JAKARTA | duta.co – Impor sebanyak 105 ribu mobil India jenis pickup menjadi pembicaraan warga dan para ekonomi. Meski ada upaya untuk menunda atau bakan membatalkan, ternyata, sebaian barang tersebut sudah tiba di Indonesia.
“Tidak masuk akal. Di dalam negeri barang itu diproduksi, kok malah impor. Kebijakan itu jelas tidak sejalan dengan komitmen pemerintah dalam memperkuat industri otomotif nasional,” tegas Purwanto M Ali, aktivis NU (Nahdlatul Ulama) kepada duta.co, Sabtu (28/2/26).
Kebijakan impor mobil pickup India itu, alasannya untuk memenuhi kebutuhan operasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). “Meski begitu, tidak harus impor. Kendaraan niaga jenis pickup itu telah diproduksi di dalam negeri dengan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang cukup tinggi. Rata-rata TKDN mobil pickup produksi nasional saat ini sudah melampaui 65 persen untuk berbagai merek, masak kita impor,” tegasnya.
Menurut Purwanto, meski TKDN belum mencapai 90 persen, tingkat kandungan lokal 75 persen itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kebutuhan 105 ribu unit kendaraan dapat dipenuhi produsen dalam negeri. “Ini justru bisa membangkitkan gairah industri dalam negeri,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan impor tersebut menjadi langkah yang tidak rasional di tengah kemampuan industri nasional. Karena itu, ia mempertanyakan alasan pemerintah memilih kendaraan impor ketika produk dalam negeri tersedia.
“Contoh, kendaraan taktis Maung diproduksi PT Pindad, kini digunakan sebagai mobil Dinas Presiden dan Wakil Presiden serta direncanakan digunakan oleh sejumlah pejabat negara lainnya. Ini dahsyat,” sergahnya.
Penggunaan kendaraan produksi dalam negeri oleh pejabat negara, lanjutnya, merupakan langkah strategis untuk mempromosikan sekaligus memperkuat industri otomotif nasional. “Penggunaan mobil buatan dalam negeri oleh pejabat negara efektif, ini menjadi kampanye, promosi bagi produk anak bangsa,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai rencana impor kendaraan untuk Koperasi Desa Merah Putih justru bertentangan dengan semangat tersebut. Ia khawatir kebijakan itu dapat melemahkan komitmen pemerintah dalam mendukung industri nasional. “Di tengah kemampuan produksi nasional, kebijakan itu menjadi hal yang janggal,” tambahnya.
Ia lalu mengingatkan agar pemerintah berhati-hati terhadap potensi praktik yang tidak transparan dalam pengadaan barang impor. “Beli dari impor sering dianggap lebih mudah mengatur pembagian margin atau keuntungan. Komisi dan fee bisa diatur dan sulit dilacak publik karena produsen luar negeri biasanya menutup rapat informasi itu sebagai rahasia perusahaan,” pungkasnya.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (24/2/2026) berjanji mengikuti arahan dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. “Apapun keputusan DPR itu adalah suara rakyat, dan wakil rakyat, saya sebagai direktur BUMN saya akan taat, loyal dan manut apapun keputusan negara, apabila itu memang kepentingan rakyat,” kata Joao soal rencana impor kendaraan tersebut.
Seperti diberitakan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini mengimpor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India. Kontrak tersebut mencakup pengadaan total 105.000 unit kendaraan dari dua produsen otomotif asal India. Sebanyak 35.000 unit Scorpio Pickup dipasok oleh Mahindra, sementara 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri atas 35.000 unit Yodha Pickup dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.
Namun diketahui pickup asal India ini telah masuk Indonesia secara bertahap. Untuk sementara, unit kendaraan akan disimpan di Kodim, sembari menunggu kesiapan koperasi. Sampai akhir bulan nanti akan tiba sebanyak 1.000 unit.
Lantas bagaimana dengan unit-unit yang sudah tiba di Indonesia? Joao mengaku tidak akan menggunakan mobil tersebut jika kebijakannya memang melarang penggunaan unit tersebut. “Unit yang sudah sampai, tetap kami manut dan taat kepada pemerintah dan DPR, di mana mereka pilihan rakyat, jadi kalau memang disuruh tidak boleh dipakai, kami tidak akan pakai. Apapun risikonya, itu konsekuensi yang harus diambil,” ujar Joao.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad berpesan kepada pemerintah agar menunda terlebih dahulu rencana impor 105.000 mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Menurut dia, rencana itu perlu ditunda karena Presiden Prabowo Subianto masih kunjungan kerja ke luar negeri. Presiden pun akan membahas hal rinci terkait rencana tersebut. Selain itu, dia menilai Presiden juga akan meminta pendapat dan mengalkulasi kesiapan dari perusahaan dalam negeri. “Sehingga kami sudah menyampaikan pesan untuk ditunda dulu,” jelas Dasco. (net)
