Keterangan foto rri.co.id

DEPOK | duta.co – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tengah menjadi buah bibir masyarakat luas. Pertama, tentang asal usul PKS dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di berbagai kampus di Indonesia, menjadikan partai ini dicurigai sebagai gerakan radikal. Belum lagi pernyataan sejumlah politisi PKS soal bom gereja di Surabaya yang mengundang geram Forum Pasundan Bergerak (FPB) Jawa Barat.

Selasa (15/5/18) FPB  menggeruduk Sekretariat DPW PKS Jawa Barat di Jl Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka juga bakar ban untuk mewarnai demo yang diikuti para mahasiswa ini. Aksi ini mengecam kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menganggap serangkaian aksi terorisme yang terjadi belakangan ini, sebagai rekayasa pemerintah.

“Mengapa PKS tidak bereaksi terhadap insiden bom ini? Bahkan tidak sedikit kader mereka menyampaikan melalui media sosial bahwa aksi terorisme tersebut merupakan rekayasa pemerintah,” ungkap Kordinator Aksi Ades Kariyadi dalam orasinya sebagaimana dikutip balebandung.com.

Karenanya FPB bersama pemerintah dan kepolisian siap memerangi setiap aksi terorisme yang berusaha merongrong kedaulatan NKRI serta mendukung segera disahkannya Revisi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ada 5 tuntutan Forum Pasundan Bergerak terhadap DPW PKS Jabar:

Pertama, mendesak dan mengajak seluruh rakyat (Indonesia) untuk menolak politik bertopeng agama dan faham radikalisme PKS yang menjadi pemicu lahirnya kejahatan terorisme.

Kedua, Pecat kader-kader PKS yang menganggap kasus teroris adalah rekayasa. Ketiga, Mendesak PKS agar segera menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas sikap PKS yang bungkam pada segala bentuk kejahatan teroris.

Keempat, Jangan jadikan Jawa Barat sebagai lumbung Teroris. Kelima, Mendesak Polri, BIN, Pemerintah dan seluruh elemen rakyat untuk melakukan pengawasan ketat pada seluruh kantor PKS di seluruh Indonesia, guna memantau dugaan keterlibatan PKS dalam aksi radikalis dan teroris.

Gerak-gerik politik PKS kedua yang jadi perhatian publik adalah manuvernya menyeret Pilgub ke Pilpres 2019. Manuver politik PKS dalam Pilkada serentak (2018) di seluruh Indonesia, ini ditengarai sebagai jembatan merebut kursi presiden.

Masih dari Bandung, paslon norut 3 Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang diusung PKS, Gerindra dan PAN di Pilgub Jawa Barat, disorot, bahkan dinilai menciderai demokrasi, karena, mestinya, Pilgub untuk kepentingan rakyat Jawa Barat tiba-tiba diseret ke Pilpres. Manuver itu tampak vulgar ketika Cagub-Cawagub ini membentangkan kaos ‘2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden’.

Karuan kaos dan pernyataan itu, membuat Ketua KPU Provinsi Jawa Barat Yayat Hidayat terkaget dan menyayangkannya. Kepada wartawan ia menyebut statemen paslon norut 3 Sudrajat-Ahmad Syaikhu yang menyebutkan “Kalau Pasangan Nomor Urut 3 Menang, Insya Allah 2019 Ganti Presiden”, sangat tidak etis.

“Saya sangat menyayangkan atas apa yang terjadi tadi. Saya sudah ngomong ke Bawaslu Pak Yusuf, besok kita akan rapat bersama kira-kira bagaimana penilaian Bawaslu dan KPU Provinsi Jabar terhadap insiden tadi. Pelanggarannya seperti apa, nanti kita kaji dulu,” kata Yayat kepada RRI di Balairung UI Kampus Depok, usai Penutupan Debat Publik ke-2 Cagub Jabar, Senin (14/05/2018).

Padahal lanjut Yayat, pihaknya sudah menghimbau kepada seluruh paslon dan tim kampanye masing-masing paslon untuk berkontestasi sesuai dengan tema debat pada hari ini yaitu tentang lingkungan hidup. “Sayang aja. Debat ini melenceng dengan tema yang sudah ditentukan. Acara ini kan diseting bukan hanya oleh KPU, tetapi didiskusikan bersama-sama dengan tim kampanye paslon,” katanya.

Akibat statemen Cagub norut 3 Sudrajat itu di tengah debat publik sudah menciderai demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah kompetisi yang harus damai dan fair. Karena insiden itu, demokrasi tentu jadi tercoreng. “Kalau situasi beginikan sudah menciderai demokrasi. Mudah-mudahan nanti di debat kandidat ke 3 tidak terulang lah,” ungkap Yayat.

Statemen Cagub Sudrajat itu sontak menyulut reaksi kemarahan dari simpatisan paslon norut 2 yaitu Hasanuddin dan Anton Charliyan. Udin salah satu simpatisan paslon norut 2 meminta kepada Bawaslu untuk mendiskualifikasi paslon norut 3 karena sudah kampanye Pilpres di Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar 2018. Rupanya sudah menjadi maneuver politiknya untuk menyeret Pilgup ke Pilpres.

“Anulir paslon nomor 3. Cagub atau provokator? Kami akan laporkan ke Bawaslu kasus ini,” ujar Udin.

Tidak berapa lama setelah Cagub Sudrajat mengeluarkan statemen “Kalau Pasangan Nomor Urut 3 Menang, Insya Allah 2019 Ganti Presiden”, paslon norut 3 itu kemudian mengeluarkan kaos bertuliskan “2018 Asyik Menang, 2019 GantiPresiden”.

Karuan kondisi ini menambah suasana debat publik di Balairung UI semakin memanas. Stasiun TV penyelenggara terpaksa meng-cut program debat kandidat di tengah jalan guna menenangkan massa.

Massa paslon norut 2 akhirnya menenangkan diri setelah mendapat arahan dari Cagub Paslon norut 2 Hassanah. Hassanah meminta kepada Ketua DPRD Kota Depok Hendrik Tangke Allo, untuk menenangkan massa dan membawa mereka pulang dengan damai.

“Saudara jangan ngikuti apa yang diterorkan kepada kita. Jadi, saya minta anda pulang semua dan jangan merugikan diri sendiri. Ikuti perintah saya, kalau saudara nurut dan pulang bersama saya. Saudara jangan main teror kalau bukan teroris,” ungkapnya, disambut Allah Akbar oleh para simpatisan.

Hassanah menegaskan dirinya telah berbicara dengan KPU dan Bawaslu untuk menyelesaikan masalah ini sesuai dengan aturan yang berlaku. Bahkan tidak sedikit pemirsa yang juga mengajak agar seluruh rakyat mewaspadai gerak-gerik politik PKS, jangan sampai jago-jago PKS menang di seluruh Indonesia. (rri.co.id)

Tinggalkan Balasan