KEDIRI | duta.co -Warga Kediri bisa bernafas lega setelah diresmikan Jembatan Wijaya Kusuma yang menghubungkan dua kecamatan, Mojo dan Ngadiluwih yang melintas di atas Sungai Brantas. Kemudian dilanjutkan pembangunan Jembatan Brawijaya pasca Pilkada Serentak pada Bulan Juli nanti.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) RI, Ir. Pramono Anung Prabowo usai peresmian jembatan dihadapan wartawan, Selasa (30/5).
Lelaki kelahiran Kediri ini, juga menegaskan pembangunan bandara internasional oleh PT. Gudang Garam .Tbk Kediri dengan nilai investasi sekitar Rp 5 triliun kepada pemerintah, di atas lahan sedikitnya 450 hektar.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menjelaskan bahwa pada tahap awal akan dibangun landas pacu atau runway sepanjang 2.400 meter dari kebutuhan total sepanjang 3.000 meter.
“Semua izin Bandara Kediri sudah keluar. Tapi memang ada persoalan teknis karena ada pergeseran sedikit, sehingga konsekuensinya harus membebaskan lahan lagi. Jadi pembebasan lahan akan dilakukan, karena Bandara Kediri termasuk proyek strategis nasional. Sehingga dengan demikian pemerintah akan membantu dalam permasalahan yang berkaitan dengan pembebasan lahan,” jelas Menseskab, Pramono Anung.
“Harapannya kalau semuanya berjalan lancar, maka Tahun 2019 sudah bisa dimulai. Selain itu rencananya akan dibangun jalan tol dari Kertosono, Kediri dan Tulungagung. Dengan demikian, daerah ini bisa berkembang menjadi industri dan pusat ekonomi baru,” jelas Pramono Anung.
“Jembatan brawijaya, paling lama awal Bulan Juli setelah Pilkada kita mulai supaya tidak menjadi isu Pilkada. Karena sudah terselesaikan, baik dari Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian PUPR, pemerintah daerah, kota dan kabupaten. Jadi jembatan yang berada di tengah Kota Kediri akan segera dilanjutkan dan diselesaikan, segera saya akan keluarkan suratnya,” terang Pramono Anung.
Hal ini dipertegas Menhub, Budi Karya Sumadi bahwa keberadaan bandara telah selesai dibahas dan telah ditetapkan lokasinya.
“Bandara kita lagi bahas, kita sudah tetapkan lokasinya, kita sudah mendapatkan rekomendasi dari berbagai pihak termasuk pemda dan TNI AU. Saya kira saat ini sudah pada tingkat finalisasi pada design dan penyelesaian tanahnya. Kalau itu semua sudah selesai, maka Insya Allah pada Tahun 2019 sudah bisa dimulai,” terangnya.
“Untuk pembebasan lahan bandara, diperkirakan sudah 75 persen. Kebutuhan relatif, bisa 400 hektar sampai dengan 600 hektar. Kelas pesawat di tahap pertama bisa menggunakan pesawat near body. Tapi ini kita rencanakan bisa untuk 3000 meter sehingga bisa untuk travel seven. Untuk pengelolaan bisa korporasi antara Angkasa Pura 1 atau 2,” jelasnya. (ian/nng)