SURABAYA | duta.co — Poros Sahabat Nusantara (POSNU) Jawa Timur menyoroti proses penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur. Ketua Bidang Demokrasi dan Kepemiluan POSNU Jatim, Arga Nur Wahid, mengusulkan dilakukannya pemantauan menyeluruh untuk memastikan DPT yang ditetapkan benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
Arga mengungkapkan bahwa POSNU Jatim telah melakukan pengamatan mendalam terkait proses penetapan DPT di sejumlah daerah. Hasil pengamatan ini menunjukkan adanya beberapa potensi permasalahan yang dapat memengaruhi akurasi data pemilih. “Kami menemukan indikasi adanya data ganda, pemilih yang sudah meninggal masih tercatat, hingga adanya pemilih fiktif yang perlu diverifikasi ulang di beberapa daerah,” tegas Arga.
Oleh karena itu, Arga menekankan pentingnya penerapan metode pengecekan berbasis piramida terbalik. Metode ini, menurutnya, dimulai dari validasi data di tingkat terkecil hingga mengerucut ke tingkat nasional. “Dengan menggunakan pendekatan piramida terbalik, kita bisa memastikan validitas data dari bawah ke atas, mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota dan provinsi. Ini akan membantu mendapatkan data pemilih yang lebih aktual dan faktual,” tambahnya.
Selain itu, POSNU Jatim mendorong keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam proses pengawasan DPT. Arga menyatakan bahwa partisipasi masyarakat sangat penting dalam memastikan setiap warga yang memenuhi syarat terdaftar dengan benar. “Kami berharap masyarakat aktif melakukan pengecekan data mereka sendiri di DPT, sehingga jika ada kesalahan bisa segera dilaporkan ke pihak terkait,” ujarnya.
POSNU Jatim juga meminta KPU Jawa Timur untuk lebih transparan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Arga menilai, akses terhadap data DPT harus dibuka seluas-luasnya kepada publik, dengan tetap memperhatikan aspek privasi data. “Transparansi adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan publik terhadap proses pemilu yang jujur dan adil,” katanya.
Dalam rekomendasi lainnya, POSNU Jatim mengingatkan pentingnya sinergi antara KPU, Bawaslu, dan Dispendukcapil untuk memastikan data pemilih tetap akurat hingga hari pemungutan suara. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait dianggap krusial agar tidak terjadi kekeliruan dalam daftar pemilih.
Arga juga menekankan, evaluasi terhadap DPT harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya pada periode tertentu menjelang pemilu. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan pemutakhiran data pemilih satu kali saja. Perlu ada mekanisme evaluasi yang terus-menerus untuk mengantisipasi adanya perubahan data penduduk,” tegasnya.
POSNU Jatim berharap, dengan langkah-langkah ini, pemilu di Jawa Timur dapat berjalan dengan lebih transparan, adil, dan terpercaya. “Pemilu yang bersih dan demokratis adalah cita-cita kita bersama, dan validitas DPT adalah fondasi penting untuk mencapainya,” tutupnya.(tow)
