JAKARTA | duta.co – Prof Dr Muhammad AS Hikam, mantan Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) RI, tidak setuju jika perselisihan Rais Aam PBNU dan Ketua Umum KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) mengarah pada Muktamar Luar Biasa (MLB) NU. Menurutnya, tidak mudah menggelar MLB atau percepatan Muktamar. “Islah saja. Buat apa MLB (Muktamar Luar Biasa),” tegas Prof Hikam kepada wartawan, Kamis (4/12/2025) pagi.
Menurut Prof Hikam, penyelenggaraan MLB menjadi tidak rasional karena ada sejumlah syarat yang tidak terpenuhi. Salah satunya adalah banyaknya pengurus wilayah NU yang tidak mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari PBNU. “Kalau mau bikin muktamar kan harus didatangi para peserta dari PWNU. Bagaimana bisa mengundang muktamar, kalau PWNU banyak yang tidak punya SK,” katanya.
Masih menurut Prof Hikam, MLB atau percepatan muktamar NU bukan solusi di tengah untuk mendinginkan perselisihan antara Rais Aam dan Ketum PBNU. Sebaiknya, MLB akan semakin membuat kegaduhan berkelanjutan. Maka, pihak-pihak yang mendorong MLB harus bisa menahan diri.
“Kalau kita ingat periodesasi atau masa kerja dari PBNU sekarang, kini cuma tinggal setahun. Apalagi kalau nanti mau maju ke hukum, tambah bisa bertahun-tahun lagi . Artinya semuanya gak ada yang beres. Yang didapat adalah kerusakan organisasi,” tandas Prof Hikam sebagaimana diunggah bernasindonesia.com.
Ia juga menyayangkan adanya pemberhentian atau pemecatan Gus Yahya dari Ketum PBNU tanpa melalui mekanisme organisasi. Sebagai mandataris Muktamar, pemberhentian Gus Yahya tidak sesuai peraturan organisasi. Baginya, Rais Aam mestinya tidak langsung mengeluarkan surat pemecatan tapi mengusulkan dan usulan tersebut kemudian dibawa ke rapat Pleno.
“Kalau AD/ART tidak menyebutkan, bahwa, tidak ada cara memecat selain muktamar, kan memang betul. Kecuali kalau ada pasal-pasal dalam AD/ART yang bisa dipakai. Kalau enggak ya omongan Gus Yahya (benar),” paparnya merujuk pernyataan Gus Yahya.
“Kalau pleno memutuskan ada muktamar atau apapun ya harus diikuti. Tapi tidak boleh ujug-ujug kemudian langsung memecat. Tapi setelah geger barulah syuriah mengumumkan akan dibikin pleno. Tapi yang diundang itu tidak ada ketua umum karena ketumnya sudah dipecat. Kan aneh lagi. Jadi absurd,” tambahnya.
Ia mengusulkan adanya islah antara Rais Aam dan Gus Yahya. Islah ini bagi AS Hikam, merupakan solusi terbaik untuk mengakahiri pertikaian pada jajaran elit PBNU. Kedua belah pihak harus duduk bersama sebagai langkah islah dan moratorium kepengurusan PBNU.
“Agenda yang paling penting, mereka ketemu berdua. Ini adalah moratorium pecat memecat. Jadi Posisi-posisi semua dikembalikan semua. Tidak ada yang dipecat sampai kemudian ada muktamar yang akan datang. Dalam pada itu sambil mempersiapkan muktamar, persoalan yang terbengkalai yang dihadapi PBNU itu diselesaikan. Kembali ke semula dan kemudian bekerja, mempersiapkan muktamar yang biasa saja. Dan beresin SK-SK dan keuangan,” tuturnya.
Disinggung soal tata kelola keuangan, Prof Hikam juga mengaku heran. “Loh keuangan ini saja gara-gara informasi yang tidak jelas dibocorkan di media sosial. Auditornya belum selesai membuat laporan. Kayaknya ada yang sengaja supaya ini mengalami kegaduhan. Maka, saya sangat menyetujui islah,” pungkasnya. (bic)
