Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminuddin. (FT/IST)

SURABAYA | duta.co – Kampanye sudah selesai. Giliran rakyat, Rabu (17/4/2019) menjatuhkan pilihan. Dukungan atau hukuman yang akan diterima Jokowi sebagai petahana? Pengamat politik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminuddin melihat, bahwa,  rakyat akan menjatuhkan hukuman.

Mengapa? “Karena Pemilu kali ini Jokowi dinilai melupakan wong cilik. Dari seluruh perjalanan debat, Jokowi selalu membangga-banggakan infrastruktur. Padahal, bahasa orang kampung itu sederhana, bangga dengan infrastruktur itu sama dengan lupa wong cilik, petani, nelayan, dll,” kata Aminuddin kepada duta.co, Senin (15/4/2019).

Peluang ini, jelas Aminuddin, diambil pasangan No 02, Prabowo-Sandi. Program 02 turunkan tarif listrik dalam 100 hari kerja, ini ditunggu-tunggu wong cilik. Kecepatan Sandiaga merekam keluhan emak-emak dan kaum millennial, juga membuat pasangan Prabowo-Sandi semakin dibutuhkan.

Ditanya soal program kartu pra kerja, kartu sembako murah, dan kartu-kartu lain, Aminuddin juga pesimis alias tidak ngefek. “Karena rakyat sekarang tidak butuh janji, tapi bukti. Ini yang mematikan program Jokowi. Rakyat dengan mudah mengatakan, yang dulu saja tidak terwujud, mau apalagi? Jadi kehilangan kepercayaan. Hari ini harus menghadapi hukuman, bukan dukungan,” tegasnya.

Masih menurut Aminuddin, pencitraan, sekarang sudah tidak ‘sakti’ lagi. Bahwa ini merupakan kebutuhan politik bagi politisi, memang benar. Hanya saja, pencitraan mesti dihindarkan dari praktek-praktek manipulatif, kebohongan dan janji-janji palsu seperti yang masih terjadi saat ini.

Penyakit politisi semua negara, katanya, terutama negara demokrasi melakukan kebohongan dan janji-janji palsu. Pencitraan dan janji palsu itulah yang membuat Indonesia terpuruk. “Bohong dan pencitraan itu kelemahan demokrasi prosedural. Ini yang terjadi sekarang,” ujar Aminudin. (mky)

Bagaimana Reaksi Anda?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry