Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono. (FT/pks.id)

“Produksi garam rakyat hanya mengandalkan teknologi penguapan dan sangat tergantung cuaca. Jika cuaca buruk, ancaman gagal panen mencapai 90%. Sampai saat ini, faktanya kita masih sangat mengandalkan cuaca sebagai ‘penentu’ produksi garam nasional.”

Oleh Riyono*

TANDA-TANDA keributan asinnya garam, sebenarnya sudah muncul sepekan sebelum puasa, khususnya di Jatim sebagai salah satu lumbung garam nasional. Di sini sudah terjadi penurunan stok dan harga yang terus merangkak naik. Jadi bukan sepekan, atau dua pekan, garam langka.

Sementara, keputusan impor 75.000 ton garam dari Australian, sudah digedok pemerintah. Ini kondisi paradok, di mana tahun 2017 sudah ditetapkan sebagai tahun swasembada garam oleh pemerintahan Jokowi sendiri.

Pro-kontra kebijakan impor, pasti ada. Tapi harus kita lihat dengan jernih dan apa yang harus kita lakukan? Bisakah kita tanpa impor garam? Apakah mungkin dengan garis pantai terpanjang kedua dunia semua bisa produksi garam? Apakah benar, kita sudah pernah swasembada garam? Nah, solusi jangka panjangnya, harus riil.

Fakta Garam Nasional

Catat! Ini fakta! Sejak merdeka kita belum bisa swasembada garam. Target yang dipatok sejak 2012 sampai 2017 selalu gagal, apalagi melihat kondisi saat ini. Memang tidak mudah mengelola garam.

Faktanya, sejak 2001 sampai 2016, produksi garam terus mengalami penurunan, pernah bagus, tahun 2015 bisa produksi 2.9 juta ton pertahun, itu pun dari kebutuhan nasional sebesar 4 juta ton.

Untuk apa saja garam 4 juta ton itu? Terdiri untuk garam konsumsi 1.96 juta ton dan industri 2.05 juta ton. Memang kebutuhan garam konsumsi sudah cukup, hanya untuk industri masih jauh dari harapan, apalagi bicara soal kualitas garam dalam negeri.

Dari sisi kemampuan lahan produksi garam juga belum signifikan, ada 49 titik dari 9 provinsi sentra garam mulai dari Jawa, Sulawesi sampai NTT yang luasan lahan sekitar 21.348 hektar dengan kapasitas produksi garam 60 – 80 ton/ha. Kita membutuhkan lahan minimal 37.000 Ha dengan produksi 80 ton/ha.

Lalu, banyak orang berargumentasi kenapa laut yang luas tidak bisa produksi garam sendiri? Pertanyaan lain, apakah semua luasan laut bisa memproduksi garam? Tidak.

Indonesia berada di ekuator dengan udara lembab, banyak uap air masuk menuju ke equator sehingga input fresh water ke wilayah Indonesia banyak, otomatis salinitas juga rendah.

Berbeda dengan daerah lintang menengah yang udaranya kering, massa udara (uap air) mengalir ke equator, salinitasnya tinggi. (Stewart, 2008, introduction of physical Oceanography). Kondisi ini memberikan gambaran, bahwa, tidak semua lautan kita bisa berproduksi garam.

Lihat sisi lain yaitu teknologi pengelolaan garam. Saat ini kita harus akui bahwa teknologi yang dipakai untuk produksi garam nasional, masih sangat jauh dari maju.

Produksi garam rakyat hanya mengandalkan teknologi penguapan dan sangat tergantung cuaca, jika cuaca buruk, maka, ancaman gagal panen mencapai 90%. Sampai saat ini, faktanya kita masih sangat mengandalkan cuaca sebagai faktor ‘penentu’ dalam produksi garam nasional.

Solusi Jangka Panjang

Solusi jangka pendek untuk segera atasi kelangkaan garam adalah impor. Memang, pahit, tetapi itulah jalan cepat satu-satunya untuk mengisi kekosongan stok nasional, kegagalan antisipasi kebijakan impor jangan sampai terulang kembali seperti sekarang.

Tapi impor harus berhenti mulai 2019 dengan solusi jangka panjang yang komperhensif. Apa itu? Pertama kebijakan nasional harus fokus membangun industri garam berbasis teknologi. Tawaran BPPT yang punya teknologi evaporasi mampu memanen garam dari 12 hari menjadi 4 hari harus betul – betul direalisasikan dalam konteks industriliasai.

PT Garam harus memiliki pabrik dengan teknologi tinggi yang mampu menyediakan garam industri dengan kadar NaCl lebih dari 97%. Pilihan teknologi sangat penting ditengah cuaca saat ini yang tidak menentu. Jika hanya mengandalkan teknologi geomembran saja akan sangat susah.

Kedua, peningkatan kualitas garam rakyat. Garam rakyat harus ditingkatkan kualitasnya agar bisa perlahan memenuhi kebutuhan garam industri yang otomatis menurunkan impor garam.

Ketiga, fokus kepada kesejahteraan petani garam. Jangan impor saat panen raya, tetapkan harga garam rakyat yang menguntungkan petani. Sejarah harga 200 – 300 rupiah/kg jangan terjadi kembali di tingkat petani.

Swasembada garam harus sejalan dengan kesejahteraan petani garam, karena itulah esensi utama kita berswasembada. (*)

*Riyono, adalah Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry