Paramita Viantry – Dosen Program Studi Gizi, Fakultas Kesehatan
PEMERINTAH Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kebijakan fortifikasi pangan sebagai langkah strategis menurunkan masalah gizi masyarakat, termasuk anemia, stunting, dan gangguan akibat kekurangan zat mikro seperti yodium dan zat besi.
Program fortifikasi pangan dilakukan dengan menambahkan vitamin dan mineral penting ke dalam bahan pangan pokok seperti tepung terigu, garam, dan minyak goreng. Kebijakan ini mengikuti standar nasional yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN) serta pedoman dari Kementerian Kesehatan RI.
Fortifikasi pangan adalah upaya nyata untuk memperbaiki status gizi masyarakat tanpa mengubah pola makan secara signifikan. Ini menjadi langkah strategis agar seluruh lapisan masyarakat bisa mendapatkan asupan zat gizi mikro yang cukup.
Pemerintah daerah, bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan Jawa Timur, kini gencar melakukan pengawasan mutu produk fortifikasi sekaligus mendorong keterlibatan industri pangan lokal, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM).
Perguruan tinggi seperti UNUSA juga turut ambil bagian dalam riset dan edukasi masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian dan pendampingan, kampus membantu pelaku industri memahami pentingnya penerapan fortifikasi serta cara produksinya yang sesuai dengan standar.
Meski program ini telah berjalan baik, tantangan masih ada. Salah satunya adalah kesenjangan teknologi antara industri besar dan usaha kecil. Diperlukan kebijakan afirmatif agar transfer pengetahuan dan teknologi fortifikasi dapat menjangkau seluruh produsen pangan.
Fortifikasi bukan sekadar menambahkan zat gizi ke dalam makanan, tetapi juga bagian dari membangun kesadaran bahwa gizi adalah investasi masa depan bangsa.
Dengan dukungan lintas sektor—pemerintah, akademisi, dan industry Jawa Timur berpotensi menjadi provinsi percontohan dalam penerapan fortifikasi pangan yang berkelanjutan dan berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. *
