JAKARTA – Gercep alias gerak cepat! Forum Persaudaraan Perantau Putra Daerah (FP3D), berkirim surat aspirasi kepada Presiden RI, Prabowo Subianto dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dengan berbagai reasoning. Melalui Ketua Umum MOCH TARUNA AJI dan Sekretaris Jenderal, ADE KURNIAWAN, forum ini menyampaikan ‘jalan tengah’ untuk mengisi jabatan Wapres RI usai Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri.
“Dalam dinamika politik nasional, perbedaan kepentingan antarpartai politik merupakan kenyataan demokrasi yang perlu dikelola melalui dialog, musyawarah, dan semangat kebangsaan. Kami berpandangan bahwa apabila terjadi tarik-menarik kepentingan politik dalam proses penentuan kepemimpinan nasional, diperlukan ruang untuk mempertimbangkan figur alternatif yang dapat menjadi titik temu berbagai kepentingan,” kata MOCH TARUNA AJI.
Dalam konteks tersebut, jelasnya, Forum Persaudaraan Perantau Putra Daerah mengajukan Sultan B. Najamudin sebagai salah satu alternatif jalan tengah yang patut dipertimbangkan. “Kedudukannya sebagai Ketua DPD RI dan pengalamannya dalam lembaga perwakilan daerah menjadi dasar bagi organisasi untuk mengajukan figur yang membawa perspektif kepentingan daerah ke dalam pembahasan kepemimpinan nasional,” tambahnya.
“Kami memahami bahwa ‘jalan tengah’ tidak berarti meniadakan peran partai politik. Sebaliknya, ‘jalan tengah’ harus dibangun melalui musyawarah yang menghormati seluruh kekuatan politik dan mengutamakan kepentingan bangsa,” tegasnya.
Menurutnya, kepemimpinan nasional harus semakin memperhatikan kepentingan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepentingan nasional. Pemerataan pembangunan, penguatan otonomi daerah, pengurangan kesenjangan antarwilayah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan agenda yang harus terus diperjuangkan. “Daerah tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan. Daerah harus menjadi subjek yang ikut menentukan arah dan masa depan Indonesia,” tegasnya.
Sultan B. Najamudin sendiri memiliki pengalaman dalam pemerintahan daerah dan lembaga perwakilan nasional, antara lain sebagai Wakil Gubernur Bengkulu, anggota DPD RI, Wakil Ketua DPD RI, dan Ketua DPD RI periode 2024–2029. Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan organisasi dalam menyampaikan aspirasi dukungan. “Kami berharap setiap figur kepemimpinan nasional dinilai berdasarkan integritas, kapasitas, pengalaman, komitmen kebangsaan, dan kemampuannya bekerja sama dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Diakui, bahwa, nama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur alternatif dalam bursa calon Wakil Presiden RI menyusul dinamika politik setelah pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka. Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, menilai Sultan memiliki kapasitas dan pengalaman yang layak diperhitungkan untuk posisi tersebut.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu melihat keunggulan Sultan terletak pada pengalamannya mewakili kepentingan daerah di tingkat nasional. Menurutnya, Indonesia membutuhkan figur pemimpin yang memahami persoalan pembangunan daerah, otonomi, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. “Kapasitas untuk memahami dan mengeksekusi keadilan melintasi wilayah itulah yang menjadi keunggulan absolut seorang Sultan B. Najamudin. Beliau adalah representasi sejati dari perwakilan daerah,” ujar Ning Lia.
Hormati Keputusan Presiden
Sementara, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menilai proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai momentum penting untuk menyudahi berbagai ketegangan dan kegaduhan politik yang terjadi dalam dua tahun terakhir. Ia menegaskan, DPD RI siap memberikan dukungan penuh kepada siapa pun figur yang nantinya diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kita wajib bersyukur bahwa ternyata ini kan aman, damai. Ini momentum kita untuk segera mengakhiri selama dua tahun ini kita ribut di medsos, kita berkelahi di mana-mana, energi bangsa ini habis terkuras hanya untuk urusan-urusan seperti ini,” ujar Sultan di sela Rapat Gabungan terkait pengisian kekosongan jabatan wakil presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Sultan berharap, dengan sisa waktu tiga tahun masa kepemimpinan nasional yang ada, seluruh komponen bangsa, termasuk DPD, dapat merapatkan barisan untuk menyokong penuh agenda strategis presiden bersama wakil presiden terpilih kelak. Menurutnya, stabilitas politik merupakan kunci utama agar percepatan pembangunan nasional dapat tercapai tanpa hambatan.
Terkait bursa kandidat pengganti Gibran, Sultan sendiri memilih tidak menyebutkan nama maupun mematok kriteria khusus. Ia menyerahkan hak prerogatif pengusulan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo dan koalisi partai pendukung pemerintah. “Siapa pun, kapan pun yang diusulkan oleh Bapak Presiden Prabowo, DPD siap untuk mensukseskan dan mendukung. Karena ini domainnya Bapak Presiden, di situ juga ada partai koalisi,” ujarnya. (net)
