SURABAYA | duta.co – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat kinerja investasi yang tetap stabil di tengah dinamika geopolitik global. Sepanjang tahun 2025, realisasi investasi mencapai Rp147,7 triliun atau melampaui target yang ditetapkan, sekaligus memperkuat posisi Jawa Timur sebagai salah satu tujuan investasi utama di Indonesia.
Berdasarkan data Kementerian Investasi/BKPM, capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp147,3 triliun. Realisasi itu juga mencapai 100,1 persen dari target Rencana Strategis (Renstra) 2025–2026 sebesar Rp147,5 triliun.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Timur, Dyah Wahyu Ermawati, mengatakan capaian tersebut menunjukkan ketahanan investasi daerah meskipun dihadapkan pada ketidakpastian global.
“Realisasi investasi tahun 2025 mencapai Rp147,7 triliun. Artinya, target yang ditetapkan telah terpenuhi, bahkan sedikit melampaui,” ujarnya, Selasa (17/3/2026).
Selama lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Gubernur Khofifah Indar Parawansa, Jawa Timur juga konsisten menempati peringkat ketiga nasional dalam kontribusi investasi.
Dyah menjelaskan, investasi di Jawa Timur masih didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mencapai Rp104,4 triliun atau 70,7 persen. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp43,3 triliun atau 29,3 persen.
PMDN tumbuh signifikan sebesar 13 persen, sedangkan PMA mengalami kontraksi 21,1 persen. Menurut Dyah, kondisi ini menunjukkan kuatnya peran investor domestik dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
“Karakteristik investasi di Jatim didominasi industri menengah-tinggi. Kita memiliki keunggulan di PMDN. Jatim menyumbang 7,5 persen terhadap realisasi investasi nasional,” jelasnya.
Untuk PMA, lima negara investor terbesar berasal dari Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok, dengan investasi tersebar di sektor industri makanan, mineral non-logam, pertambangan, hingga otomotif.
Secara wilayah, investasi asing terbesar terkonsentrasi di Kabupaten Gresik, Pasuruan, Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Ngawi.
Tingginya realisasi investasi turut berdampak pada penyerapan tenaga kerja. Sepanjang 2025, jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 347.328 orang atau meningkat 16,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Serapan tenaga kerja ini menjadi yang tertinggi dalam lima tahun terakhir dan berkontribusi 7,5 persen terhadap total nasional,” kata Dyah.
Sektor perdagangan dan reparasi menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, diikuti industri makanan, jasa lainnya, industri kulit dan alas kaki, serta sektor hotel dan restoran.
Memasuki 2026, Pemprov Jawa Timur menargetkan realisasi investasi sebesar Rp147,7 triliun atau minimal setara dengan capaian tahun sebelumnya.
“Targetnya di tahun 2026 ini Rp147,7 triliun. Jadi sebenarnya kita paling tidak harus melampaui itu atau sama,” ujar Dyah.
Ia menilai, optimisme tersebut didukung oleh keberlanjutan investasi dari proyek-proyek yang telah berjalan sejak 2025. Meski demikian, ia mengakui bahwa investor besar cenderung bersikap hati-hati akibat kondisi geopolitik global, termasuk konflik di Timur Tengah.
“Kalau saya melihat, mereka sudah ada beberapa yang masuk dari 2025, paling tidak ada yang menambah,” ujarnya.
Sebagai strategi, Pemprov Jatim kini mendorong penguatan investasi skala kecil dan menengah yang dinilai lebih fleksibel dan cepat bergerak.
“Kalau yang kecil-kecil, kita jaga kepercayaan mereka supaya mau berinvestasi. Kita layani dengan baik, kalau ada masalah kita selesaikan,” katanya.
Selain itu, pemerintah daerah terus menjaga stabilitas dan iklim investasi yang kondusif guna mempertahankan kepercayaan investor.
“Itu adalah promosi yang cukup manjur untuk mereka tetap bertahan, karena iklim ini baik, dan mengundang investor lain untuk datang,” tutur Dyah.
Sejumlah sektor unggulan yang masih menjadi daya tarik investasi di Jawa Timur antara lain industri makanan, industri kimia, aluminium, smelter, serta industri logam lainnya.
Pemprov Jatim juga mengembangkan program inovasi “Saleha” (Sadar Legalitas Berusaha) untuk mempermudah perizinan, termasuk penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara gratis bagi pelaku usaha.
“Ibaratnya, kami mengakomodasi pelaku usaha mikro kecil untuk membantu penerbitan NIB,” kata Dyah.
Dengan berbagai upaya tersebut, Jawa Timur diyakini mampu menjaga tren pertumbuhan investasi sekaligus memperluas dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global. Rid
