Oleh M Sholeh Basyari
PERSIS, dua Minggu lagi, muktamar NU ke-35 di Tambakberas Jombang, dibuka. Sejumlah tokoh melakukan konsolidasi demi meraih dukungan maksimal untuk duduk sebagai Ketua Umum PBNU di periode pertama milenium kedua.
Incumbent KH Yahya Cholil Staquf masih konfiden macung untuk periode kedua kepemimpinannya. bahkan banyak yang menyebut tokoh yang sering diidentikkan dengan Aryo Penangsang ini untuk sementara leading sebagai kandidat terkuat.
Kandidat lain menyebut diri sebagai “paket istana”. paket ini jika terpilih, menurut emat kami PBNU akan serasa PWNU Jatim. Kenapa? Sebab figur dan tokoh yang dipasang di posisi kunci adalah orang-orang Jawa Timur. Mereka adalah KH Miftakhul Akhtar, Prof M Nuh, KH Abdul Hakim Mahfudz serta Saifullah Yusuf. Tentu dua fraksi itu, bagi sejumlah kekuatan, tidak menjual. bahkan (meminjam istilah Nusron Wahid) mereka bisa disebut “under spec“.
Ada Peluang Gus yus
“Penolakan” sejumlah kekuatan terhadap faksi Yahya dan Saiful, menguntungkan kandidat calon ketua umum lainnya. tetapi di antara hampir satu lusin caketum, sejatinya hanya Yusuf Chudlori yang potensial unggul.
Sejumlah kandidat lain semisal: Abdul Ghofar Rozin, Abdussalam Shohib, Zulfa Mustofa, Imam Jazuli, Marsudi Syuhud atau Herry Haryanto Azumi dan Safrizal, dengan tanpa maksud mengecilkan, sejatinya sekedar prescenium.
Ada sejumlah kelebihan Gus Yus, tidak saja membuat posisi kandidasinya kokoh, tetapi juga ideal di era transisi abad. Posisi Gus Yus juga dihajatkan dan diharapkan untuk me-restart kepengurusan PBNU hasil muktamar Lampung yang sering error dan ngehang.
Meski memiliki sejumlah potensi, keunggulan serta timing yang tepat, Gus Yus dihadapkan pada jalan terjal tentang masa iddah politik. Gayanya yang luwes, diksinya yang mudah diterima oleh kaum nahdliyin di semua lapisan sosial serta latar belakangnya dari keluarga pesantren sekaligus kaum aristokrat Mataram Islam (dzuriyah panembahan Senopati), bukan jaminan bahwa jalan yang ditempuh menuju Ketua Umum PBNU, mulus-mulus saja.
Posisinya sebagai mantan ketua DPW PKB Jawa Tengah dua periode, justru menjadi ganjalan utama. Adanya peraturan perkumpulan yang mewajibkan calon Ketua Umum PBNU bebas dari struktur partai politik setahun sebelum muktamar, hingga kini belum menemukan pola dan solusi terukur untuk mensterilkan “ganjalan” itu.
“Kesalahan” PKB
Per-Agustus 2026, atau tepatnya waktu pelaksanaan muktamar, dihitung dari sistem kalender Masehi, Hijriyah maupun sistem setahun hari kerja (bukan hitungan kalender), masa iddah politik itu, tetap belum tiba waktunya.
Sejatinya, proses berhentinya Gus Yus dari ketua DPW PKB Jateng, tidak hanya terlambat, jika dikaitkan dengan syarat rukun calon ketua umum. Mundurnya Gus Yus juga pada saat tidak ada perhelatan dan agenda nasional maupun daerah terkait kerja-kerja reguler partai politik. Gus Yus mundur jauh-jauh hari setelah pemilu, Pilpres dan Pilkada selesai. Artinya, dengan dan dari sisi analisis waktu, mundurnya Gus Yus adalah “kesalahan” mutlak PKB. PKB sebagai rumah induk politiknya, secara ploting dan distribusi kader, lemah secara perencanaan, serta gagap terkait cara mengeksusi stakeholder.
Penutup
Nasi memang belum menjadi bubur, tetapi menyiapkan hidangan yang jumbuh antara nasi dengan bubur adalah fatal. Kondisi ini sekilas terbaca bahwa beban PKB (baca ketua umum), terkait kandidat ketum PBNU, overload.  Jika “eksperimen” pencalonan Gus Yus gagal, PKB harus segera me-reset strategis untuk tokoh lain atau koalisi dengan tokoh yang awalnya dipandang sebagai ketua umum yang gagal sekalipun.
*M Sholeh Basyari adalah Wasekjen PB IKA PMII, Direktur Ekskutif CSIIS Jakarta
