SURABAYA | duta.co – Ketua Harian Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyyah (PPKN), H Tjetjep Mohammad Yasien, mengapresiasi ketegasan PBNU terkait prilaku politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.
“Karena, selama ini, kesannya NU dalam kendali PKB. Partai ini seenaknya masuk relung organisasi. Ini membuat marwah NU jatuh. Mengapa? Karena faktanya pragmatis semua. Meminjam bahasa Bu Nyai Lili, ini yang mengajari kiai-kiai ‘berhitung secara matematis’,” demikian Gus Yasien, panggilannya kepada duta.co, Rabu (26/1/22).
Wakil Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rahmat Hidayat Pulungan, mengingatkan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, agar tak salah kaprah dalam berorganisasi.
Hal ini terkait upaya safari PKB ke kalangan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama untuk meraih dukungan pencapresan. “Ini menunjukkan PKB ingin mengerdilkan NU dan PBNU. Cara berorganisasi yang salah kaprah seperti ini harus diingatkan,” demikian Rahmat dalam keterangannya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/1).
Ia menyampaikan, bahwa, sejarah mencatat PKB adalah organisasi politik yang dilahirkan oleh PBNU, dengan aktor utamanya adalah Abdurahman Wahid atau Gus Dur.
Merasa Lebih Hebat
Rahmat kemudian menjelaskan, dalam teori organisasi, PBNU membentuk sebuah organisasi di bidang politik bernama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jika mengacu ke teori organisasi modern, menurutnya, maka pemegang saham utama berhak mengendalikan dan mengaudit mulai dari keuangan, operasional hingga kinerja PKB.
Atas dasar itu, menurutnya, PKB secara etika seharusnya membuat surat untuk audiensi kepada Rais Aam dan Ketum PBNU hasil Muktamar PBNU pada Desember 2021 silam. “Untuk memberikan laporan, program kerja dan agenda politik ke depan,” ujarnya.
Rahmat menyayangkan Cak Imin dan jajarannya malah langsung masuk ke PCNU atau MWC NU tanpa mendahulukan etika atau permisi ke PBNU. Padahal, “NU dengan semua tingkatan dari PBNU, PWNU dan PCNU berhak mengaudit (kinerja, operasional dan keuangan PKB),” sambungnya.
Rahmat lalu mengingatkan kembali, bahwa, PKB adalah institusi politik yang terinisiasi PBNU untuk menjadi alat perjuangan PBNU. Sepantasnya, kata dia, semua yang PKB kerjakan harus mendapat restu dari pihaknya. Dia menilai tingkah PKB dalam beberapa waktu terakhir memperlihatkan bahwa PKB lebih hebat dan berjasa dibandingkan NU. “Ini kok lama kelamaan kita lihat semakin salah menempatkan dirinya di depan PBNU. PKB, seolah-olah lebih hebat dan berjasa dari NU,” tuturnya.
Tegakkan Khitthah
Menurut Gus Yasien, peringatan Wasekjen PBNU ini, penting. Dengan begitu PKB tahu makom yang sesungguhnya, bukan merasa sok hebat. “Di sisi lain, PBNU juga harus berpegang teguh pada Khitthah 1926 NU. Mengapa? Karena faktanya, aspirasi NU tidak akan bisa terwadahi dalam satu Parpol. Istilah almaghfurlah Kiai Tolchah Hasan, terlalu kecil PKB bagi NU. Apalagi politik NU adalah politik kebangsaan,” jelasnya.
Gus Yasien juga menyebut banyaknya politisi santri yang, menyebar di berbagai Parpol. Ini merupakan asset basar bagi NU dalam ikut menata bangsa dan negara. “Dengan begitu, memegang teguh keputusan Khitthah 1926 NU, maka, jamiyah dengan pendiri para masyayikh ini, lebih leluasa mengawal NKRI, benar-benar menjadi rahmatan lil ‘alamin, bukan sibuk menstigma orang lain sebagai Wahabi, HTI hanya karena kepentingan politik praktis,” pungkasnya. (mky,cnnindonesia.com)
