LAMONGAN | duta.co –Potret kemiskinan di wilayah kabupaten Lamongan masih menunjukan angka yang relatif tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2017 angka kemiskinan di Lamongan sebanyak 176.920 orang, 14,89 persen warga sangat miskin.
Fakta tersebut membuktikan bahwa pemberdayaan masyarakat pedesaan harus benar-benar di perhatikan dan di carikan solusi yang tepat.
Berbagai program yang telah di luncurkan oleh pemerintah kabupaten Lamongan untuk mengurangi angka kemiskinan terutama di pedesaan mulai dari program inpres desa tertinggal (IDT) bantuan langsung tunai (BLT) Rastra, program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) program keluarga harapan (PKH) bantuan program non tunai (BPNT) dan program gerakan membangun ekonomi rakyat Lamongan berbasis pedesaan (Gemerlap).
Namun realitasnya program-program tersebut masih bersifat karitatif, bersifat pemberian, belum menyentuh aspek pemberdayaan, program tersebut menjadi kurang efektif di karenakan pendistribusiannya belum merata, sehingga masyarakat desa di Lamongan tetap terpuruk dalam garis kemiskinan.
Darno (48) warga sangat miskin asal Desa Lopang ketika Duta berkunjung ke rumahnya dengan kondisi rumah yang sangat memprihatinkan. Rumah yang di bangun dengan lahan seluas kurang lebih 3 meter dengan menggunakan dinding dari bambu itu sudah sejak dulu belum tersentuh renovasi.
Darno mengungkapkan untuk segala bantuan dari pemerintah, pihaknya sama sekali belum pernah merasakan.
“Jangankan bantuan yang berupa uang, untuk KIS atau BPJS yang gratis dari pemerintah saja saya tidak mendapatkan koq,” keluh Darno.
Ia mengatakan untuk hidup sehari-harinya bergantung pada orang yang memanggilnya untuk memijit,” kadang ya di panggil orang untuk memijit, tidak mesti kadang juga bekerja jadi preman (istilah buruh tani di desa).
Di tanya, adakah keinginan untuk memperbaiki rumah, Darno mengatakan kalau memang dari pemerintah ada program bedah rumah kenapa rumah saya sampai saat ini belum mendapatkan program tersebut.
“Saya sangat senang seandainya rumah saya betul-betul mendapatkan bantuan dari pemerintah melalui program bedah rumah,” ucapnya.
Sementara itu dari perwakilan dinas sosial kabupaten Lamongan Anwar saat di sodori data terkait dengan warga miskin bermaksud mengajukan melalui program rumah tidak layak huni (RTLH) yang sudah ada di dinas sosial. “Nanti akan coba saya ajukan untuk yang bedah rumahnya, ” Jelas Anwar.
Untuk yang KIS atau BPJS, Anwar menjelaskan dalam waktu dekat ini pihaknya mengusahakan untuk segera bisa terealisasi.
“Minggu ini kalau tidak ada halangan, saya akan berkunjung ke rumah bapak Darno, sekalian ingin memastikan bahwa rumah itu akan coba saya ajukan untuk di bedah,” ungkap pria berkepala plontos tersebut. ard
