JAKARTA | duta.co – Hasil Investigasi IndonesiaLeaks harus dihormati sebagai informasi awal, adanya fakta dan data baru dalam kasus korupsi. Tidak perlu ada demo untuk melemahkan, apalagi mengancam.
Publik mengapresiasi upaya Polri membuka peluang untuk mengusut dugaan informasi hoax yang disampaikan situs online IndonesiaLeaks soal adanya dugaan aliran dana suap kepada Kapolri, Jenderal Pol Tito Karnavian.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto menegaskan, setiap konten yang disampaikan dalam di situs internet haruslah dipertanggungjawabkan. Jika tidak, maka tatanan hukum akan menjadi kacau balau.
“Ketika kita menyampaikan sesuatu, ditanya siapa yang bertanggung jawab, tidak ada Pak. Ini cuma platform. Terus gimana? Apakah kita akan memintakan pertanggungjawaban HP. Susah,” ujar Setyo dalam diskusi bertajuk “Menangkal Hoax Menjelang Pilpres 2019” di Kantor DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK), Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (15/10).
Setyo menjelaskan menjadi pemberi informasi ke masyarakat tidaklah mudah. Ia dilatih untuk bertanggungjawab terhadap informasi yang disampaikan. “Kalau kita menyatakan A, siapa yang menyatakan itu dia harus bertanggung jawab, ketika kita menyatakan A tidak ada yang bertanggung jawab, ini akan kacau ini. Tata kehidupan, tata hukum kita akan kacau,” ujarnya.
Pernyataannya itu menanggapi situs IndonesiaLeaks yang bisa menampung informasi dugaan kasus korupsi untuk disebarluaskan. Nah, akan ada penyelidikan tentang kasus tersebut atau tidak, pihaknya tengah mempelajari.
“Ini sedang kita pelajari. Kita akan diskusikan dengan rekan-rekan,” jelasnya.
Isu itu berawal dari viralnya pernyataan media mantan pimpinan KPK, Bambang Wijayanto yang mengungkap adanya dugaan aliran dana suap kepada pimpinan Polri. Selain KPK, isu itu langsung dibantah oleh Polda Metro Jaya melalui Dir Krimsus yang menangani perkara suap Basuki Hariman. (nes,rmol)
