SURABAYA | duta.co – Jargon ‘Guru Pahlawan Tanpa Tanda Jasa’, nampaknya identik dengan nasib dan kesejahteran para tenaga pendidik yang masih berstatus Guru Tidak Tetap (GTT) atau K2. Pasalnya, nasib dan kesejahteraan mereka tak sebanding dengan pengabdiannya.
Jangankan guru GTT yang tinggal di daerah terpencil, GTT yang ada di Kota Surabaya dengan APBD mendekati triliun saja, nasibnya masih dipandang sebelah mata, hingga tunjangannya tak kunjung dibayar oleh Pemkot Surabaya.
Tak ayal, pada peringatan Hari Guru Nasional yang diperingati setiap 25 November, Tri Wahyudi politisi muda Partai Demokrat Surabaya berempati dan mencoba mengingatkan para pemangku kebijakan di Kota Pahlawan supaya lebih peduli dengan nasib para tenaga pendidik.
Menurut Caleg DPRD Kota Surabaya dapil 2, saat dirinya menggalang dukungan masyarakat Surabaya, ternyata banyak yang mengadu karena tunjangan bagi guru tidak tetap tak kunjung dapat dicairkan padahal sebentar lagi akan berganti tahun.
Segera Bayarkan
“Saat sosialisasi sebagai caleg, saya mendapat banyak keluhan dari guru GTT yang belum menerima bayaran dan tunjangan. Saya berharap Pemkot Surabaya memperhatikan hal ini karena dari sisi anggaran Surabaya jauh lebih dari mampu dibanding kabupaten/kota lain di Jatim,” tegas Cak Yugun saat dikonfirmasi Minggu (25/11/2018).
Lebih jauh politisi yang memiliki background jurnalis ini berharap Pemkot Surabaya khususnya Walikota Tri Rismaharini segera mengambil langkah konkret dan memenuhi kewajiban membayar tunjangan bagi para para guru honorer. Terlebih bertepatan dengan momentum peringatan Hari Guru Nasional sehingga bisa jadi kado indah bagi para tenaga pendidik.
“Para guru itu pasti punya keluarga dan memiliki banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Karena itu Pemkot Surabaya harus segera membayarkan hak para guru tersebut. Apalagi di momentum Hari Guru Nasional seperti saat ini,” pungkas orang dekat Gubernur Jatim Soekarwo ini. (ud)
