan para santri di Jombang tidak hanya mendapat pengakuan melalui regulasi, tetapi juga memperoleh perhatian dan dukungan nyata dari pemerintah daerah,” pungkasnya. (din)





































