JAKARTA | duta.co – Tidak salah, muncul desakan Analis politik Adi Prayitno, agar dana Kemenpora dibuka semua. Ini menyusul pemeriksaan Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak yang notabene Juru bicara pasangan Prabowo-Sandi.
Pemuda Muhammadiyah sendiri sudah mengembalikan bantuan uang Rp 2 miliar terkait kegiatan apel dan kemah pemuda Islam yang diselenggarakan Kemenpora pada 2017. Sejumlah soal mengemuka, untuk apa? Dan mengapa baru sekarang dikembalikan?
Masalahnya sudah tahun lalu, sudah selesai, apalagi selama ini Kementerian tidak mempersoalkan. “Dalam kontrak yang saya baca itu, ada pengawasan internal. Yang akan memastikan semuanya berjalan dengan baik dan di dalam pemerintahan kalau ada hal yang tidak benar itu pasti akan dilakukan adendum, perbaikan-pembaruan kontrak,” kata Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Jumat (23/11).
Dan ternyata, itu tidak dilakukan. Artinya semua dinilai beres. Sehingga dianggap ini sudah selesai. “Baru muncul sekarang, barulah dibuka dokumen-dokumen ini,” tambah Trisno Raharjo di Mapolda Metro Jaya.
Menurut Trisno pengembalian uang Rp 2 miliar itu untuk menjaga harga diri Pemuda Muhammadiyah. Sebab, menurut dia, Pemuda Muhammadiyah tak pernah meminta mengadakan kegiatan, tapi hal itu diinisiasi Kemenpora.
“Kalau tadi sudah dijelaskan ya.., tentang pengembalian saya kira tadi penjelasannya sudah berkenaan dengan harga diri martabat. Dan bukan muhammadiyah yang mengajukan proposal ini, harus dibedakan juga bukan sesuatu yang diminta, tetapi ada permintaan kepada PP Pemuda Muhammadiyah. Itulah yang sebenarnya,” ujarnya.
Acara Pengajian Jadi Apel
Trisno mengatakan tanggung jawab sepenuhnya berada di tangan Kemenpora. Jangan sampai, sambung Trisno, persoalan itu seolah-olah ditujukan kepada Pemuda Muhammadiyah saja.
“Kemenpora bertanggung jawab penuh dalam masalah ini dan silakan itu menjadi ranah yang dilakukan penyidik, jangan kemudian kedua organisasi, terutama PP Muhammadiyah, itu diangkat-angkat pihak yang dianggap tidak bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan itu. Kemenpora harus muncul dan kemudian mengambil tanggung jawab atas kegiatan ini,” tuturnya.
Sementara itu, ketua panitia kegiatan apel dan kemah pemuda dari Pemuda Muhammadiyah, Ahmad Fanani, mengatakan ada perbedaan antara kesepakatan Pemuda Muhammadiyah dan Kemenpora. Kontrak kegiatan yang disetujui di awal juga tak pernah diperbarui.
“Kegiatan sesuai kontrak setelah kami menyadari dan pelajari ternyata berbeda. Nomenklaturnya berbeda, kami ajukan pengajian akbar ternyata realisasinya apel. Perubahan itu atas dorongan Kemenpora. Lalu tanggalnya berbeda pelaksanaannya,” ujarnya.(em,dtk)
