
By Isfandiari MD
BUKAN jengkel, marah, kesal atau bete dengar lontaran Krisantus Kurniawan, wagub Kalimantan Barat yang kritik dan tantang Gubernur Jabar Dedi ‘KDM’ Mulyadi di momen Musrembang Kabupaten Sintang. Reaksi justru ingin senyum menuju tertawa lepas karena janggal, prihatin dan rasa aneh luar biasa. Kok bisa pejabat setinggi itu melontarkan tantangan dan kritik yang justru jadi bumerang buat dirinya?
Lalu ada juga terlintas, sepintar dan secerdas apa wagub ini? Sampai ada bumbu cium lutut segala. Dia gerah pada KDM atas ‘persaingan’ Jabar dan Kalbar. Ada diulas soal luas wilayah sampai anggaran daerah keduanya. Padahal jelas, tak ada kaitannya, tak ada korelasinya sama sekali. Makin nyelekit, yang dikritik bereaksi adem sampai mohon maaf. Ini menohok, balasan cerdik sedikit mempermalukan.
Emosi kesal karena dibandingkan wajar. Mungkin netizen juga biang keroknya. Ada masukan tukeran gubernur, pinjam sebentar agar apa percepatan pembangunan, seandainya dipegang KDM dan seterusnya. Kalau direspon wajar itu curhat rakyat awam. Intinya bukan soal tukeran tapi mengkritik kinerja pejabat setempat. KDM cuma jadi bemper supaya dramatis dan lebih kena. Jadi ajaib jika sampai dilontarkan hanya gara gara panas melihat Tiktok. Gambaran mental tidak strategis, tidak profesional dan paling utama tidak cerdas. Misal seorang anak berprestasi di sekolah, lantas yang jeblok beri alasan. Tentu, dia dari keluarganya mampu, bapaknya pintar. Beda dengan saya dari keluarga berantakan dan miskin. Lahir solusi, bagaimana kalau kita tukeran keluarga? Apa bisa begitu? Logika blunder dan tak akan kesampaian. Idealnya anak itu belajar lebih giat dan bersaing secara sehat. Saingan yang lebih gemilang harusnya jadi motivator agar dirinya lebih tekun lagi.
Sempat kepikiran, apakah ini potret kebanyakan pejabat yang dapat amanah mengatur suatu daerah? Saat tokoh lain daerah lebih gemilang dan rakyat yang dipimpinya tersadar lalu membandingkan. Tanpa pikir panjang langsung baper, ngambek layaknya bocah? Jika pikiran itu benar, ini bisa jadi tragedi nasional. Pasalnya mental pejabat dipertanyakan. Mengeluh dan protes atas kinerja buruk lantas membawa-bawa pihak lain untuk jadi alasan pembenaran terus terangnya tidak sehat malah destruktif.
Semuanya terkait dengan pelarian tanggung jawab publik, lemah akuntabilitas-mekanisme evaluasi dan perlu kambing hitam. Terjadi kegagalan kebijakan, tumpang tindih kewenangan antarlembaga terkaid ego sektoral sampai soal pencitraan politik demi menjaga reputasi. Orang demikian tidak mau mengakui kesalahan pribadi dan menyalahkan faktor eksternal. Ada juga masalah abuse of power, kelalaian jabatan konsewensi yang wajib diperbaiki.
Jaman sekarang, informasi sangat terbuka. Medsos jadi ‘pintu’ informasi termasuk feedback. Pejabat tidak becus langsung dibandingkan yang kelihatan punya konsep. Apalagi ada bukti otentik kinerja semisal jalan mulus atau problem solving nyata. Untuk men-counternya, pejabat tak perlu emosi lantas melontarkan serangan terbuka. Ini jelas jadi bumerang dan merugikan karirnya. Lebih fatal lagi jika publik meragukan kecerdasannya, ia kehilangan kepercayaan dan makin terpuruk.
Bersegeralah legowo, gentleman dan perbaiki citra. Banyak merenung, otokritik dan intens berdoa. Jangan panik dan asal tembak!





































