JAKARTA | duta.co – Pangkal persoalan hingga Dirut Pertamina Dwi Sutjipto dan Wadirut Ahmad Bambang dicopot dalam RUPSLB, Jumat (3/2), diungkap oleh Komisaris Utama PT Pertamina Tanri Abeng. Tanri mengatakan, ada beberapa kebijakan menyangkut proyek Pertamina yang dibuat Dwi dan Ahmad Bambang tak sinkron. Dinamika seperti itu tak bisa terus terusan dibiarkan.
Dalam beberapa kebijakan, misalnya, pengangkatan dan pergantian para pegawai senior tak kunjung dilakukan. Padahal, menurut Tanri, penyegaran dan konsep baru bisa saja hadir dari para orang orang muda. Beberapa kursi bahkan tidak terisi.
“Ada 20 tenaga strategis yang mestinya diganti atau diisi tidak segera diambil keputusannya. Misalkan dalam pertagas banyak kursi kosong dan regenerasi banyak terlambat,” ujar Tanri di Gedung Kementerian BUMN.
Tanri menjelaskan, banyak juga proyek yang keputusannya tidak segera dilakukan. Salah satunya dalam proyek impor solar. Keputusan yang ditanda tangani oleh Ahmad Bambang tersebut tidak disepakati oleh Dwi Sutjipto.
“Misalnya kemarin yang ribut itu kenapa wadirut tanda tangani impor solar. itu tidak benar kan seharusnya pengalokasian itu sudah jalan, tapi antara Dirut dan wadirut nggak sejalan, itu antara lain. Itu kalau tidak diambil langkah kan bisa bahaya,” ujar Tanri.
Selain proyek impor solar, Tanri menjelaskan, terkait kenaikan harga Pertamax juga banyak hal yang sebenarnya tidak harus terjadi. “Sebetulnya kan mereka bisa berkomunikasi. tapi justru malah dipermasalahkan di antara mereka, nah ini semua menurut saya kerja sama yang tidak mendukung tercapainya kinerja yang optimal,” ujar Tanri.
Dia menjelaskan, harusnya ada komunikasi yang terbentuk dengan baik antara Dwi Sutjipto dan Ahmad Bambang. Ia menilai, ketidaksinkronan keputusan antara keduanya bisa membahayakan posisi Pertamina.
“Sebetulnya kan mereka bisa berkomunikasi. tapi justru malah dipermasalahkan di antara mereka, nah ini semua menurut saya kerja sama yang tidak mendukung tercapainya kinerja yang optimal,” ujar Tanri. ful, net
