KEDIRI|duta.co- Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Kediri menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Surat Edaran Nomor 900/970/419.201/2026 tentang Langkah-Langkah Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Sukarno Hatta BKPSDM Kota Kediri, Selasa (27/10/2026) dan diikuti seluruh Bendahara OPD Pemkot Kediri.
Tetuko Erwin Sukarno, Plt. Kepala BPPKAD Kota Kediri, menjelaskan bahwa, menjelang akhir tahun anggaran, pihaknya terus berupaya meningkatkan ketertiban penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban anggaran. Melalui kegiatan ini, para bendahara diingatkan kembali mengenai pentingnya menjalankan pengelolaan anggaran secara tertib, baik dari sisi pelaksanaan program maupun administrasi.
“Menjelang akhir tahun, Pemkot Kediri selalu berusaha menertibkan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, hari ini kita melaksanakan bimtek kepada bendahara OPD untuk mengingatkan kembali bahwa pelaksanaan penganggaran bukan hanya berdampak kepada masyarakat, tetapi ketertiban administrasinya juga perlu diperhatikan oleh bendahara,” jelasnya.
Ia menambahkan, salah satu poin penting dalam surat edaran tersebut adalah penetapan batas waktu untuk setiap tahapan pengajuan dan pertanggungjawaban keuangan. Ketentuan tanggal tersebut menjadi pedoman bagi masing-masing OPD agar seluruh proses administrasi dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
Sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian, BPPKAD Kota Kediri juga akan melakukan pemantauan terhadap pemenuhan tenggat waktu tersebut. Menjelang batas akhir setiap tahapan, BPPKAD akan menyampaikan informasi kepada masing-masing kepala OPD sebagai pengingat apabila masih terdapat bendahara atau unit kerja yang belum menyampaikan pengajuan maupun dokumen pertanggungjawaban.
Melalui langkah tersebut, diharapkan seluruh OPD dapat mengantisipasi keterlambatan dan menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan secara tepat waktu. Dengan demikian, proses penatausahaan dan pertanggungjawaban anggaran dapat berjalan lebih tertib, terukur, dan akuntabel.
Erwin turut menyampaikan apresiasi kepada para bendahara OPD yang selama ini telah menjalankan tugas dengan tertib. Ia berharap komitmen tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan guna mendukung kualitas pengelolaan keuangan daerah.
“Kami sampaikan terima kasih kepada para bendahara karena selama ini sudah tertib. Kami berharap hal itu bisa dipertahankan ke depan supaya tertib administrasi semakin baik dan pada akhirnya pengelolaan keuangan kita bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” pungkasnya. (adu/bud)
