SURABAYA | duta.co – Diakui, Indonesia sekarang butuh kerja keras dan kekompakan. Ini menyusul beleid (kebijakan) tarif yang ditabuh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Ironisnya, diam-diam, para orang kaya di Indonesia justru cemas dengan kondisi perekonomian kita yang, dinilai rapuh dengan hantaman perang tarif tersebut.
Mereka lalu memindahkan sebagian besar duitnya ke luar negeri. Menurut laporan Bloomberg, Jumat (11/4/2025), alasan kelompok tajir di Indonesia dilanda was-was yang berkepanjangan. Khususnya terkait kebijakan disiplin fiskal yang justru berpotensi menurunkan aktivitas ekonomi. Di luar negeri, para orang kaya memilih memborong emas dan properti karena dinilai sebagai aset yang aman (safe haven).
“Jahat! Mereka ini sangat jahat. Cari makan di sini, begitu kita butuh kerja keras dan kekompakan mereka justru lari. Mestinya pemerintah mencatat siapa saja, dan di mana bisnisnya,” demikian disampaikan salah seorang warganet terbaca di duta.co, Senin (14/4/25).
Kabarnya, mereka aktif membelanjakan aset kripto, terutama stablecoin USDT milik Tether Holdings SA yang dirancang untuk mempertahankan nilai 1:1 terhadap dolar AS. Seluruh aset itu, menjadi cara mudah bagi kalangan kaya di Indonesia untuk memindahkan asetnya dalam jumlah besar, tanpa banyak sorotan.
Bloomberg sempat mewawancarai lebih dari 12 manajer kekayaan, bankir swasta, penasihat keuangan, dan individu dengan kekayaan tinggi untuk menyusun laporan ini. Semua narasumber itu minta identitasnya dirahasiakan. Alasannya, sama, kekhawatiran akan kebijakan fiskal Presiden Prabowo Subianto dan ketidakpastian stabilitas ekonomi Indonesia.
“Emas dan real estate adalah dua tempat penyimpanan yang populer, meskipun tempat penyimpanan ketiga yang kurang tradisional telah muncul: mata uang kripto – khususnya stablecoin USDT dari Tether Holdings SA, yang dirancang untuk mempertahankan nilai tukar 1:1 terhadap dolar AS,” demikian bunyi laporan tersebut.
Semua aset itu menawarkan cara bagi orang kaya di negara ini untuk menghindari pengawasan dalam memindahkan uang dalam jumlah besar. Sebagai contoh, mata uang kripto USDT mulai digemari di Indonesia sebagai cara untuk menghindari deteksi konversi mata uang dan memindahkan uang di atas $100.000 ke luar negeri.
Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh para bankir hingga manager investasi yang enggan disebutkan namanya, mengatakan bahwa sejumlah klien asal Indonesia dengan kekayaan bersih antara US$100 juta (Rp1,6 triliun) hingga US$400 juta (Rp6,7 triliun) telah mengubah hingga 10% dari aset mereka menjadi kripto. Jumlah pengusaha yang memindahkan duitnya itu, konon sampai 98 orang.
Tren itu sudah dimulai pada Oktober 2024 ketika Prabowo berkuasa, tetapi meningkat secara substansial setelah rupiah jatuh pada bulan Maret. Alhasil, meningkatnya arus keluar itu dinyalir kuat menjadi biang kerok penurunan tajam mata uang Indonesia dalam beberapa waktu belakangan.
Memang, faktanya, rupiah pada Selasa (8/4/2025), kembali melemah dengan menyentuh level Rp16.891 per dolar Amerika Serikat (AS). Di samping itu, mata uang dan pasar saham Indonesia juga mengalami penurunan karena kekhawatiran bahwa kebijakan belanja Prabowo dapat menggerogoti disiplin fiskal negara yang telah dibangun di bawah pemerintahan sebelumnya.
Bloomberg sendiri mempertanyakan keinginan Prabowo yang membidik pertumbuhan ekonomi dapat tembus di level 8% per tahun, sesuatu yang bahkan tidak dapat dicapai oleh China. Jika pemerintah terus melakukan ekspansi demi mewujudkan program populis Prabowo, para investor khawatir hal ini dapat menyebabkan defisit fiskal yang lebih besar, peningkatan utang dan kenaikan pajak, belum lagi tekanan inflasi yang lebih luas. Bloomberg oleh warganet disebut ‘kompor jos’.
Analis utama Indonesia di Global Counsel LLP, Dedi Dinarto, menilai arus deras keluar tersebut perlu segera menjadi perhatian Presiden Prabowo. Salah satu langkah yang bisa diambil yakni dengan memberikan jaminan seputar disiplin fiskal dan berkomitmen pada investasi-investasi utama di bidang-bidang seperti infrastruktur. “Baik investor asing maupun lokal memiliki kekhawatiran yang sama mengenai kebijakan-kebijakan Prabowo,” ujar Dedi. (net)
