“Panglima TNI Jenderal Edi Sudradjat menyanggupi. Namun karena berhalangan, maka beliau menugaskan seorang pamen, bernama Kolonel TNI Banser.”
Oleh: Choirul Anam*
SETELAH mendapat restu, sekaligus dikukuhkan oleh Ketua Umum PBNU, KH Dr Idham Chalid, dalam apel BANSER pertama kali di Kota Blitar, 24 April 1964, maka MZ Kayubi—selaku Ketua Korda GP Ansor Karesidenan Kediri—segera merancang sistem pengorganisasian paramiliter BANSER dalam bentuk lini komando.
Setiap Ranting (Desa) dibentuk 1-3 Regu. Masing-masing Regu beranggotakan 11 atau 13 orang. Setiap 3 atau 4 Regu dibentuk menjadi 1 Peleton (sekitar 33-44 personel). Di setiap PAC (Pengurus Anak Cabang Gp Ansor—tingkat Kecamatan) dibentuk 1-2 Kompi dari setiap 3-4 peleton (99-176 personel) yang ada di wilayahnya.
Dan di setiap PC (Pengurus Cabang GP Ansor–tingkat Kabupaten/Kota) bisa dibentuk 5 Batalyon BANSER dari setiap 3-4 Kompi, di bawah komando Satkorcab (Satuan Kordinator Cabang). Selanjutnya, di tingkat PW (Pengurus Wilayah GP Ansor Provinsi) bisa dibentuk 7-9 Resimen/Devisi di bawah komando Satkorwil (Satuan Kornator Wilayah).
Selain tertib dan disiplin dalam pengorganisasian, persyaratan menjadi anggota BANSER pun diseleksi secara ketat. Sikap, mental dan moralnya harus standar nahdliyin. Fisik harus sehat dan prima, menguasai ilmu dan teknik bela diri serta tenaga dalam. Sanggup menjadi benteng agama, ulama, NKRI dan Pancasila.
Pada tahun 1964 atau setahun sebelum peristiwa G 30 S/PKI, BANSER Jawa Tmur, terutama di karesidenan Kediri, sudah tertata rapi sebagai kesatuan paramiliter berkekuatan puluhan ribu personel. Ketika saya (penulis) menggelar Apel BANSER di lapangan Brawijaya Kediri pada dekade 80-an yang, ternyata, tak mampu menampung puluhan ribu personel peserta upacara, Pangdam V/Brawijaya (kala itu) Mayjen TNI Haris Sudarno, terheran-heran.
Jenderal Haris lalu bertanya: “Berapa jumlah personel BANSER Jawa Timur?” Saya jawab: “Sembilan devisi/resimen sesuai nama Wali Sanga. Jumlah personelnya sekitar 100 ribu orang.”
Loh, “logistiknya dari mana, pengaturan seragamnya, bagaimana,” tanyanya lagi.
“Logistik tanggung sendiri, pakaian beli sendiri, bapak bisa lihat warna dorengnya banyak tidak sama ‘kan,” jawab saya yang kemudian disanggupi akan dibantu 3 kompi pakaian seragam BANSER.
Juga ketika BANSER akan mengadakan bhakti sosial membuat jaringan pipa air sejauh tiga kilo meter (dari sumber air di pegunungan menuju kawasan pemukiman penduduk), di wilayah Blitar Selatan—dulu basis PKI dan operasi Trisula—saya sempatkan menghadapkan PW GP Ansor Jawa Timur beraudensi dengan Panglima TNI (waktu itu) Jenderal TNI Edi Sudradjat. Saya mohon Panglima TNI berkenan menjadi Irup (Inspektur Upacara) pada Apel BANSER untuk keperluan bhakti sosial di Bliar Selatan.
Panglima TNI Jenderal Edi Sudradjat menyanggupi. Namun karena berhalangan, maka beliau menugaskan seorang pamen, bernama Kolonel TNI Banser. Ketika beliau hadir, kawan-kawan BANSER terkejut “kok namanya sama BANSER-nya”. Tapi justru semakin menjadi akrab karena sama-sama BANSER.
Lalu, saya ceritakan, BANSER lahir di Blitar ini menjelang G 30 S/PKI. Tokoh pendirinya bernama MZ Kayubi Ketua Ansor Blitar sekaligus Ketua Korda GP Ansor Karesidenan Kediri. Komandan MZ Kayubi pula atas permintaan TNI menumpas gerombolan G 30 S/PKI di wilayah Blitar Selatan.
Karena itu, jika hari-hari ini, beredar video unjuk rasa GP Ansor Blitar dipimpin Imron Rosyadi, Oktober 2017, menyatakan siap menghadapi bangkitnya PKI, terkait desakan kader dan anak keturunan PKI kepada Presiden Jokowi (atas nama pemerintah) agar segera meminta maaf kepada keluarga korban PKI 1965, maka, itu tak lebih dari sisa-sisa semangat dan pendirian BANSER zaman MZ Kayubi. Apakah Ansor dan Banser Blitar saat ini masih teringat perjuangan MZ Kayubi? Wallahu’alam!
Yang terang dan jelas, pada tahun 1964, kekuatan BANSER sudah lebih dari cukup untuk mengimbangi aksi-aksi sepihak PKI yang meresahkan masyarakat, terutama umat Islam. Tidak hanya masalah pertanian, perkebunan, kehutanan dan perburuhan saja yang harus diimbangi. Tapi karena aksi-aksi sepihak PKI juga menyangkut agama, kitab suci, penghinaan terhadap nabi dan juga masalah ketuhanan, maka BANSER selalu siap melumpuhkannya.
Ketika Lekra menampilkan pertunjukan ludruk dengan lakon “Gusti Allah Kawin”, “Surat Jibril kepada Muhammad” dan penghinaan serta pelecehan lainnya, BANSER langsung menyergap para pemain lalu diserahkan kepada pihak yang berwajib. Begitu pula ketika guru-guru SDN anggota Gerwani di kecamatan Gandusari dan Panggul, Trenggalek, menolak mata pelajaran agama diajarkan di SD. Bahkan mereka menegaskan kepada anak-anak didik bahwa “Tuhan tidak ada”. Kalau “Tuhan itu ada, di mana tempatnya, hayo”.
Terhadap kampanye anti Tuhan PKI itu, maka BANSER juga mengadakan kampanye besar-besar dengan tema “situasi menjelang pemberontakan PKI di Madiun 1948”. Hampir setiap hari, pasti ada kampanye BANSER di bawah Komando MZ Kayubi, mengenai situasi politik 1964/1965 persis dengan ada yang terjadi menjelang pemberontakan PKI Madiun. Waktu itu, PKI mengkampanyekan “Tuhan tidak ada”. Siapa saja yang berkeyakinan Tuhan itu ada, “itulah orang keblinger, sinting”.
Kampanye Ansor dan BANSER membuat umat Islam semakin solid dan waspada terhadap aksi-aksi sepihak PKI. Setiap aksi sepihak PKI, rakyat bersama Ansor dan BANSER siap menggagalkannya. Akhirnya, karena kegagalan demi kegagalan aksi sepihaknya, PKI kemudian menuduh Ansor dan BANSER pemecah-belah persatuan dan kesatuan bangsa, yang sedang menghadapi Nekolim (Neo Kolonialisme), kapitalis dan imperialis. Dan menghambat pelaksanaan Dwikora (dua tuntutan rakyat), termasuk “Ganyang Malaysia”.
Bukan hanya itu. Di tingkat pusat, Ketua CC PKI DN. Aidit juga mendesak Bung Karno segera membubarkan GP Ansor. Aidit yang kala itu menjabat Menteri Kordinator/Wakil Ketua MPRS, dalam sidang kabinet melaporkan kepada Presiden Soekarno, bahwa di Jawa Timur telah terjadi tindakan kontra revolusi dari GP Ansor. Menghambat pelaksanaan landreform, memusuhi rakyat, memusuhi petani dan buruh tani. Karena itu, Aidit mendesak Bung Karno untuk membubarkan GP Ansor. Usulan itu disertai satu bendel laporan tertulis,
Dalam sidang kabinet itu, kebetulan ada Ketua Umum PBNU, KH Idham Cholid yang, kala itu, sebagai Menko Kesra. Ketum PBNU itu lalu menjelaskan kepada Bung Karno, “bahwa yang terjadi di Jawa Timur adalah adanya aksi sepihak BTI-PKI, yang secara tidak sah dan dengan paksa menduduki dan menguasasi tanah milik orang lain. Rakyat bersama GP Ansor mengadakan perlawanan untuk mempertahankan hak milik,” tegas Kiai Idham.
“Saya sebagai Ketua Umum PBNU tidak pernh memerintahkan GP Ansor menampar orang, Tetapi kalau GP Ansor ditampar orang lain (oleh BTI-PKI), maka haram hukumnya bagi saya untuk melarang membalasnya. GP Ansor tidak dapat dibubarkan. Justru BTI yang harus dibubarkan, karena aksi sepihak adalah suatu tindakan yang melanggar hukum,”tandas KH. Idham Cholid dalam sidang Kabinet.
Hal yang sama juga terjadi ketika HMI (Hmpunan Mahasiswa Islam) didesak untuk dibubarkan. CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia), organisasi mahasiswa onderbouw PKI, hampir setiap hari mengadakan demo mendesak Bung Karno untuk membubarkan HMI. Bahkan Ketua CC PKI, D.N. Aidit, terang-terangan menuduh HMI sebagai anak Masyumi yang kontra revolusi dan harus segera dibubarkan.
Meski HMI menghadapi teror yang begitu dahsyat, tak satupun tokoh Islam (waktu itu) yang berani menyatakan pembelaan. Karena semua takut resiko dituduh kontra revolusi dan kemudian dipenjara. Begitulah hebatnya PKI menghancurkan lawan-lawan politiknya waktu itu.
Dari berbagai tindakan licik PKI menghabisi lawn-lawan politik, terutama tokoh-tokoh Islam, melalui tangan kekuasaan Pemimpin Besar Revolusi, maka harus diakui taktik jitu dan cerdas dari NU mau menerima Nasakom. Karena NU faham betul politik licik PKI, maka terhadap teror pembubaran HMI, NU menyatakan dengan tegas bahwa masalah HMI adalah masalah umat Islam. Jika perlu “NU siap mengorbankan jiwa dan raga demi kelangsungan hidup HMI”.
Bahkan KH. Saifuddin Zuhri yang (kala itu) menjabat Menteri Agama, kepada Bung Karno menegaskan sikapnya, “mempertaruhkan kedudukannya demi kelangsungan hidup HMI.” Sikap yang sama ketika ulama besar, Buya Hamkan, dihantam habis-habisan oleh PKI. Melalui surat kabar NU “Duta Masyarakat”, NU terang-terangan mengadakan pembelaan terhadap Buya Hamka (Choirul Anam: Pertumbuhan dan Perkembangan NU, Jatayu, 1985).
Nah, begitulah hikmah yang bisa diambil dari keberadaan NU dalam kabinet Nasakom. Sedari awal niat NU li izalatil mungkarat—untuk mengimbangi (jika perlu melenyapkan) poltik licik PKI—yang ingin mengganti Pancasila dengan komunisme. Dan terbukti NU pula, satu-satunya kekuatan Islam—yang pertama kali menuntut PKI dibubarkan. Dan GP Ansor serta BANSER bersama ABRI menumpas PKI sampai ke akar-akarnya.
Bukan hanya itu. Di lembaga tinggi, kala itu, Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS), tokoh-tokoh juga berdebat keras menghadang PKI yang ingin mengubah sosialisme Indonesia menjadi sosialisme ala Moskow atau Peking Beijing. Luar biasa, hebat betul peran NU menghalau PKI waktu itu. Lantas NU dan Ansor serta BANSER saat ini gimana bro? (bersambung).
*Choirul Anam, adalah Pendiri dan Penasehat PPKN (Pergerakan Penganut Khitthah Nahdliyah). Pembina GERAK (Gerakan Rakyat Anti Komunis) Jawa Timur.
