Menarik! Cacat Pencalonan, Mandat Rakyat, dan Batas Konstitusional Pembatalan KekuasaaN, Ini Menarik Dicermati.”
Oleh: Purwanto M. Ali
Ketua Umum KOPRABU (Komando Prabowo Rakabuming)

TULISAN ini merupakan pandangan konstitusional dari perspektif Ketua Umum KOPRABU, organisasi relawan pendukung Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Posisi tersebut menjadi sudut pandang tulisan, tetapi argumentasinya tetap diletakkan pada norma konstitusi, logika hukum, dan fakta yang dapat diuji. Tulisan ini bukan pendapat hukum resmi dan tidak dimaksudkan mendahului penilaian lembaga yang berwenang.

Perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka membawa kita kepada pertanyaan konstitusional yang jauh lebih besar daripada sekadar sah atau tidak sahnya sebuah dokumen:

Jika persyaratan pencalonan Gibran dinyatakan tidak sah sejak awal, apakah akibat hukumnya berhenti pada Gibran, atau dapat turut menyentuh kedudukan Prabowo yang terpilih bersamanya?

Pertanyaan itu tidak dapat dijawab hanya dengan logika politik, juga tidak cukup dengan satu kalimat bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan.

Yang harus diperiksa adalah keseluruhan rantai hukumnya: apa yang dianggap cacat, apa objek yang disengketakan, forum mana yang berwenang memutus, dan sejauh mana akibat hukumnya dapat ditarik.

Satu Pencalonan, Dua Jabatan Konstitusional

Pasal 6A ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Pada tahap pencalonan dan pemilihan, Prabowo dan Gibran merupakan satu pasangan. Suara diberikan kepada pasangan tersebut sebagai satu pilihan elektoral.

Namun setelah dilantik, Presiden dan Wakil Presiden merupakan dua jabatan konstitusional dengan pertanggungjawaban yang dapat bersifat individual. Pasal 7A UUD 1945 bahkan menggunakan rumusan Presiden “dan/atau” Wakil Presiden.

Perbedaan tahap ini sangat menentukan. Pelanggaran setelah seseorang menjabat menyangkut pertanggungjawaban pemegang jabatan. Persoalan mengenai persyaratan sebelum pencalonan menyentuh dasar hukum yang mengantarkannya menuju jabatan.

Pelanggaran dalam jabatan menguji pemegang kekuasaan. Cacat pencalonan menguji dasar lahirnya kekuasaan.

Karena itu, persoalan mengenai persyaratan Gibran tidak dapat begitu saja direduksi menjadi mekanisme penggantian Wakil Presiden. Sebaliknya, juga tidak dapat langsung disimpulkan bahwa persoalan terhadap Gibran otomatis membatalkan Prabowo.

Di antara keduanya terdapat pertanyaan hukum yang harus dijawab terlebih dahulu.

Objek apa, forum yang mana? Inilah titik yang menurut saya paling penting.

Sebelum berbicara tentang pembatalan, harus dipisahkan dua pertanyaan: Apa yang sebenarnya disengketakan?

Dan: Siapa yang berwenang mengadilinya?

Dokumen pendidikan, keputusan penyetaraan, pemenuhan syarat pencalonan, keputusan KPU mengenai penetapan calon, hasil pemilihan, dan kedudukan Wakil Presiden setelah pelantikan bukanlah satu objek hukum yang sama.

Perbedaan objek membawa konsekuensi terhadap forum, kewenangan, mekanisme, dan akibat hukum yang dapat diberikan.

Perkara yang saat ini diperiksa Mahkamah Konstitusi memperlihatkan kompleksitas tersebut. Para Pemohon tidak hanya mempersoalkan persyaratan pendidikan Gibran. Dalam petitumnya, mereka antara lain meminta diskualifikasi Gibran, menyatakan pencalonannya cacat sejak semula, membatalkan Keputusan KPU sepanjang menyangkut penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden, membatalkan pelantikannya sebagai Wakil Presiden, serta memerintahkan pengisian jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.

Rentang antara objek yang dipersoalkan dan akibat yang diminta itulah yang harus dijelaskan secara sangat presisi.

Terlebih, kewenangan forum sendiri diperdebatkan. KPU sebagai Termohon berpendapat bahwa substansi yang dipersoalkan para Pemohon merupakan sengketa proses pemilu yang menjadi ranah Bawaslu, bukan sengketa hasil pemilihan yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Tentu pendapat KPU bukan putusan. Mahkamahlah yang pada akhirnya menentukan kewenangannya sendiri.

Tetapi perdebatan tersebut memperlihatkan prinsip penting:

Sebelum bertanya siapa yang harus dibatalkan, pastikan terlebih dahulu apa yang hendak dibatalkan, siapa yang berwenang membatalkan, dan melalui mekanisme apa.

Jangan Melompat dari Dalil menuju Akibat

Di sinilah konstruksi argumentasi penggugat harus diuji secara ketat. Tidak cukup menyatakan terdapat persoalan pada persyaratan pendidikan Gibran. Harus dijelaskan hubungan hukum antara persoalan tersebut dengan setiap akibat yang diminta.

Jika yang dianggap bermasalah adalah dokumen pendidikan, apakah akibatnya otomatis membatalkan pemenuhan persyaratan?

Jika persyaratan dinyatakan tidak terpenuhi, apakah otomatis membatalkan pencalonan?

Jika pencalonan Gibran dianggap cacat, apakah akibatnya hanya terhadap Gibran atau terhadap pasangan Prabowo–Gibran?

Jika pencalonan dianggap bermasalah, bagaimana hubungannya dengan hasil pemilihan yang telah ditetapkan?

Dan jika Gibran telah dilantik, forum mana yang berwenang mengubah akibat hukum yang telah terbentuk setelah pelantikan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan permainan semantik. Justru itulah rantai argumentasi yang menentukan apakah sebuah tuntutan mempunyai fondasi konstitusional.

Tanpa penjelasan yang runtut, publik dapat memperoleh kesan bahwa ditemukannya persoalan pada satu persyaratan otomatis menjelaskan seluruh akibat hukum berikutnya.

Padahal tidak demikian.

Cacat dokumen, cacat persyaratan, cacat pencalonan, pembatalan hasil pemilihan, dan kehilangan jabatan adalah konsekuensi hukum yang berbeda. Satu tidak selalu otomatis melahirkan yang lain.

Karena itu, kesimpulan “Gibran batal, maka Prabowo otomatis batal” terlalu jauh jika tidak disertai dasar konstitusional yang menghubungkan keduanya.

Tetapi kesimpulan sebaliknya—“Gibran batal, Prabowo pasti tidak terpengaruh”—juga tidak boleh diterima hanya sebagai asumsi.

Dua jalan pintas harus dihindari: otomatisasi pembatalan dan otomatisasi pemisahan. Yang diperlukan adalah jembatan hukum antara dalil dan akibat.

Semakin besar tuntutan, semakin kuat argumentasinya. Di sinilah kritik terhadap konstruksi gugatan menjadi relevan.

Pertanyaan kepada penggugat tidak cukup berhenti pada: Apa yang salah pada Gibran?

Pertanyaannya harus lebih lengkap: Apa yang sebenarnya hendak dibatalkan—persyaratan Gibran, pencalonan Gibran, pencalonan pasangan Prabowo–Gibran, hasil pemilihan, atau kedudukan Gibran setelah dilantik?

Kemudian: Forum mana yang berwenang memeriksa setiap objek tersebut, dan apakah forum itu juga mempunyai kewenangan untuk memberikan seluruh akibat hukum yang diminta?

Semakin luas akibat konstitusional yang dimohonkan, semakin kuat pula kewajiban untuk menunjukkan dasar hukumnya.

Sebab kewenangan pengadilan tidak lahir dari besarnya tuntutan. Akibat hukum juga tidak menjadi sah hanya karena persoalan yang diajukan dianggap serius.

Objek menentukan forum. Forum menentukan kewenangan. Kewenangan membatasi akibat hukum yang dapat dijatuhkan.

Jika mata rantai itu tidak dijelaskan secara terang, publik justru berhadapan dengan kesimpulan besar yang jembatan hukumnya belum tentu sama besarnya.

Dalam perkara konstitusional, kerasnya tuduhan tidak dapat menggantikan ketepatan argumentasi. Besarnya tuntutan tidak dapat memperluas kewenangan forum.

Hukum tidak bekerja dengan lompatan kesimpulan.

Pendidikan: yang diuji adalah legalitasnya Prinsip kehati-hatian yang sama harus diterapkan terhadap persoalan pendidikan Gibran.

Sistem pendidikan antarnegara tidak selalu memiliki nomenklatur, jenjang, kurikulum, durasi, dan bentuk sertifikasi yang sama. Perbedaan semacam itulah yang antara lain memerlukan mekanisme penyetaraan oleh instansi yang berwenang.

Karena itu, perbedaan sistem pendidikan tidak dengan sendirinya membuktikan ketidakabsahan. Tetapi keputusan penyetaraan juga bukan sesuatu yang kebal dari pengujian. Kewenangan, prosedur, dokumen yang mendasarinya, maupun substansinya tetap dapat diperiksa menurut hukum.

Dengan demikian, pusat persoalannya bukan sekadar apakah pendidikan Gibran menggunakan nomenklatur yang berbeda dengan sistem pendidikan Indonesia.

Pertanyaan hukumnya adalah: Apakah terdapat cacat hukum yang dapat dibuktikan dalam pemenuhan persyaratan atau proses penyetaraannya?

Jika ada, buktikan. Jika tidak, perbedaan sistem pendidikan tidak seharusnya diubah menjadi kesimpulan ketidakabsahan.

Sebab jika perbedaan yang menjadi alasan perlunya penyetaraan justru dianggap cukup untuk membatalkan hasil penyetaraan, mekanisme penyetaraan itu sendiri kehilangan makna.

Hak untuk menggugat merupakan bagian dari negara hukum. Kewajiban untuk membuktikan dalil juga bagian dari negara hukum.

Mandat Rakyat dalam Batas Konstitusi

Perdebatan hukum tersebut juga tidak boleh menghapus fakta demokratis yang telah terjadi. Prabowo–Gibran memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59 persen dari seluruh suara sah nasional pada Pilpres 2024.

Itu bukan argumentasi untuk menempatkan kekuasaan di atas hukum. Tetapi angka tersebut adalah fakta konstitusional-demokratis yang tidak dapat diperlakukan sebagai catatan kaki.

Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”

Kalimat itu Harus Dibaca Utuh.

Rakyat adalah sumber kedaulatan. Konstitusi menentukan cara dan batas pelaksanaannya.

Karena itu, mandat mayoritas tidak membuat kekuasaan kebal dari pengujian hukum. Tetapi pengujian yang dapat berujung pada perubahan terhadap hasil pilihan rakyat juga harus mempunyai dasar, kewenangan, mekanisme, dan akibat konstitusional yang jelas.

Mandat rakyat dan supremasi konstitusi bukan dua prinsip yang saling meniadakan. Keduanya justru harus berjalan bersama.

Ketika Hukum harus Menentukan Akibat

Pada akhirnya, persoalan terbesar bukan lagi sekadar apakah terdapat masalah pada persyaratan Gibran.

Persoalannya adalah apa akibat konstitusionalnya apabila masalah itu benar-benar terbukti. Di sinilah perkara menjadi kompleks.

Sumber persoalan yang diperdebatkan berada pada tahap sebelum jabatan, sementara akibat yang diminta menjangkau keadaan setelah pemilu selesai, hasil ditetapkan, pasangan terpilih dilantik, dan pemerintahan berjalan.

Jika ditempatkan semata sebagai persoalan pemberhentian, sumber masalahnya justru mendahului jabatan.

Jika diposisikan sebagai sengketa proses pencalonan, muncul pertanyaan mengenai forum dan tahapan penyelesaiannya.

Jika ditarik menjadi sengketa hasil pemilihan, muncul persoalan mengenai kewenangan, finalitas hasil pemilu, dan hubungan antara cacat pencalonan dengan perolehan suara.

Karena itu, hukum harus berjalan secara tertib: Pastikan faktanya. Buktikan cacatnya. Tentukan objeknya. Pastikan forumnya. Uji kewenangannya. Baru kemudian tarik akibat hukumnya sejauh yang dibenarkan konstitusi.

Jangan dibalik.

Jangan mulai dari akibat yang dikehendaki, kemudian mencari norma untuk membenarkannya.

Tulisan ini tidak menyimpulkan bahwa gugatan terhadap Gibran pasti keliru. Tetapi adanya gugatan terhadap Gibran juga tidak dengan sendirinya memberikan dasar konstitusional untuk menyimpulkan bahwa kedudukan Prabowo ikut kehilangan keabsahan.

Jika persyaratan pencalonan Gibran pada akhirnya dinyatakan tidak sah secara fundamental oleh lembaga yang berwenang, pertanyaan berikutnya tetap harus dijawab:

Apakah akibatnya bersifat individual, atau turut menjangkau pencalonan bersama yang telah menghasilkan kemenangan Prabowo–Gibran?

Jawabannya tidak boleh diasumsikan. Ia harus ditemukan dalam norma, objek sengketa, kewenangan forum, mekanisme yang tersedia, dan putusan yang sah.

Di situlah batas antara opini konstitusional dan vonis hukum harus dijaga.

Konstitusi tidak boleh dibengkokkan untuk mempertahankan kekuasaan. Tetapi konstitusi juga tidak boleh diperluas untuk menghasilkan akibat yang tidak pernah diberikannya.

Dalam negara hukum, gugatan bukan putusan, dalil bukan pembuktian, dan tuntutan bukan kewenangan.

Semakin besar akibat yang hendak dijatuhkan, semakin kokoh pula dasar konstitusional yang harus menopangnya.

Pada akhirnya, ukurannya bukan siapa yang paling keras menggugat atau paling gigih membela. Bukan pula kepentingan untuk mempertahankan atau menjatuhkan kekuasaan.

Ukurannya jauh lebih sederhana sekaligus lebih fundamental: Apakah objeknya tepat? Apakah forumnya berwenang? Apakah dalilnya terbukti? Dan apakah akibat yang diminta benar-benar diperintahkan atau dibenarkan oleh konstitusi?

Jika empat pertanyaan itu belum terjawab, jangan terburu-buru membawa publik kepada kesimpulan.

Sebab hukum tidak boleh dibangun dari asumsi, dan konstitusi tidak boleh ditafsirkan melalui lompatan.

Rakyat memberikan mandat. Hukum menyediakan ruang pengujian. Tetapi konstitusilah yang menentukan batas dan akibatnya.

Dan ketika dasar lahirnya kekuasaan dipersoalkan, kata terakhir tidak boleh berada pada prasangka, tekanan politik, ataupun keinginan mempertahankan kekuasaan.

Kata terakhir harus tetap berada pada konstitusi.(*)

Bagaimana reaksi anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry