SURABAYA | duta.co – Nahdliyin harus cerdas membaca isu politik terkait agama. Jangan mudah gebyah uyah alias pukul rata atau menyamaratakan. Akhir-akhir ini, ajakan untuk membenci FPI, HTI dan Wahabi dinilai sudah kelewat batas. Padahal, tidak sedikit mereka adalah saudara kita, sesama muslim atau bahkan sesama ahlussunnah wal-jamaah.
Berikut sambungan wawancara duta.co dengan Prof Dr Ahmad Zahro Alhafidz, salah satu inisiator Komite Khitthah 1926 Nahdlatul Ulama (KK26NU), Ahad (10/3/2019) menyusul adanya warga NU yang masih gagal paham tentang gerakan penegakan khitthah:
Prof, selain FPI yang menjadi peserta halaqah KK26NU, ada suara sumbang bahwa Paslon 02 itu juga diusung antara lain PKS dan didukung HTI & Wahabi. Nah, mengapa banyak peserta KK26NU yang mengaku NU ini justru mendukung 02?
Saya tegaskan lagi, bahwa KK26NU tidak mendukung paslon mana pun, tidak 01 maupun 02, titik. Kalau kemudian para kiai, habaib, dan intelektual yang gabung KK26NU punya kecenderungan atau bahkan mendukung paslon tertentu, itu urusan dan hak pribadi. Itu sangat normal, bahkan harus. Tidak ada larangan tentang ini.
Soal paslon 02 didukung PKS dan dikatakan ada HTI serta Wahabi, sebenarnya itu wilayah politik, bukan urusan KK26NU. Tapi secara yuridis, PKS itu kan partai resmi dan sah, apa salahnya menjadi pengusung paslon. Negara (pemerintah) saja tidak boleh melarang.
Menurut mereka yang sudah terdoktrin anti-PKS, partai ini dipenuhi kader Wahabi, bagaimana?
Tentang hal ini, tentu bukan wewenang saya untuk menjelaskan. Andai saja benar ada, maka Wahabi yang mana? Apa Wahabi yang oleh mayoritas ulama disepakati sebagai aliran sesat, yakni Wahabi yang didirikan oleh Abdul Wahab bin Abdurrahman al-Khorijiy.
Atau Wahabi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahab, yang sekarang menjadi madzhab resmi kerajaan Saudi Arabia. Ingat! Semua imam dan khathib di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, serta seluruh masjid di Saudi Arabia, itu adalah ulama Wahabi, yang dalam hal fiqih bermadzhab Hanbali.
Kalau kita haji atau umroh, kita pasti bermakmum kepada mereka. Nah, bisakah kita bermakmum pada orang yang kita yakini sesat?
Lalu bagaimana Prof dengan isu HTI di paslon 02?
Soal ini, juga bukan kapasitas saya untuk menjelaskan. Tapi andaikan benar, HTI kan sudah dibekukan izin keormasannya. Sedang orang-orangnya kan saudara kita juga, bahkan saudara seagama dan sebangsa dengan kita. Masak harus kita musuhi? Kalau kita anggap ada yang menyimpang, ya kita dekati untuk dinasehati. Kalau kita anggap membahayakan NKRI, kan ada TNI-POLRI. Masak TNI-POLRI tidak kita percayai kemampuannya mempertahankan keutuhan NKRI.
Ada hembusan, bahwa di paslon sebelah sudah ada 20 juta kader PKI, ada kaum liberal, ada syiah, dan ada LGBT. Pernahkah mendengar ini Prof?
Wah persisnya saya tidak tahu, tapi saya juga mendengar itu. Yang saya tahu adalah apa yang saya tonton di TV swasta, seorang tokoh partai pengusung paslon mengatakan, bahwa kader keturunan PKI itu ada sekitar 20 juta. Sedang mengenai kaum liberal, syiah, dan LGBT, itu tugas mereka untuk mengendalikan dan mengarahkannya. Moga mereka mampu.
Ada pertanyaan besar dari sebagian warga NU, kenapa kader NU yang diambil sebagai cawapres koq yang sudah berudia lanjut? Kenapa tidak mengambil yang masih muda dan energetik, bukankah sangat banyak?
Wah, saya jangan dijebak ya mas. Kan topik kita tentang KK26NU? Tapi gini mas. Setahu saya, keempat capres-cawapres itu adalah orang NU (mohon maaf kepada yang bukan NU). Semuanya punya KTA NU. Bahwa ada yang memilih kader NU yang sudah berumur, tentu mereka punya pertimbangan matang untuk itu.
Mengenai NU sebagai ashabul qoror, bagaimana Prof?
Jangan terlalu jauh mengkhayal. NU itu ormas keagamaan, untuk pendidikan, dakwah dan kemasyarakatan. NU bukan orpol, juga bukan kompetitor parpol. Kalau orang NU, boleh dan bisa saja menjadi shahibul qoror, jika dia sukses dalam kancah politik.
Ada pesan untuk pembaca duta.co Prof?
Iya, ada tiga hal penting. Pertama, sebagai warga NU, saya mengajak kepada seluruh warga nahdliyyin, baik yang struktural, maupun yang kultural, kita boleh dan sah-sah saja berbeda pilihan, tapi harus tetap rukun dan saling menghormati. Tidak usah mengolok-olok satu sama lain. Kita hargai pilihan mereka secara penuh.
Kedua, mari kita kembalikan NU ke khitthahnya. Kita patuhi Muqaddimah, Nawa Sila, dan Qonun Asasi NU, dengan tidak membawa NU untuk kepentingan politik sesaat, tidak menyeret NU ke lubang yang justru bisa merendahkan NU.
Ketiga, kita harus malu dengan para muassis (pendiri) NU, bahwa perjuangan dan pengorbanan beliau kita jadikan mainan politik praktis, yang bisa kalah dan bisa juga menang. Tidak boleh dikecilkan wadah NU. NU harus besar manfaatnya untuk umat, dan warga NU harus selalu menang dalam perjuangan. Meminjam istilah KH As’ad Syamsul Arifin (Situbondo) NU tidak ke mana-mana, tapi ada di mana-mana. (*)
