Banyuwangi |duta.co -Serap aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh anggota legislatif (Aleg) DPRD Jatim, ternyata banyak menamui persoalan pelik. Terutama yang berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah pusat.
Penegasan tersebut diungkapkan Irwan Setiawan SIP, aleg DPRD Jatim dari PKS saat membeber hasil resesnya, Rabu (13/12) kemarin.
“ Kalau aspirasi infrastruktur lebih mudah untuk merealisasikan. Misalnya daerah butuh jalan, maka tinggal diperjuangkan dalam anggaran. Namun kalau soal penguatan pemberdayaan pertanian misalnya, jika ada kendala tata niaga pupuk, maka harus mengurainya sampai menyentuh kebijaksanaan pemerintah pusat,” tegas Irwan, kemarin.
Wakil rakyat DPRD Jatim mewakili daerah pemilihan Jatim III ( Bondowoso, Situbondo, Banyuwangi) tersebut mengaku optimistis, akan terus menyapa dan memperjuangkan rakyat di bawah, walaupun harus menguarai sampai menyentuh kebijaksanaan pemerintah pusat.
“ Pemberdayaan pertanian juga harus yang ramah lingkungan, juga ramah teknologi,” tegasnya.
Sekretaris DPW PKS Jatim ini menambahkan, partainya memang mempunyai salah satu program pemberdayaan pertanian. Oleh sebab itu, ia tak henti henti memperjuangkan pemberdayaan pertanian saat reses di dapil Jatim 3.
Selama masa reses akhir November 2017 lalu, Irwan bertemu dengan ratusan orang tokoh masyarakat di tiga kabupaten yaitu Banyuwangi, Bondowoso, dan Situbondo.
Dalam reses tersebut, politisi yang akrab dispa Kang Irwan itu banyak mendapat masukan terkait kondisi pertanian dan pendidikan di Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso. Selain itu, banyak hal yang masih harus mendapat perhatian pemerintah. Dalam hal sektor pertanian, modernisasi teknologi pertanian harus mendapatkan suport dari pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten.
Pihaknya juga sempat dikeluhkan terkait perlunya suport pemerintah dalam hal sertifikasi produksi pupuk organik oleh kelompok tani. Perlu langkah-langkah utama berupa pelipatgandaan produktivitas pertanian, peningkatan daya saing industri nasional dengan pendalaman struktur dan upgrading kemampuan teknologi.
“Pertanian dan pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah ke depan. Inilah pondasi utama dari suatu bangsa. Masyarakat harus sejahtera lewat pertanian dan cerdas lewat pendidikan,”tegas Sekretaris DPW PKS Jatim ini.
Dalam kesempatan tersebut, Irwan menyampaikan bahwa Fraksi PKS punya komitmen untuk mengawal program Pemprov Jatim dalam rangka mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Selain itu, pihaknya juga mendorong agar pemerintah provinsi melakukan strategi pemerataan pendapatan, pertumbuhan bernilai tambah tinggi, dan pembangunan berkelanjutan.
Perhatian pemerintah kepada sektor pendidikan di dapil 3 diwujudkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2017. Untuk mendukung program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun alokasi anggaran untuk Bosda Madin di Banyuwangi sebesar Rp 5,3 M, Situbondo Rp 5,2 M, dan Bondowoso Rp 5,6 M. Sedangkan untuk peningkatan pengelolaan BOS pendidikan menengah Alokasi untuk Banyuwangi 1,7 M, Situbondo 1 M, dan Bondowoso 2,5 M.
“Alhamdulillah, di dapil 3 sudah ada dukungan anggaran untuk Bosda Madin. Insya Allah, itu bisa mendukung program wajib belajar 9 tahun,” tutur Sekretaris Fraksi PKS DPRD Jatim ini.(rls/mha)
