Oleh: Edy Musyadad
MENJELANG Muktamar NU ke-35, perhatian publik kembali tertuju pada siapa yang akan memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Bagi saya, siapa yang menjadi Ketua Umum PBNU bukanlah persoalan utama. Pergantian pemimpin merupakan hal biasa dalam organisasi sebesar NU.
Yang jauh lebih penting adalah pertanyaan mendasar: setelah Muktamar NU ke-35 selesai, masihkah NU mampu menjadi solusi nyata bagi persoalan umat? Terutama bagi kaum mustadafin, mereka yang lemah, tersisih, dan kerap kalah menghadapi kekuatan modal, regulasi negara, serta ketidakadilan ekonomi.
Mereka bukan sekadar angka statistik. Mereka adalah petani kecil, buruh harian, pedagang kaki lima, guru ngaji kampung, nelayan tradisional, janda miskin, pelaku UMKM, pekerja informal, dan jutaan warga desa yang selama ini menjadi jamaah sekaligus kekuatan utama NU.
NU Besar Karena Warga Kampung
Kebesaran NU tidak lahir dari gedung-gedung megah atau ruang-ruang elite. NU tumbuh dari kampung, pesantren, masjid, mushala, langgar, majelis taklim, pasar tradisional hingga rumah-rumah warga.Basis sosial NU sangat kuat di pedesaan. Banyak warga Nahdliyin hidup sebagai petani, buruh, pedagang kecil, pekerja informal, santri, serta masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Karena itu, ketika ekonomi desa terpukul, sesungguhnya yang terpukul adalah jantung warga NU sendiri. Di sinilah pertanyaan pentingnya, apakah NU hari ini cukup peka terhadap kenyataan tersebut?
Kemiskinan Bukan Sekadar Angka
Kemiskinan bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah. Di balik setiap angka ada manusia yang sedang berjuang mempertahankan hidup.
Ada petani yang menjual hasil panen tetapi tidak pernah benar-benar menentukan harga. Ada buruh yang bekerja sejak pagi hingga malam tetapi tetap kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga. Ada pedagang kecil yang omzetnya habis untuk membayar cicilan. Ada guru ngaji yang bertahun-tahun mengabdi dengan penghasilan seadanya.
Sebagian dari mereka adalah warga Nahdliyin yang selama ini ikut menjaga dan membesarkan NU dari tingkat paling bawah. Karena itu, agenda ekonomi umat seharusnya menjadi salah satu prioritas NU ke depan.
Rakyat Kecil Bisa Kalah Dua Kali
Keluhan masyarakat bawah sebenarnya sederhana: penghasilan tidak naik secepat biaya hidup. Harga kebutuhan meningkat. Biaya pendidikan bertambah. Biaya produksi naik. Akses modal sulit. Sementara pelayanan publik belum selalu mudah, cepat dan murah. Bagi rakyat kecil, korupsi bukan hanya persoalan yang mereka lihat di layar televisi.
Korupsi bisa hadir dalam bentuk bantuan yang tidak tepat sasaran, pungutan yang membebani, pelayanan yang dipersulit, distribusi yang tidak adil, hingga kebijakan yang lebih mudah diakses mereka yang memiliki kedekatan dan modal. Akibatnya, rakyat kecil bisa kalah dua kali kalah menghadapi pasar dan kalah menghadapi birokrasi. Di sinilah NU seharusnya hadir sebagai kekuatan masyarakat sipil yang membela kepentingan umat.
NU Jangan Hanya Menjadi Penonton Moral
Sejak awal berdirinya, NU bukan sekadar organisasi yang mengurusi ritual keagamaan. Para ulama dan kiai membangun NU dengan semangat menjaga agama sekaligus menjaga kehidupan umat.
Karena itu, NU tidak cukup hanya menjadi penonton moral yang datang membawa nasihat kesabaran kepada orang miskin.
Umat hari ini tidak hanya bertanya, “Apa hukumnya?” Mereka juga bertanya.
Bagaimana mendapatkan pekerjaan?
Bagaimana petani memperoleh harga yang adil? Bagaimana pedagang kecil bisa bertahan? Bagaimana santri memiliki masa depan ekonomi? Bagaimana warga desa memperoleh modal tanpa terjerat rentenir? Bagaimana rakyat kecil mendapatkan pelayanan negara yang adil?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban konkret. Bukan hanya ceramah, tetapi tindakan. Dari Ceramah Menuju Pemberdayaan Ekonomi.
NU memiliki modal sosial yang luar biasa besar.
Ada pesantren, madrasah, masjid, mushala, majelis taklim, lembaga pendidikan, koperasi, badan usaha, serta jaringan kepengurusan hingga tingkat ranting dan desa. Bayangkan jika seluruh kekuatan tersebut digerakkan secara serius untuk membangun kemandirian ekonomi warga NU.
NU bisa menjadi pusat pendampingan UMKM. Membantu petani memperoleh akses pasar. Memperkuat koperasi warga. Membuka akses permodalan yang sehat. Mendampingi produk desa agar masuk pasar digital. NU juga bisa memberikan pelatihan keterampilan kepada santri dan generasi muda agar mereka tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Inilah saatnya NU bergerak: dari ceramah menuju pemberdayaan, dari nasihat menuju tindakan, dari simbol menuju solusi.
Membela Mustadafin Berarti Berani Mengkritik Kekuasaan
NU akan kehilangan sebagian maknanya jika terlalu dekat dengan kekuasaan tetapi terlalu jauh dari penderitaan warga.
Membela kaum mustadafin terkadang membutuhkan keberanian untuk mengatakan bahwa sebuah kebijakan tidak berpihak kepada rakyat.
Berani mengatakan distribusi bantuan tidak adil. Berani mengkritik pelayanan publik yang buruk. Berani menolak pungutan yang membebani masyarakat. Berani bersuara ketika korupsi, kolusi dan nepotisme merusak birokrasi.
Kritik kepada pemerintah bukan berarti anti-negara. Justru kritik merupakan bagian dari upaya menjaga negara agar kekuasaan tetap bekerja untuk kepentingan rakyat. NU tidak boleh menjadi pengeras suara kekuasaan. NU harus menjadi suara nurani umat.
Muktamar NU ke-35 Jangan Berhenti pada Perebutan Kursi. Muktamar NU ke-35 seharusnya tidak hanya menjadi momentum memilih Ketua Umum PBNU. Muktamar harus menjadi momentum untuk menjawab persoalan nyata warga Nahdliyin.
Ketua akan datang dan pergi. Kepengurusan akan berganti. Muktamar akan selesai. Spanduk akan diturunkan. Panggung akan dibongkar. Tetapi setelah semuanya selesai, rakyat tetap pulang ke sawah, pasar, pabrik, warung kecil dan rumah-rumah sederhana.
Mereka tetap harus mencari makan, membayar sekolah anak, membayar cicilan, serta menghadapi harga kebutuhan yang semakin mahal. Karena itu, pertanyaan sesungguhnya bukan siapa yang menang dalam perebutan kursi kepemimpinan NU.
Pertanyaannya, Apakah setelah Muktamar NU ke-35 petani menjadi lebih sejahtera?
Apakah buruh lebih terlindungi? Apakah pedagang kecil semakin kuat? Apakah santri memiliki peluang ekonomi? Apakah UMKM warga NU semakin berkembang?
Apakah janda miskin merasa ada yang membela? Apakah rakyat desa benar-benar merasakan kehadiran NU dalam kehidupan mereka?
Atau jangan-jangan setelah muktamar selesai, rakyat kembali menghadapi persoalan yang sama, sementara elite sibuk membicarakan siapa mendapatkan posisi apa?
Jangan Sampai NU Kehilangan Ruh Perjuangan
NU tidak boleh berhenti menjadi organisasi besar secara jumlah, tetapi kehilangan daya guna bagi umat. Ukuran kebesaran NU bukan hanya berapa banyak anggotanya, seberapa luas struktur organisasinya, atau siapa yang duduk sebagai Ketua Umum PBNU.
Ukuran kebesaran NU adalah seberapa jauh NU mampu menghadirkan kemaslahatan bagi mereka yang paling lemah.
Jika NU mampu menjawab persoalan umat dengan tindakan nyata, NU akan tetap menjadi rumah besar dan harapan masyarakat.
Namun jika NU justru sibuk dengan perebutan posisi, terlalu dekat dengan elite, mudah memberikan tepuk tangan kepada kekuasaan, tetapi serak ketika berhadapan dengan praktik kolusi, nepotisme dan ketidakadilan, sementara warga Nahdliyin tetap bergulat dengan kemiskinan, utang dan kesulitan hidup, maka yang hilang bukan sekadar kepercayaan publik.
Yang hilang adalah ruh perjuangan NU itu sendiri. Ruh yang seharusnya berdiri bersama kaum mustadafin. Bukan berdiri di atas penderitaan umat. Bukan pula sekadar menjadi ornamen kekuasaan. Tetapi menjadi kekuatan yang mampu berkata kepada rakyat kecil.
“NU ada di tengah kalian. NU mendengar. NU membela. Dan NU bekerja mencari jalan keluar.”
Sebab pada akhirnya, yang akan dikenang umat bukan siapa yang paling lama duduk sebagai ketua. Yang akan dikenang adalah siapa yang benar-benar hadir ketika rakyat membutuhkan pertolongan.
