FT/kabardepok.id

JAKARTA | duta.co – Pemerintah melalui BPK atau auditor independen, didesak segera melakukan audit untuk menangani dugaan penjualan blangko e-KTP secara bebas. Ini bukan saja merusak sistem demokrasi, pemilu yang jurdil, tetapi juga bisa membuat negara hilang kendali.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menyesalkan terjadinya jual beli e-KTP secara bebas. Dia menilai, kejadian tersebut sudah sampai level berbahaya karena blangko e-KTP merupakan asli sesuai yang dikeluarkan dukcapil.

“Ini Kejadian luar biasa, dokumen negara bisa beredar di pasaran secara bebas, dan masuk level berbahaya,” kata Mardani di Jakarta, Jumat (7/12/2018) kepada teropongsenayan.com.

Ketua DPP PKS ini mengatakan, harus ada audit terhadap proses pembuatan e-KTP, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, sampai vendor yang mengerjakan proyek ini. “Pemerintah melalui BPK atau auditor independen harus segera mengaudit dan menangani secara serius,” ujarnya.

Inisiator gerakan #2019GantiPresiden itu juga menyesalkan kejadian ini terjadi jelang Pemilu 2019. “Seharusnya Pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini, Rakyat makin dibuat cemas karena bisa dimanfaatkan untuk kejahatan,” jelasnya.

Lebih jauh, Mardani mengingatkan, permasalahan e-KTP sering kali punya dampak besar terhadap kisruh berbagai pemilihan umum di Indonesia.

“Selain bisa dimanfaatkan untuk tindakan kriminal, masalah KTP el juga berdampak besar terhadap kisruh dan sangkut pemenuhan hak politik warga negara dan bisa dimanfaatkan oknum-oknum untuk menggandakan indentitas,” tuturnya.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono, meminta pemerintah segera menyelesaikan kasus Blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) yang diperjualbelikan di pasaran.

Sebab, bocornya dokumen negara tersebut rawan disalahgunakan menjadi daftar pemilih ganda pada pemilu 2019 mendatang.

“Jangan sampai nanti ada DPT siluman di pemilu akibat pemerintah tidak bisa membereskan persoalan e-KTP. Pemerintah harus segera selesaikan kasus ini. Jangan sampai dokumen negara disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu di pemilu,” kata Ferry di Jakarta.

Ferry mengaku heran blangko e-KTP asli dengan spesifikasi resmi milik pemerintah itu bisa beredar di pasaran.

Padahal, sebagai dokumen negara yang memuat data identitas WNI yang sudah memiliki hak pilih di pemilu. Sehingga blangko e-KTP mutlak tidak boleh bocor.

Dia juga meminta KPU mengantisipasi potensi terjadinya penggelembungan DPT pada pemilu 2019 sebagai buntut dari kebocoran blangko e-KTP tersebut.

“Kita harus pastikan DPT pemilu 2019 akurat. DPT ini kan basisnya data kependudukan. Kalau blangkonya bocor, bisa jadi data kependudukannya tidak akurat,” ungkap Ferry.

Lebih lanjut, Ferry meminta semua pihak untuk memberikan atensi khusus terhadap data pemilih jelang pemilu serentak. Sebab, data pemilih akan menentukan legitimasi pemilu 2019.

Diketahui, blangko e-KTP asli dengan spesifikasi resmi milik pemerintah, beredar dan diperjualbelikan di pasaran.

Peredarannya salah satunya ditemukan di Pasar Pramuka Pojok, Jakarta Pusat dan di toko yang ada dalam platform e-dagang.

Padahal sebagai dokumen negara, blangko e-KTP tidak boleh beredar dan diperjualbelikan. Seperti yang dilansir di Kompas.com, di Pasar Pramuka Pojok, yang berada di pojok tikungan yang mempertemukan Jalan Pramuka dan Jalan Salemba Raya, satu lembar blangko e-KTP dipasarkan seharga Rp 150.000 untuk blangko KTP-el bekas dan Rp 200.000 untuk blangko KTP-el baru.

Salah satu penjual berinisial AN mengaku mendapat blangko dari perusahaan percetakan. Menurutnya, tidak bisa sembarang orang bisa beli di percetakan tersebut, harus dasar saling percaya. “Untuk lokasinya, tidak bisa saya sebutkan, karena ini ‘rahasia negara’,” ujar AN.

Dari AN, bisa diperoleh satu keping blangko KTP-el baru yang dia jual seharga Rp 200.000. Secara kasat mata, blangko yang dijual AN sangat mirip dengan blangko asli, termasuk hologram di lembar muka blangko.

AN pun meyakinkan bahwa blangko itu asli dan di dalamnya tertanam chip. Bahkan, AN juga tak ragu menawarkan blangko KTP-el dalam jumlah besar. Dia mengaku siap menyediakan 200-300 lembar jika dibutuhkan.

Mengejutkan lagi, sejumlah kios jasa pengetikan dan penjilidan dokumen di Pasar Pramuka Pojok juga menyediakan jasa pembuatan e-KTP asli tapi palsu. Jasa pembuatan e-KTP aspal dikenakan ongkos Rp 500.000 per lembar.

OD, salah satu penyedia jasa pembuatan KTP-el aspal menjelaskan, data identitas hanya dapat dicetak di lembar blangko.

Ia mengaku tidak dapat merekam data identitas ke dalam chip yang ada di dalam blangko KTP-el. KTP yang dia buat juga tidak bisa digunakan di instansi yang memiliki alat scan kartu, karena biodatanya tidak masuk ke dalam chip.

Salah satu penjual yang ada di plaftorm e-dagang, blangko KTP-el juga ditawarkan oleh toko Lotusbdl. Toko yang mengidetifikasi dirinya berada di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, menawarkan selembar blangko KTP-el seharga Rp 50.000. Untuk memperolehnya pembeli harus membeli 10 kartu sekaligus seharga Rp 500.000.

Sementara, Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, pihaknya langsung menelusuri temuan tersebut.

Hasilnya, pihaknya sudah menemukan pelaku penjual. Kasus tersebut juga sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya untuk diusut. (tsc)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.