SURABAYA | duta.co – Usai dilantik sebagai Gubernur Jatim periode 2019-2024, Februari mendatang, Khofifah Indar Parawasa dijadwalkan akan mendatangi sejumlah lembaga hukum yang ada di Jakarta. Rencana ini juga dilakukan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Insyaallah nanti akan ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ungkap KH Zahrul Azhar As’ad alias Gus Hans yang di Pilgub Jatim 2018 menjadi Jubir Khofifah-Emil kepada wartawan di Surabaya, Selasa (8/1) malam.
Langkah mendatangi instansi hukum ini, menurut Gus Hans, menunjukkan keseriusan Khofifah kepada masyarakat untuk membangun clean government dan good governance di Jatim.
“Menurut Ibu, kunci dari pemerintahan yang bersih adalah trust (kepercayaan) dari masyarakat. Ketika trust terbangun, maka partisipatoris masyarakat akan muncul,” tegas Gus Hans.
Khofifah memang dikenal sebagai pejabat yang bersih, termasuk saat menjadi Menteri Sosial (Mansos) mulai 2014 hingga 2018 sebelum memutuskan running di Pilgub Jatim.
Langkah pertama perempuan yang juga ketua umum PP Muslimat NU itu dianggap sebagai adalah mendatangi sejumlah instansi hukum ini dianggap efektif agar tercipta “Clean Governance” atau pemerintahan yang bersih.
Khofifah-Emil, lanjut dia, meyakini setelah menjalin kesepakatan “Clean Governance” dengan KPK, nantinya akan mendapat dukungan dari masyarakat selama periode lima tahun ke depan kepemimpinannya di Provinsi Jatim.
Gus Hans, sapaan akrabnya, mengaku belum mendapat jadwal yang pasti terkait pelantikan Khofifah-Emil sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim terpilih periode 2019 – 2024.
Khofifah – Emil pada Pilkada Jatim 2018 lalu merupakan pasangan nomor urut 01, yang diusung oleh koalisi Partai Demokrat, Golkar, Hanura, PPP, PAN dan Nasdem.
Khofifah-Emil dinyatakan sebagai pemenang Pilkada Jatim 2018, setelah dalam rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi yang digelar KPU Jatim pada 7 Juli lalu ditetapkan memperoleh 10.465.218 suara atau 53,55 persen.
Sedangkan pasangan nomor urut 02, Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno, yang diusung koalisi PDIP, PKB, PKS dan Gerindra, memperoleh 9.076.014 suara atau 46,5 persen. (zal)
