SURABAYA | duta.co – Mutasi besar-besaran pejabat Pemprov Jatim menuai pro dan kontra. Namun Gubernur Jatim Soekarwo menilai langkahnya sesuai prosedur sehingga tidak perlu meluruskan persoalan ini.
“Ndak usah (meluruskan soal mutasi) wong normatif kok dilurusne, ngapain. Yang penting kepada karyawan (ASN Pemprov), ini perintah pemerintah pusat kepada kita. Bukan (Pemprov Jatim) izin ke Mendagri, tetapi perintah dari Mendagri,” ungkap Soekarwo, ketika ditanya apakah masalah ini perlu diluruskan, Selasa (4/12).
Lanjutnya, mutasi ini murni atas perintah Mendagri untuk mengisi sejumlah kursi pejabat yang kosong. Selain itu, terjadinya perubahan nomenklatur pada UPTD di tubuh pemprov Jatim. “Birokrasi kok jalan sendiri, ndak ada itu,” tegasnya.
Sejak terbitnya PP 18/2016 tentang Perangkat Daerah, Pemprov Jatim melakukan penyesuaian dengan menerbitkan Peraturan Daerah. Hasil konsultasi dengan KemenpanRB dan Kemendagri, lembaga di bawah Pemprov Jatim dilakukan evaluasi.
Hasilnya terdapat 27 unit pelayanan Teknis Daerah (UPTD) harus dilikuidasi. “Setelah itu muncul surat untuk menyelesaikannya hingga 2018,” papar Pakde Karwo, usai memimpin apel pagi di kantor Gubernur Jatim, jl Pahlawan Surabaya.
Dari 733 pejabat yang dilantik Sekdaprov, ungkapnya bukan melantik pejabat baru, hanya mengokohkan yang lama. “Seperti 17 pejabat eselon 2, hanya 6 (yang baru). Biro perekonomian dan Biro Pemerintahan,” katanya.
Pada pelantikan Dirut RSU dr Soetomo, dilakukan karena dr Hasono memasuki masa pensiun. “Pak harsono 62 (tahun) dan tambahan 2 tahun (jadi) sudah habis, harus diisi. Pak Joni (dr Joni Wahyudi) naik jadi direktur dan kursi Pak Joni diisi eselon 3. Sebenarnya secara fisik cuma 1,” papar Gubernur yang mengakhiri masa jabatannya pada Februari 2019 ini.
Dari 270 pejabat, yang naik dari eselon 4 ke 3 sekitar dua puluhan pejabat. Yang naik, mengisi dari 27 UPTD yang terlikuidasi.
“Turun surat mendagri 20 oktober untuk segera mengisi. Karena menyangkut pelayanan publik, mereka kan UPT. kita ndak bisa tidak. kalau UPT gak onok wonge kan gak bisa melakukan pelayanan,” terangnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, gubernur melantik 1.017 Pejabat Pemprov Jatim mulai eselon II hingga IV pada Jumat (30/11). Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) sebanyak 14 orang, Jabatan Administrator (eselon III) sebanyak 270 orang dan Jabatan Pengawas (eselon IV) sebanyak 733 orang itu dilakukan Gubernur Jatim Soekarwo dan Sekdaprov. Jatim Heru Tjahjono. (Zal)
