SURABAYA | duta.co – Demo massa ke kantor Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih saja terjadi. Jumat (25/5/2018) siang, massa dari Forum Masyarakat Peduli Jatim (FMPJ) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPW PKS Jawa Timur, Gayungsari Barat, X 33 Surabaya. Picunya, ujaran elit PKS yang menganggap bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo hanyalah rekayasa dan pengalihan isu yang terjadi di Indonesia.
Unjuk rasa yang diikuti oleh puluhan organ dari berbagai elemen masyarakat juga berjalan dengan tertib dan damai. Dari pantauan awak media, ada beberapa poin-poin penting yang menjadi tuntutan dari masa aksi saat orasi di depan Kantor PKS yang beralamat di Jl. Gayungsari.
Chandra Soehartawan, selaku orator aksi unjuk rasa meneriakan bahwa apa yang dilakukan para terorisme melakukan pengeboman bunuh diri di beberapa tempat daerah Surabaya dan Sidoarjo merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi. “Kami sangat mendukung kinerja Polri dan TNI untuk memberantas siapapun yang terlibat dalam aksi aksi teror ini sampai ke akar-akarnya,” ucap Chandra saat orasi di depan Kantor DPW PKS JATIM seperti dikutip liputanindonesia.co.id.
Adapun tuntutan mereka, agar para Kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak berpikiran terkait adanya aksi terorisme hanya rekayasa yang dilakukan Pemerintah atas pengalihan isu belaka. “Ini semua adalah ulah teroris biadab. Jadi jangan dihubungkan ke dalam politik. Ujaran para elite PKS benar-benar tidak sesuai dengan nama Partai yang berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat,” kata Chandra.
Mereka menyampaikan beberapa point tuntutan:
- Mendesak kepada seluruh kader Partai PKS memberikan statment yang tidak kontraproduktif terhadap situasi nasional pasca peledakan Bom di Surabaya dimana dalam kejadian tersebut telah jelas menelan banyak korban jiwa.
- Agar PKS dapat memberikan penjelasan adanya Politisasi dan Setingan terhadap kejadian Bom di Surabaya.
- Mendesak dan mengajak seluruh rakyat untuk menolak politik bertopeng agama dan faham radikalisme yang menjadi pemicu lahirnya kejahatan Terorisme.
- Mendesak kepada DPP PKS untuk Memecat para kader PKS yang menganggap kasus teroris adalah rekayasa, kader PKS agar melaksanakan fungsi Parpol sesuai dengan tupoksinya dan sebagai wadah untuk memberikan pembelajaran politik yang benar kepada masyarakat serta dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila.
- Mendukung pihak Keamanan (TNI/POLRI) untuk bertindak tegas serta mengusut tuntas terhadap rentetan kasus terorisme yang terjadi di Indonesia khususnya di Surabaya Jawa Timur.
- Bubarkan Parpol pendukung Terorisme dan Radikalisme di Indonesia.
- Segera Sahkan UU Anti Terorisme dan Radikalisme di Indonesia NKRI Harga Mati.
- Jangan Mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan Ideologi Lain.
- Libas Tuntas Pendukung Terorisme dan Radikalisme di Indonesia.
- Menjadikan Agama Sebagai Kedok Kejahatan adalah Sikap Biadab, Pengecut dan Munafik.
- Jangan Pilih Parpol Pendukung Terorisme dan Radikalisme.
- PANCASILA YES !!!! KHILAFAH NOOO !!!!
- Rakyat Indonesia Sudah Muak dan Marah dengan Terorisme dan Radikalisme.
Selain isu teroris, PKS juga sedang menghadapi isu seputar tagar #2019GantiPresiden. Bahkan kabarnya situs #2019GantiPresiden sudah dijebol dua kali. Konon dari sini kelihatan elit PKS yang menjadi sohibul hajat. Beritaterheboh.com misalnya, memberitakan bagaimana website #2019GantiPresiden yang harus ditutup sementara gegara pasokan dana dari elit PKS tidak lancar.
Bukan cuma itu, beritaterheboh.com juga membongkar siapa saja yang terlibat dalam jaringan website tersebut. Data mereka terbeber rapi, dari nomor telepon, perusahaan sampai alamat. Mereka ini juga dicurigai mencari ‘makan’ di lembaga pemerintah. Sejumlah netizen mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia segera menutup web tersebut secara permanen. (mky, lpi.ci)
