SURABAYA | duta.co – Kemeterian sosial (Kemnsos) RI memberikan Apreciation Day PKH (Program Keluarga Harapan) 2017, setelah program pengentasan kemiskinan ini di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai dilaksanakan tahun 2016 silam. Pemberian penghargaan PKH Award ini diberikan langsung Kemensor RI Khofifah Indar Parawansa di Hotel Vasa Surabaya, Selasa (19/12/2017).
Dalam sambutannya, Khofifah mengatakan bahwa program PKH mendapat apresiasi dari dunia internasional sebagai program bantuan sosial untuk pengentasan kemiskinan dan peningkatan indek gini yang terbaik. Namun, ke depan masih diperlukan penguatan Peksos Supervisor karena masih baru 40 persen sehingga perlu pembenahan bersama-sama.
Dicontohkan, PT Telkom perlu membangun jaringan blankspot di daerah-daerah terpencil yang selama ini sulit dijangkau transportasi. Selain itu dunia perbankan juga bisa membuka jaringan baru sehingga dapat mempermudah dan memperlancar program pengentasan kemiskinan di Indonesia.
“Tapi walaupun semua fasilitas penunjang sudah tersedia tetap butuh pendamping PKH, mereka inilah pejuang-pejuang kemanusiaan yang patut dihargai,” ungkap ketum PP Muslimat NU ini
Ia juga berharap pemerintah kabupaten/kota maupun provinsi bisa terintegrasi dengan program bantuan non tunai dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, sehingga pengentasan kemiskinan bisa dipercepat. “Ke depan kami berharap proses ini harus bisa terintegrasi dengan Bansos Non Tunai dari APBD,” harap Khofifah.
Di sisi lain, pihaknya juga berharap pemkab/pemkot maupun Pemprov mau membantu menyediakan ruangan atau kantor bagi operator maupun pendamping PKH agar bisa mempermudah dan mengkoordinasikan dengan program-program pemerintah daerah.
“Saya minta bisa dalam lokasi dengan Dinas Sosial setempat agar bisa mempermudah koordinasi,” pinta Bacagub Jatim asal Partai Demokrat ini.
Tahun 2018 mendatang, jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) akan bertambah menjadi 10 juta di seluruh Indonesia. Padahal awalnya di tahun 2016 program PKH ini hanya mensasar 3,5 juta keluarga harapan. Dan tahun 2017 bertambah menjadi 7 juta KPM.
“Ini bukti program PKH tepat sasaran dan sangat efektif dalam menyalurkan bansos non tunai sekaligus melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” dalihnya.
Dengan adanya pendamping PKH yang penuh inovasi, lanjut Khofifah, pihaknya optimis bisa melahirkan Role Model supaya program Bansos Non Tunai bisa lebih berkualitas.
“Pendamping PKH yang inspiratif bidang kesehatan diberikan kepada Ibu Farida Mashudin asal Blitar. Bidang  pendidikan diberikan kepada dan persiapan graduasi diberikan kepada Agustin Harinai dari Madiun dan bidang persiapan graduasi diberikan kepada Agus dari Purwakarta. Masing-masing mendapat tabungan 15 juta, laptop, throphy dan piagam,” jelas Khofifah
Sementara itu Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat menambahkan bahwa perjuangan Ibu Khofifah berhasil meyakinkan Presiden dan kabinet Kerja serta lembaga terkait untuk perluasan KPM patut diapresiasi. Sebab pada awalnya program PKH hanya 3,5 juta KPM, kemudian menjadi 6 juta dan tahun depan menjadi 10 juta KPM. “PKH jadi baik sehingga mendapat kepercaaan dari pemerintah,” jelas Harry.
Militansi dan dedikasi yang kuat dari pendamping PKH juga menjadi kunci keberhasilan program pengentasan kemiskinan dibawah naungan Kemensos. Bahkan mereka dalam melakukan tugas validasi dengan menyeberangi sungai dan lautan hingga gugur dalam tugas.
“Pendamping PKH yang gugur dalam tugas, yaitu Endang Kasiati, Dewi Indrayani dan Moh Abdul Hadi. Masing-masing kami beri santunan Rp10 juta diberikan kepada ahli waris,” kata Herry.
Sedangkan penghargaan untuk kabupaten/kota dalam penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai terbaik diberikan kepada Kadinsos Kota Bengkulu, Kadinsos Gresik, Kadinsos Maluku Tenggara. Kemudian kategori Pemkab/Pemkot melakukan validasi terbaik diberikan kepada
Kadinsos Kab Kediri, Kadinsos Kab Sleman, dan Kadinsos Kab Banjar
Kemensos, lanjut Herry juga memberikan penghargaan Pemkab/Pemkot yang menyediakan dana sharring tertinggi untuk program PKH diberikan kepada Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Mahakam Hulu, dan Kota Mojokerto. “Sedangkan untuk tingkat provinsi diberikan kepada Provinsi NTB, Kalsel, Sumut,” jelasnya.
Kemensos juga memberikan penghargaan kepada kementerian dan lembaga yang ikut mensupport program-program Kemensos. “Kami juga memberikan  penghargaan khusus HKSN kepada Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto,” pungkas Herry Hikmat. (ud)
