SURABAYA – Komisi B DPRD Jatim mendesak Dinas Perternakan Jatim memastikan semua hewan kurban terbebas dari penyakit antrax. DPRD Jatim berharap UPT di daerah benar-benar melaksanakan tugasnya.
Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim S.W Nugroho mengatakan, pihaknya berharap Disnak Jatim segera turun ke lapangan untuk memantau hewan kurban. Mulai dari peternak hingga ke penjual di daerah untuk memastikan bahwa seluruh hewan ternak untuk kurban terbebas dari penyakit antrax atau penyakit lainnya.
“Melalui UPT yang ada di daerah – daerah, Dinas Peternakan harus memerintahkan jajarannya untuk mengecek hewan kurban seperti kondisi mata, telinga dan fisik hewan harus sehat semua,” ujar Nugroho, Senin (13/8/2018).
Selain itu, politisi PDI Perjuangan juga mewanti-wanti agar hewan yang dikurbankan bukan jenis betina. Sebab sesuai aturan peraturan daerah telah ditentukan, bahwa sapi betina indukan dilarang disembelih. “Ini guna menjaga populasi sapi di Jatim,” ungkap Nugroho.
Sebelulmnya, Kepala Disnak Jatim Wemmi Niamawati mengatakan, tim pemeriksa hewan kurban ini nantinya akan turun 5 hari sebelum Idul Adha dan 3 hari setelah Idul Adha. Masing-masing kabupaten/kota sudah memiliki dokter hewan serta paramedis yang tersebar hingga tingkat kecamatan.
“Jadi, 38 dikali 10-20 orang, ya sekitar 500-an orang yang akan terjun ke lapangan untuk memeriksa ternak kurban,” jelas Wemmi.
Tenaga pemeriksaan ini, lanjutnya, terdiri dari tim Bidang Kesehatan Hewan Disnak Jatim, dan Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner. Selain itu pihaknya juga akan kerjasama dengan fakultas kedokteran hewan di beberapa kabupaten/kota. Di antaranya di Surabaya, Gresik, Lamongan, dan Sidoarjo. Tujuannya untuk memastikan kesehatan hewan ternak kurban di Jatim menjelang Idul Adha.
“Saya sudah surati kepala disnak di kabupaten/kota untuk melakukan pemeriksaan hewan kurban ini,” ungkapnya.
Hingga saat ini Wemmi memastikan bahwa tidak ada temuan kasus penyakit hewan kurban yang dapat menular kepada manusia (zoonosis). “Alhamdulillah, tidak ada kasus ternak yang terjangkit penyakit menular strategis maupun zoonisis,” tegasnya.
Kendati demikian, bukan berarti tidak ada kemungkinan adanya penyakit pada hewan. Guna mengantisipasinya, Disnak memastikan bahwa tetap akan ada pengawasan terkait lalu lintas hewan. Terutama di perbatasan didirikan pos-pos pemeriksaan hewan atau check point seperti di Ngawi, Magetan, Tuban, dan Banyuwangi. (ud)
