“Singkat kata, Jokowi “mati-matian” mendukung investasi nikel. Tapi, tidak memperhitungkan risikonya.”
Oleh Farid Gaban*
PEKAN ini ada skandal. Mengutip pejabat pemerintah Indonesia yang tak disebut namanya, Bloomberg memberitakan bahwa Tesla sudah mendekati sepakat dengan Pamerintah Indonesia untuk membangun pabrik mobil listrik di sini. Berita itu segera dibantah oleh Elon Musk sendiri lewat Twiter. Cukup memalukan.
Pemerintahan Jokowi memang ngebet benar memikat investasi mobil listrik. Andalan Indonesia untuk mobil listrik adalah nikel (komponen baterai).
Begitu percaya diri punya cadangan nikel terbesar di dunia (meski cuma second-grade), Presiden Jokowi dan Menteri Luhut Panjaitan “sowan” ke Elon Musk dalam dua kesempatan berbeda, untuk membujuk Tesla bikin pabrik di Indonesia.
Tapi, Elon Musk sepertinya punya perhitungan sendiri.
Indonesia tidak memperhitungkan disrupsi (perubahan cepat) dalam teknologi mobil listrik sendiri, khususnya dalam komponen baterai. Indonesia masih berkutat pada baterai NMC (Nickel Mangaan Cobalt) yang akan segera usang.
Padahal, Jokowi sudah mempromosikan nikel sebagai andalan “nasionalisme ekonomi masa depan”. Dan sudah membuat sejumlah kebijakan berisiko untuk mewujudkannya.
Indonesia membuka besar-besaran investasi China (yang berkongsi dengan perusahaan beberapa jenderal Orde Baru) untuk membangun pengolahan nikel di Sulawesi dan Halmahera.
Nikel Indonesia adalah nikel kelas dua, yang baik tambang maupun pengolahannya lebih merusak alam dan lebih mahal.
Kita bisa melihat dampak lingkungan dan potensi konflik sosial akibat industri nikel di Morowali dan Weda Bay (Halmahera).
Untuk memperluas investasi asing, Pemerintahan Jokowi juga menerbitkan UU Omnibus Law yang kontroversial sampai titik mengambil risiko untuk inkonstitusional dan mencederai demokrasi.
Langkah lain: di samping bikin BUMN baru Indonesia Battery Corporation (IBC), Pemerintahan Jokowi juga mengambil risiko bersengketa dengan Uni Eropa soal larangan ekspor nikel.
Ini dielu-elukan sebagai bentuk “nasionalisme ekonomi”, tanpa banyak orang tahu bahwa perusahaan smelter China lah yang akan menangguk untung terbesar dari larangan ekspor itu.
Singkat kata, Jokowi “mati-matian” mendukung investasi nikel. Tapi, tidak memperhitungkan risikonya.
Produsen utama mobil listrik, seperti Tesla, BYD (China) dan Trontek (India), kini justru menghindari baterai nikel. Mereka memilih baterai tanpa-nikel yang lebih awet, aman dan ramah alam: lithium ferro phosphate (LFP).
Bijih besi untuk ferro-phosphate tersedia cukup luas, dibanding nikel yang hanya dimiliki beberapa negara (salah satunya Rusia, di samping Indonesia). LFP dipilih untuk mengurangi ketergantungan produsen kepada negeri penghasil nikel.
Nikel Indonesia masih dibutuhkan. Tapi, daya tariknya berkaitan mobil listrik segera redup, sementara kerusakan alam dan sosialnya sangat mahal.
Membangun ekonomi dengan mengedepankan kepentingan nasional sangat penting. Tapi, perlu pula diperhitungkan secara masak-masak. Jika memang kita belum mampu, jangan serahkan urusan kepada orang asing (investor Amerika, China maupun Arab).
Fokuskan upaya dan perhatian pada apa yang kita punya di depan mata dan potensial mensejahterakan rakyat banyak: pertanian dan kelautan.*
*Farid Gaban, Ekspedisi Indonesia Baru.
