SURABAYA | duta.co –Barisan Kiai dan Santri Nahdliyin (BKSN) menggagas diskusi serius ‘Nasib Kiai Ma’ruf dan Langkah Politik Ahok’. Ini menyusul sikap politik Ahok yang bergabung di PDI-P serta sejumlah jejak digital di media sosial seperti youtube tentang skenario besar perpolitikan Indonesia.
”Kami juga akan undang pengamat untuk menelaah sejauh mana validitas informasi itu. Kami tidak ingin Kiai Ma’ruf menjadi korban, apalagi NU. Organisasi yang didirikan para kiai ini untuk mengayomi semua kekuatan politik, bukan menjadi partisan,” jelas Ketua BKSN H Agus Solachul A’am Wahib kepada duta.co, Rabu (13/2/2019).
Menurut Gus A’am Wahib, cucu pendiri NU (almaghfurlah KH Wahab Chasbullah), warga NU harus paham anatomi politik nasional. Dengan begitu, nahdliyin tidak mudah dijadikan ‘kayu bakar’. Untuk itu, akan diputar sejumlah file youtube.
“Kita menangkap pesan dengan jelas, bahwa NU sekarang sudah menjadi alat politik. Kalau dibiarkan NU bisa menjadi korban seperti Masyumi dulu. Karena itu diskusi ini menjadi penting,” tegas putra Menteri Agama RI ke-8 almaghfurlah KH Wahib Wahab ini.
JK Tolak Ahok Masuk TKN
Masih soal Ahok, Partai NasDem menyebut pemilik nama Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok itu punya porsi tersendiri dalam mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Ahok ditegaskan NasDem tak bisa bergabung ke Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin.
“Pak Ahok ya, mengambil bagian sesuai porsinya. Kan memang sudah disampaikan Pak Ahok bukan bagian dari TKN, tapi akan ambil bagian sendiri untuk mendukung Pak Jokowi,” kata Sekjen NasDem Johnny G Plate di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Johnny menegaskan Ahok sudah tidak mungkin didaftarkan sebagai anggota TKN. Alasannya, surat keputusan (SK) mengenai TKN Jokowi-Ma’ruf Amin sudah diteken. “SK-nya sudah jadi. Sudah terbentuk dan sudah bekerja. Pak Ahok mengambil bagian nanti ambil bagian sendiri,” ujarnya.
Lagi pula, kata Johnny, Ahok punya agenda pribadi selepas menjalani masa tahanan di Rutan Mako Brimob. Johnny menyebut TKN Jokowi-Ma’ruf menghormati privasi Ahok.
Ketua Dewan Pengarah TKN, Jusuf Kalla (JK), sebelumnya menegaskan larangan Ahok bergabung dengan TKN. “Kalau saya ditanya sebagai Ketua Dewan Pengarah, jangan (Ahok masuk TKN),” kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (12/2).
JK menganggap, jika Ahok masuk ke TKN, hal itu akan mengingatkan masyarakat terkait kasus penistaan agama. Menurut dia, masyarakat yang meyakini Ahok bersalah akan mengira Jokowi mendukung Ahok.
Sementara, Wakil Ketua TKN Jokowi-Maruf, Arsul Sani menegaskan, larangan Ahok bergabung TKN seperti ditegaskan Jusuf Kalla, bukan dilatari status hukum bersangkutan.
“Karena yang namanya struktur TKN itu sudah fix, tidak mungkin ditambah,” ujar Arsul Sani di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/2).
Apapun kondisinya, sambung Arsul, struktur TKN tetap sama. Terkecuali ada alasan khusus yang menyebabkan jumlah nama yang terdaftar berkurang.
“Misalnya berhalangan tetap, meninggal, sakit atau nggak bisa melaksanakan tugas. Jadi tidak bisa diganti-ganti,” tukas Arsul yang juga Sekjen PPP. (mky,dtc,rmol)
