SURABAYA | duta.co – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi tempat curhat wong cilik. Bisa dipahami, ini lantaran PKS menjadi satu-satunya Parpol yang konsisten menjadi ‘penyeimbang’ pewmerintah, alias oposisi.

Sejumlah kelompok masyarakat di Jatim, mulai dari serikat pekerja, kelompok kesenian, nelayan, hingga driver ojek online (Ojol), menyampaikan aspirasi penolakan penundaan Pemilu 2024, termasuk wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Aspiras itu mereka sampaikan  ke Sekjen PKS, Habib Aboe Bakar Al Habsy di sela pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota Legislatif PKS se-Jatim, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta di Surabaya, akhir Maret 2022.

“Kami tolak keras, karena ini kejahatan konstitusi paling dahsyat dalam sejarah demokrasi kita. Kita harapkan PKS bisa memberikan ketegasan,” kata Zulkhair dari Serikat Pekerja Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Jatim.

Dia mengaku heran dengan pihak-pihak yang menyuarakan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Baginya, mereka yang mendukung penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden sama sekali tidak paham konstitusi. “Mereka harus mendapatkan konsekuensi dari masyarakat,” katanya.

Hal senada diungkapkan pembina komunitas musik jalanan di Surabaya, Agus. Dia mengatakan, saat ini waktunya membendung segala wacana tambah jabatan presiden karena nasib rakyat sudah karut-marut.

“Harus ada partai yang berani ke depan menolak. Bagaimanapun suara rakyat suara Tuhan, sekarang ke mana suara Tuhan itu. Mahasiswa sudah bergerak menolak, kita minta PKS juga konsisten menyuarakan itu,” ucapnya.

Pengurus Pokmas Wonokromo Surabaya, Heri Wahyudiono menambahkan, masyarakat di bawah  sangat tegas dan lugas menolak penundaan Pemilu 2024. “Kami sampaikan di Wonokromo tegas Pak, menolak Pemilu ditunda atau masa jabatan diperpanjang,” ujarnya.

Perwakilan Driver Ojol Danu, juga menyuarakan hal yang sama. “Saya mewakili seluruh driver ojol menolak perpanjangan masa jabatan presiden atau tiga periode,” katanya.

PSK Siap Perjuangkan

Menanggapi aspirasi dari kelompok masyarakat di Jatim, Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsy mengaku gembira karena acara Bimtek anggota legislatif PKS dihadiri aspirasi dari masyarakat.

“Kami menerima aspirasi yang disampaikan secara lugas, tegas, dan jelas. Saya pikir sangat update apa yang disampaikan berbagai kelompok masyarakat tentang wacana perpanjangan masa jabatan,” katanya.

Habib Aboe menyebut, aspirasi ini adalah amanah yang harus PKS perjuangkan dan dengar. Sebab aspirasi publik adalah nurani rakyat yang harus didengar supaya tidak ada upaya inkonstitusional demi kekuasaan.

“Bernegara itu ada aturannya. PKS tegak lurus dengan konstitusi, termasuk lama masa jabatan presiden sudah diatur selama lima tahun dan maksimal dua periode. Kita mengajak seluruh komponen masyarakat mengawal UUD Negara Republik Indonesia 1945,” ungkapnya.

Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Jatim, Jateng, dan DI Yogyakarta, Abdul Fikri Faqih menambahkan aspirasi ini akan PKS kawal melalui delapan anggota DPR RI Fraksi PKS asal tiga provinsi ini. “Kami berdelapan akan mengawal aspirasi ini untuk kita suarakan lintas komisi di DPR RI,” papar Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu. (net)

Express Your Reaction
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry