JAKARTA | duta.co – Pilkada serentak 2018 dibayangi banyak masalah. Salah satunya sejumlah provinsi besar diketahui belum menyelesaikan perekaman kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, e-KTP merupakan salah satu syarat untuk memilih.
Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakrullah, mengakui ada daerah-daerah penyelenggara Pilkada Serentak 2018 belum menuntaskan perekaman e-KTP. Misalnya, Jawa Timur, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan.
“Data kependudukan memang harus dirapikan menjelang Pilkada 2018. Saat ini perekaman e-KTP telah mencapai 97,2 persen dari jumlah penduduk dewasa. Ada sekitar 2,48 persen warga yang belum melakukan perekaman,” tuturnya, Minggu 21 Mei 2017.
Zudan mengungkapkan di Jawa Timur ada sekira 1,2 juta warga yang belum melakukan perekaman e-KTP. Ia mengatakan, perlu kerja keras dari seluruh jajaran Dukcapil agar perekaman 1,2 juta warga ini bisa tuntas sebelum proses Pilkada Serentak 2018. “Penduduk Jatim ini 39 juta. Perlu kerja keras Jatim. Tapi 1,2 juta dibagi kabupaten/ kotanya ringan,” ucap dia.
Ia mengatakan, provinsi lain peserta pilkada yang juga belum menuntaskan perekaman yakni Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Selatan. Masih ada sekira 1,6 juta penduduk yang belum melakukan perekaman e- KTP.
Selain itu, lanjut Zudan, masih terdapat NTT dan Papua yang harus bekerja keras menuntaskan perekaman. “NTT ini persentasenya masih besar yakni 28 persen yang belum merekam. Jumlahnya sekitar 1 juta orang lagi. Saya paham kondisi di NTT yang kepulauan. Lalu, Papua masih ada 2 juta orang belum merekam dari 5 juta penduduknya. Yang sudah merekam baru 800-an orang. Ini kurang 59 persen,” ungkapnya.
Zudan memberikan target kepada daerah agar menuntaskan perekaman sampai akhir tahun ini. Di samping itu, dia juga mengingatkan agar data kependudukan lebih valid mengingat sebagai dasar penetapan daftar pemilih dalam pilkada, apalagi pada pilkada mendatang didominasi provinsi-provinsi besar dan padat penduduk.
Sebelumnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) berharap awal 2018 seluruh masyarakat Jatim memiliki E-KTP, demi akurasi data pemilih.
Hal ini sampaikan oleh Gubernur Jatim Soekarwo saat ditemui di kantor Gubernuran Jalan Pahlawan Surabaya. Soekarwo mengatakan, memang blangko e-KTP masih kosong. Dia belum bisa memastikan apakah persoalan blangko bakal rampung awal 2018.
“Tidak tahu (bisa selesai, Red). Jika blangkonya belum ada, kami hanya bisa menunggu saja,” ujar gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo itu.
Kosongnya blangko ini, lanjut Pakde, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab, ini wewenang pemerintah pusat. Sedangkan pemprov hanya bisa menunggu suplai blanko kosong.
“Tidak bisa kami (provinsi, Red) mencetak sendiri karena tidak ada security printing-nya,” jelas Pakde Karwo ketika ditanya kepastian penggunaan e-KTP dalam Pilkada 2018.
Orang nomor satu di Jatim ini berharap blangko e-KTP di Jatim segera datang. Sehingga masyarakat yang telah melakukan perekaman beberapa waktu lalu, bisa segera mendapatkan kartu identitas baru. ok, net
