JAKARTA | duta.co – Pemilihan presiden (Pilpres) masih setahun lagi, tetapi, hiruk pikuk dukung mendukung tak bisa lagi dibendung. Ada upaya untuk mencegat semangat #2019GantiPresiden. Ada pula sweeping pengunjung Car Free Day (CFD) yang mengenakan kaos #2019GantiPresiden. Sweeping ini mendapat perlawanan, dituding mencederai negara demokrasi Indonesia.
“Saya akan lapor Anies-Sandi soal ini. Saya minta agar mereka jangan terprovokasi,” ujar politisi Gerindra, Habiburokhman di sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat, Minggu, (6/5).
Menurut dia, aturan hukum jangan diasumsikan lain-lain. Apalagi untuk mengembosi gerakan sosial #2019GantiPresiden yang belakangan ini tengah marak. “Catat itu NRP Pol PP yang melarang pakai kaos #2019GantiPresiden,” tegasnya.
Ketua Dewan Pembina Advokat Cinta Tanah Air ini menekankan, kegiatan ini telah dilindungi oleh Pasal 28 UUD 45. “Kalau ada yang larang-larang ini sudah menyalahi konstitusi kita dan negara demokrasi,” pungkasnya.
Ketua DPP Gerindra ini serius bicara soal kebebasan berekspresi saat menghadiri deklarasi akbar relawan #2019GantiPresiden di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dia menyindir soal larangan berpolitik di masjid dan car free day (CFD).
“Kalau di masjid nggak boleh berpolitik, kalau di CFD nggak boleh berpolitik mungkin ini bukan di Jakarta. Mungkin itu di Korut (Korea Utara),” kata Habiburokhman di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Minggu (6/5/2018).
Dia mengatakan kegiatan yang dilaksanakan pagi ini merupakan bagian hak dari setiap warga negara. Menurutnya, itu semua diatur dalam konstitusi. “Pagi ini kita berkumpul menggunakan hak konstitusional dan HAM kita,” ujar dia.
Dia pun meminta semua warga yang hadir melapor ke Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) jika mendapatkan perlakukan intimidatif dari pihak lain. Dia menyebut kegiatan hari ini mempunyai energi yang sangat besar.
“Jadi rekan-rekan saudaraku kalau ada yang dapatkan intimdiasi, kalau ada yang dapat persoalan hak karena pakai atribut #2019GantiPresiden bisa lapor kepada ACTA,” imbuhnya. (rmol)
