SURABAYA | duta.co – Hari Cipto Wiyono, SH Ketua SCWI (Surabaya Corruption Watch Indonesia) mengaku lega melihat mahasiswa turun jalan. Ia yakin demo kali ini adalah klimaks (puncak) dari kemarahan rakyat melihat kelakuan pejabat.
“Semua paham dampak geopolitik. Tetapi rakyat mencatat betapa bejat kelakuan pejabat kita. Mereka tega hambur-hamburkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara red), kebutuhan pokok dan pajak mencekik, Sementara MBG dan Kopdes Merah Putih jadi modus untuk menguras duit rakyat,” tegasnya kepada duta.co, Sabtu (13/6/26).
Menurut Hari, rakyat benar-benar menunggu aksi mahasiswa. Mereka akan berbaris untuk meluruskan arah reformasi. Apalagi hari ini kita saksikan militerisme di ranah sipil semakin masif. Sementara Presiden Prabowo terus mengelak akui kesalahan. “Kasus MBG menunjukkan betapa rapuh pemerintahan saat ini. Berapa duit dibuat bancakan, sementara rakyat miskin jumlahnya kian banyak,” tambahnya.
Kemarin, sejumlah organisasi mahasiswa turun jalan di Jakarta Pusat. Mereka merespons berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai ngawur. Aksi mahasiswa mengangkat tema ‘Refpormasi Jilid 2’, alasannya Indonesia Bangkrut. Penyelenggara tidak mau melihat situasi sosial, ekonomi, dan politik yang sulit dan kini harus di hadapi rakyat Indonesia.
Mahasiswa menilai kondisi nasional semakin memburuk setelah pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Herannya, di tengah krisis itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan kopdes Merah Putih, yang sudah lama diingatkan malah menjadi bancakan.
Padahal situasi tersebut, bersamaan dengan ketidakpastian ekonomi global dan konflik internasional yang masih berlangsung. Mereka berpendapat masyarakat dari berbagai lapisan kini menghadapi tekanan yang semakin berat. “Bisa dipahami. Dan yakin, demo ini bisa cepat merembet ke bawah karena kesulitan semakin menekan wong cilik,” tambah Hari.
Kalangan buruh serta masyarakat miskin perkotaan pun ikut turun. Mereka ini dinilai semakin kesulitan memenuhi kebutuhan pokok dan mengakses layanan publik yang terjangkau. Selain itu, pemangkasan anggaran publik di sejumlah daerah juga disebut berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk pendidikan. “Betul ini klimaks,” demikian disampaikandokter Zulkifli S. Ekomei.
Diakui: “Ada sebagian rakyat yang merapat ke tengah pusaran kekuasaan dengan berbagai motif. Ada yang bermotif ingin menjadi pejabat, ada yang bermotif meningkatkan taraf hidup diri dan keluarganya, dan ada pula motif-motif lain yang sudah menjadi rahasia umum. Tetapi, itu semua tidak menghentikan gerakan rakyat,” tambahnya.
“Kita melihat ada tokoh buruh yang diangkat menjadi penasihat Presiden. Padahal, ia seharusnya memahami bahwa Presiden yang selama ini sering dikritiknya tidak mudah lagi dinasihati. Pada akhirnya, posisi tersebut berpotensi menjadi pekerjaan yang sia-sia apabila nasihat yang diberikan tidak pernah benar-benar didengar,” katanya.
Kini, semua serba sulit. “Sudah menjadi pembicaraan umum bahwa banyak pejabat mengalami kesulitan untuk menghadap Presiden karena akses yang semakin terbatas. Padahal banyak persoalan yang harus dilaporkan dan banyak kondisi rakyat yang perlu segera mendapat perhatian. Jika para pejabat saja mengalami kesulitan menyampaikan laporan secara langsung, lalu bagaimana suara rakyat dapat sampai kepada pemegang kekuasaan?”.
Sementara itu, tidak banyak terdengar suara dari wakil rakyat yang seharusnya menjadi penyalur aspirasi masyarakat yang mereka wakili. Bahkan tidak sedikit keputusan yang justru terkesan memperkuat keinginan Presiden dan jajarannya. “Akibatnya, lembaga yang seharusnya menjadi pengawas kekuasaan terlihat lebih banyak melegitimasi kebijakan yang sesungguhnya mendapat penolakan dari sebagian rakyat,” katanya.
Nah! Dalam rangka menyikapi situasi tersebut, barisan organisasi Front Mahasiswa Nasional (FMN) dan organisasi demokratis di berbagai universitas melaksanakan aksi nasional bertajuk #MenujuIndonesiaBangkrut! Tajuk yang menggambarkan kemerosotan negeri Indonesia saat ini di bawah penindasan dan penghisapan sistem terbelakang setengah-feodal yang dipertahankan oleh imperilalis Amerika Serikat dan rezim bonekanya Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, kata Ketua Umum Front Mahasiswa Nasional (FMN), Symphati Dimas Rafi’i, Kamis (12/6).
Bersama sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) antara lain BEM UI, FMN mengoordinasikan pelaksanaan aksi di berbagai daerah, kota, kampus, hingga wilayah pedesaan. Di Jakarta, aksi dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dengan long march yang diikuti ratusan mahasiswa dari kawasan Dukuh Atas. Para peserta membawa bendera, spanduk, dan poster berisi berbagai tuntutan, seperti penurunan harga BBM dan kebutuhan pokok, penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, penolakan militerisme, penghentian penggusuran, serta penolakan pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan.(mky, net)
