OLEH BEY ARIFIN*
SEJARAH adalah guru yang paling jujur. Ia mencatat setiap keberhasilan sekaligus mengabadikan setiap kesalahan. Demikian pula perjalanan Muktamar Nahdlatul Ulama.
Dari satu muktamar ke muktamar berikutnya, NU selalu dihadapkan pada tantangan yang berbeda. Namun satu hal yang tidak pernah berubah adalah kemampuan para ulama untuk menempatkan kepentingan jam’iyah di atas kepentingan pribadi.
Muktamar Situbondo 1984 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah NU. Pada forum itulah NU menegaskan kembali Khittah 1926 sebagai pijakan organisasi.
Keputusan tersebut bukan sekadar perubahan administratif, melainkan penegasan bahwa NU harus berdiri sebagai jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang mengabdi kepada umat tanpa menjadi alat kepentingan politik praktis. Khittah itu lahir dari kejernihan berpikir, keluasan pandangan para ulama, dan keberanian mengambil keputusan strategis demi masa depan organisasi.
Memasuki era reformasi, NU menghadapi tantangan yang berbeda. Ruang demokrasi yang semakin terbuka menghadirkan peluang sekaligus ujian. Kompetisi kepemimpinan menjadi lebih dinamis, aspirasi warga semakin beragam, dan keterlibatan berbagai kepentingan di luar organisasi semakin terasa.
Namun di tengah dinamika itu, NU tetap mampu menjaga dirinya sebagai organisasi yang menjunjung tinggi musyawarah dan persaudaraan.
Pelajaran penting juga dapat dipetik dari Muktamar Jombang tahun 2015. Dinamika yang cukup tajam pada saat itu mengajarkan bahwa sebesar apa pun perbedaan pandangan, NU tidak boleh kehilangan akhlaknya.
Perbedaan boleh terjadi dalam forum, tetapi setelah keputusan diambil, seluruh elemen organisasi memiliki tanggung jawab moral untuk kembali merajut persatuan. Sebab, yang dipertaruhkan bukan sekadar hasil pemilihan, melainkan kewibawaan Nahdlatul Ulama di mata umat.
Muktamar Lampung tahun 2021 juga memberikan pesan yang tidak kalah penting. Di tengah situasi pandemi dan perubahan sosial yang begitu cepat, NU dituntut untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan identitasnya.
Organisasi yang besar bukanlah organisasi yang menolak perubahan, melainkan organisasi yang mampu mengelola perubahan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya.
Kini, menjelang Muktamar NU ke-35, tantangan itu kembali hadir dalam bentuk yang lebih kompleks. Media sosial telah mengubah cara masyarakat membangun opini. Informasi bergerak jauh lebih cepat daripada proses tabayun.
Popularitas sering kali lebih menonjol daripada kapasitas, sementara narasi emosional lebih mudah viral dibandingkan argumentasi yang berbasis ilmu.
Jika tidak disikapi dengan kebijaksanaan, kondisi ini dapat menyeret muktamar ke dalam pusaran kontestasi yang kehilangan substansi.
Karena itu, Muktamar NU ke-35 harus menjadi panggung keteladanan. Forum ini harus menunjukkan kepada publik bahwa para kyai mampu berbeda tanpa bermusuhan, mampu berkompetisi tanpa saling meniadakan, dan mampu menerima hasil musyawarah dengan kebesaran jiwa. Inilah tradisi yang selama hampir satu abad menjadi kekuatan utama Nahdlatul Ulama.
Para masyayikh telah mewariskan kepada kita sebuah organisasi yang dibangun dengan air mata, doa, perjuangan, dan pengorbanan.
Tugas generasi hari ini bukan sekadar memilih pemimpin baru, tetapi memastikan bahwa warisan itu tetap utuh dan bahkan semakin kokoh. Jangan biarkan kepentingan sesaat mengalahkan amanah sejarah.
Oleh sebab itu, Muktamar NU bukan tentang siapa yang paling kuat memperoleh dukungan, melainkan siapa yang paling mampu menjaga amanah jam’iyah.
Sebab ketua umum dapat berganti setiap periode, tetapi marwah Nahdlatul Ulama harus tetap berdiri tegak sepanjang zaman. Itulah sebabnya Muktamar NU ke-35 harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, memperdalam kebijaksanaan, dan memperteguh komitmen bahwa NU akan selalu menjadi rumah besar umat, rumah besar para ulama, dan rumah besar bagi Indonesia.
