JAKARTA | duta.co – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah bertanya jika berdampingan dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Mendapat pertanyaan dari Jokowi, Romi pun menjawab kalau PPP setuju dengan ide tersebut.
“Saya sudah menyampaikan kepada Pak Jokowi ketika ditanya. Beliau menanyakan, ‘Mas pandangan Mas Rommy kalau saya menggandeng Prabowo bagaimana?’ Sudah saya sampaikan tegas, PPP setuju,” kata Romi di Rakerdasus pemenangan Pilgub Jateng 2018 di Semarang, di Hotel Semesta, Jalan Plampitan, Kota Semarang, Jateng, Selasa (20/2).
Romi mengatakan ada tiga alasan jika Jokowi dan Prabowo berdampingan. Pertama untuk meminimalisir gesekan antar kontestan maupun antar kader, pengikut maupun simpatisan. Kedua, mengurangi kemungkinan adanya penebaran kebencian. Ketiga, adalah Pilpres 2019 akan bersifat aklamasi. “Pilpres yang bersifat aklamasi secara nasional. Itu yang paling penting,” kata Romi
Namun, Romi juga tidak menolak jika dirinya diminta mendampingi Jokowi di Pilpres mendatang. Ia mengaku telah menggelar sosialisasi melalui berbagai media luar ruang di setiap daerah.
Romi merasa percaya diri bersaing dengan kandidat lain seperti Muhaimin Iskandar karena secara personal sangat dekat. Sementara Muhaimin Iskandar lebih banyak sosialisasi dan membentuk relawan.
“Sebagai Capres yang sudah diusung kembali empat parpol tentunya beliau sudah bisa menilai, siapa figur bagus yang dibutuhkan. Kita berbicara dua. Ada dua kebutuhan. Kebutuhan elektoral personal beliau untuk terpilih kembali dan yang kedua kebutuhan institusional untuk kepentingan bangsa ini. Saya kira itu,” kata Romi.
Meski yakin dan percaya diri, namun PPP menyerahkan kepada Jokowi kriteria cawapres seperti disampaikan Kyai Maimoen Zubair sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Syariah DPP PPP.
“Soal personelnya siapa namanya itu sepenuhnya Pak Jokowi memiliki keleluasaan dan itu pasti pada saatnya dibahas partai koalisi yang mengusung beliau,” kata Romi.
Fadli: Beda Platform
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta ketua umumnya, Prabowo Subianto, tidak disandingkan dengan Presiden Jokowi dalam Pemilu 2019. Hal itu disampaikan Fadli Zon menanggapi munculnya skenario disandingkannya Prabowo sebagai Cawapres Jokowi pada Pemilu 2019 oleh beberapa lembaga survei.
“Pokoknya jangan berpikir Pak Prabowo mau disanding-sandingkan dengan Pak Jokowi,” ujar Fadli Zon di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/2). “Platformnya beda, cara pendekatan strateginya beda. Kalau Pak Jokowi itu kan ekonominya ekonomi liberal, kelihatannya saja kerakyatan,” kata Fadli.
Ia mengatakan, konsep perekonomian yang ditawarkan Prabowo berbasis pada kerakyatan dan mengutamakan kesejahteraan buruh, nelayan, pedagang pasar, dan petani.
Saat ditanya kapan Partai Gerindra akan mendeklarasikan Prabowo sebagai Capres, Fadli menjawab akan dilakukan dalam waktu dekat. Penetapan tersebut juga dilakukan dengan mendiskusikannya bersama mitra koalisi.
“Oh deklarasinya nanti, tenang. Pada waktunya Insya Allah, masih lama. Pasti akan didudukkan dengan mitra koalisi kami,” ujar dia.
PDIP Tak Pernah Bahas
Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME DPP PDIP Hamka Haq mengatakan, tak ada pembicaraan di PDI-P tentang Prabowo Subianto. “Tak ada pembicaraan di PDI-P soal itu (nama Prabowo Subianto), tidak ada disebut, tapi kalau toh nanti muncul tawaran dari Partai Gerindra, tentu juga kita harus sikapi dan bahas di rakernas,” terang Hamka seusai menghadiri Rakerdasus PDIP NTB, Senin (19/2) di Mataram.
Hamka mengatakan, PDI-P tidak bicara soal nama, tetapi membahas hasil survei tentang wakil presiden. “Tentang wacana yang muncul, meskipun aneh, seperti yang selama ini tidak pernah muncul justru dimunculkan, katanya Prabowo mau jadi wakil presiden (RI),” kata Hamka. Dia juga menekankan bahwa PDI-P sampai sekarang masih tetap mendukung Jokowi. hud, net
