SILATURAHMI: Presiden RI Ir Joko Widodo didampingi KH Masbuhin Faqih seusai pertemuan dengan kiai-kiai dan tokoh NU Gresik di komplek Ponpes Mamba’us Sholihin Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kamis (8/3). (duta/much shopii)

GRESIK | duta.co – Presiden RI Ir Joko Widodo menggelar pertemuan tertutup dengan kiai-kiai berpengaruh dan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Kabupaten Gresik dalam rangkaian kunjungannya ke Jatim dimulai Kamis (8/3). Pertemuan di kediaman KH Masbuhin Faqih, pemangku Ponpes Mamba’us Sholihin Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kamis (8/3).

Selain Kiai Masbuhin, hadir juga sesepuh NU yang juta mantan bupati Gresik dua periode KH Robbcah Ma’shum, anggota DPR RI Iskandar D Syaichu, dan masih banyak lainnya. Usai pertemuan, Jokowi menegaskan, acara itu silaturahmi biasa. Menurut dia, agenda silaturahmi ke pesantren kerap dilakukan ketika melakukan kunjungan ke daerah.

“Kami melaporkan hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah maupun rencana yang akan dilakukan. Mana yang perlu diperbaiki. Mana yang perlu dikerjakan lebih besar lagi. Masukan-masukan seperti itu, saya kira penting sekali ketika kita masuk pondok,” tandas Jokowi.

Ditanya duta.co, apakah juga meminta masukan dari kiai-kiai dan tokoh NU di Gresik tentang sosok Cawapres yang layak mendampinginya dalam Pilpres 2019, Jokowi menjawab lugas. “Tidak ada urusan dengan politik. Tanyakan saja ke kiai.  Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari kiai, ya saya jawab. Karena tidak ada pertanyaan (terkait sosok Cawapres) juga, ya tidak saya jawab,” ujarnya sambil tertawa sekaligus pamit melanjutkan kunjungan ke Lamongan dan Tuban.

Hal senada dikatakan KH Masbuhin Faqih selaku tuan rumah bahwa Presiden Jokowi hanya silturahmi biasa dan tidak ada pembahasan berkaitan dengan politik. Selain itu, pihaknya tak mengharapkan pamrih meskipun Presiden Jokowi bersilaturahmi ke pesantrennya. “Tidak ada pembicaraan politik. Silaturahmi biasa saja,” ujarnya.

Ditambahkan tokoh NU Gresik ini, silaturahmi yang dilakukan Presiden Jokowi juga membicarakan yang hal-hal yang ringan. Misalnya, kondisi pondok pesantren yang sedang membangun tetapi belum rampung karena lokasinya tak jauh dari kediaman KH Masbuhin Faqih.

“Saya menjelaskan, memang tengah membangun aula yang besar dengan fasilitas 36 kamar untuk digunakan tamu ketika berkunjung. Sekaligus, aula bisa untuk kegiatan NU,” paparnya.

 

SILATURAHMI: Presiden RI Ir Joko Widodo dan Ibu Iriana bersama KH Masbuhin Faqih seusai pertemuan dengan kiai-kiai dan tokoh NU Gresik di komplek Ponpes Mamba’us Sholihin Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kamis (8/3). (duta/much shopii)
Bahas Perlindungan UMKM

Sementara itu, anggota DPR RI Iskandar D Syaichu yang ikut dalam pertemuan menuturkan, salah satu yang dibicarakan dalam silaturahmi adalah Presiden Jokowi memiliki keinginan kuat melindungi dan memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menangah (UMKM) di Indonesia dengan mengajukan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kewirausahaan.

“Kepada Presiden Joko Widodo, saya menyatakan sangat apresiasi karena presiden begitu kuat keinginannya untuk menuntaskan lebih cepat RUU tentang Kewirausahaan. Jadi, RUU tentang Kewirausahaan, mengatur seluruh persoalan yang dihadapi UMKM. Termasuk sektor permodalan, pemasaran hingga memproduksi lebih baik. Ketika RUU disahkan menjadi undang-undang, diharapkan sektor UMKM menjadi andalan Indonesia. Kebetulan, saya masuk dalam Pansus RUU tentang Kewirausahaan,” ujarnya.

Sebelumnya, agenda  Presiden Jokowi adalah secara simbolis memberikan bantuan sosial berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bansos Pangan Rastra kepada perwakilan penerima di GOR Tri Dharma kompleks PT Petrokimia Gresik.

“Saya ingin tanya, apakah bantuan PKH Rp 1.890.000 per tahun ini cukup? Kalau ada yang bilang tidak cukup, silakan maju ke sini,” ucap Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi menjelaskan, jumlah dana PKH yang diterima satu keluarga penerima manfaat untuk tahun 2018 ini Rp 1.890.000 per tahun.  Pencairannya bantuan non tunai tersebut dibagi tiga termin. Untuk termin I dan II Rp 500.000 dan termin ketiga sisanya.

“Saya pastikan untuk tahun depan, (nominalnya) akan naik. Tapi (rencana besaran kenaikan) itu, tetap harus mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Jadi saya sendiri tidak tahu, berapa jumlah kenaikannya,” imbuhnya.

 

Bingung soal Ikan Tombro

Saat pembagian KIP, PKH, dan Bansos pangan Rastra, tak lupa, Jokowi menggelar kuis berhadiah sepeda. Ada tiga orang yang maju untuk menjawab kuis berhadiah dari Jokowi di GOR Tri Dharma, Gresik, Jatim, Kamis (8/3).

Salah satunya Asiatun, ibu rumah tangga. Ia menjawab 8 nama ikan di Indonesia. “Ikan bandeng, ikan mujair, ikan tenggiri, ikan tombro,” kata Asiatun. Sontak, Jokowi kebingungan mendengar jawaban Asiatun. Namun ia langsung meminta Asiatun melanjutkan jawabannya. “Ikan tombro itu apa? Ya sudah, lanjut,” ujar Jokowi.

Untuk diketahui, ikan tombro adalah nama lain dari ikan mas. Namun di Jatim memang lebih popular disebut ikan tombro.

Asiatun kemudian menjawab sisa nama ikan yang belum disebutnya. Ikan-ikan itu adalah tongkol, gurame, belut. “Belut itu ikan ya?” tanya Jokowi. Kemudian, Asiatun menyebut ikan lele.  Sementara itu, dua peserta lainnya menjawab sila-sila dalam Pancasila dan 10 nama pulau di Indonesia. Mereka menjawab dengan lancar dan mendapatkan sepeda.

Presiden Jokowi kepada ibu-ibu penerima PKH berpesan agar dana yang diberikan pemerintah digunakan untuk keperluan pendidikan dan peningkatan gizi anak. Sehingga, tidak ada kasus gizi buruk di Indonesia. “Kalau suaminya minta uang datri PKH untuk beli rokok, jangan diberi. Katakan saja, tidak boleh buat beli rokok. Buat beli ikan, telur,  boleh demi gizi anak,” ujarnya.

Sedangkan besaran KIP untuk anak sekolah dasar (SD) sebesar Rp 450 ribu pertahun.Untuk siswa SMP sebesar Rp 750 ribu pertahun dan siswa SMA sederajat sebesar Rp 1 juta per tahun. “Ini (KIP) untuk keperluan sekolah dan biaya pendidikan. Kalau ketahuan untuk beli pulsa, langsung dicabut,” ujar dia.

 

Target Sertifikat Tanah

Sementara itu, Presiden Jokowi di Lamongan menyatakan target sertifikasi tanah se-Indonesia tuntas pada tahun 2025. Bila target ini tidak tercapai, dia berjanji copot jabatan Menteri Agraria. Bila target untuk Jatim ini tidak tercapai, maka Kanwilnya harus diganti.  “Cara kerja saya seperti ini,” kata Jokowi di Alun-Alun Lamongan.

Selama ini, katanya, hanya menerbitkan 500.000 sertifikat setiap tahun. Dengan angka ini, untuk melayani sertifikat se-Indonesia dibutuhkan waktu 140 tahun. “Saya tidak mau (terlalu lama). Tidak, tidak,” ujarnya.

Dirasa cukup lama, Presiden membuat terobosan. Tahun lalu sudah diterbitkan 5 juta sertifikat tanah dan  tahun ini terbitkan 7 juta sertifikat.

Pada kesempatan itu, Jokowi pun menyerahkan 5.750 sertifikat tanah. Sementara warga diminta presiden menunjukkan sertifikat yang baru saja diperoleh secara serentak. “Kenapa saya suruh menunjukkan, ini  sebagai bukti bahwa 5.750 sertifikat  itu benar-benar diserahkan kepada  masyarakat,” ujarnya.

Kenapa harus dilakukan gebrakan sertifikasi tanah? Menurut presiden, setiap lawatan ke beberapa daerah, selalu disuguhi soal-soal sengketa tanah. “Kenapa sengketa selalu terjadi, karena mereka tidak memiliki ini. Serifikat ini merupakan bukti hukum atas tanah,” kata presiden seraya menunjukkan sertifikat tanah.

Gerbrakan Sertifikat Tanah

Di sisi lain  sebelumnya, katanya, Kementerian Agraria selama ini hanya terbitkan 500 ribu sertifikat tanah per tahun. Bila dikalkulasi, maka untuk membuat sertifikat atas hak tanah di Indonesia, butuh waktu 140 tahun. “Kalau menunggu 140 tahun saya tidak mau,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya memanggil Kementerian Agraria, bagaimana caranya pelayanan sertifikat tanah bisa cepat. Setelah dilakukan gebrakan, tahun lalu terbitkan 5 juta sertifikat. Sedangkan tahun ini 7 juta sertifikat. “Bagaiamana caranya saya tidak tahu, terpenting tahun ini terbitkan tujuh juta sertifikat, entah lembur atau tidak terserah,” katanya.

Presiden juga mengingatkan warga yang baru saja menerima sertifikat tanah, agar menjaganya dengan baik, agar tidak hilang. “Coba digandakan, agar bila sampai terjadi kehilangan, mudah mengurusnya,” pintanya.

Presiden juga mempersilakan,  bila sertifikat dijadikan agunan ke bank. Hanya saja, dia mengingatkan, agar dihitung secara benar, bisa mengangsur atau tidak. Dia juga tidak menginginkan utang ke bank hanya untuk beli mobil. “Jangan untuk beli mobil, itu bisa mobilnya dicabut dilernya dan sertidikatnya disita bank. Kalau untuk investasi, untuk modal kerja silakan,” katanya.

Pada kesempatan itu presiden Jokowi menyerahkan 5.750 sertifikat tanah dari 5 kabupaten di Jatim, secara simbolis.  Dari 5 kabupaten itu yakni Lamongan, Bojonegoro dan Gresik masing – masing 1.500 serifikat. Sedangkan 750 sertifikat untuk Tuban dan  dan 500 sertifikat untuk Sidoarjo.

Khusus Lamongan, sebanyak 1.500 sertifikat tersebut untuk 8 desa pada 2 kecamatan, yakni Kecamatan Sarirejo dan Kecamatan Mantup. Sedangkan 8 desa itu yakni Desa Dermolemahbang, Beru, dan Simbatan masuk wilayah Kecamatan Sarirejo. Sedangkan desa Sukobendu, Mojosari, Sumberagung, Tuguh, dan Tunggungjagir masuk Kecamatan Mantup. “Mudah-mudahan tanah bapak yang belum bersertifikat, tahun depan bisa bersertifikat,” katanya.

Apresiasi Produktivitas Jagung

Jokowi juga memberi apresiasi kepada Bupati Lamongan H Fadeli. Sebab atas gebrakannya, produktivitas jagung sebelumnya hanya 6 ton per hektare, meningkat menjadi 10 ton lebih per hektare. “Terima kasih Pak Bupati (H Fadeli),” ujarnya.

Saat menyambut presiden, Gubernur Jatim Soekarwo mengucapkan banyak terima kasih kepada presiden yang bersedia hadir. Soekarwo menyampaikan suksesnya Kabupaten Lamongan di bawah kepemimpinan Bupati Fadeli, utamanya dalam melakukan terobosan untuk meningkatkan produktivitas jagung.

Produktivitas jagung sebelumnya, hanya 6 ton bisa mencapai 10 ton lebih per hektare. “Bupati Lamongan (H Fadeli) ini bupati Jagung pak presiden, karena sukses dalam melakukan gebarkan di bidang jagung,” katanya.

Saat tiba di alun-alun Lamongan, Jokowi disambut Bupati Lamongan H Fadeli. Rombongan presiden disuguhi tari “1821”, yang mengambarkan menghadapi era digital. Artinya, pada pukul 18.00-21.00 merupakan waktu  untuk mematikan internet, televisi maupun telepon. Karena waktu itu saatnya berkumpulnya keluarga dan belajarnya anak-anak. Sehingga orang tua mempunyai peran penting dalam program 1821.

Presiden Jokowi juga mengingatkan bahwa bangsa Indonesia ini hidup di negara besar, dengan aneka ragam suku.  “Ini anugerah Allah. Perbedaan ini jangan sampai memecah-belah kita. Sebaliknya, agar menjadikan kita bersatu. Harus kita tunjukkan kita saudara setanah air.

Usai kunjungan ke Gresik dan Lamongan, Jokowo didampingi Ibu Negara Iriana bermalam di Tuban untuk melanjutkan kunjungan pada Jumat (9/3) hari ini. pii, dam

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.